Ketentuan Tentang Modal Dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Modal merupakan aspek penting dalam aktivitas ekonomi. Tidak ada aktivitas usaha atau perekonomian yang dijalankan tanpa menggunakan modal, baik berbentuk nominal uang maupun benda bergerak dan/atau tidak bergerak. Termasuk kegiatan usaha suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksananya. Uraian diatas menjelaskan kegiatan Perseroan Terbatas  berdasarkan dan mengandalkan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Meskipun begitu Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak memberikan pengertian atau definisi dari modal secara terperinci. Dalam Undang-Undang hanya dijabarkan modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, sebagaimana tercantum pasal 31 ayat 1 Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun ada pengecualian modal dasar yang digunakan aktivitas Perseroan Terbatas dibidang pasar modal, bisa terdiri atas saham tanpa nominal sebagaimana ketentuan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas terdapat tiga klasifikasi atau jenis modal yaitu a. modal dasar (authorized capital), Modal ditempatkan ( Issued Capital ) dan Modal Disetor ( Paid Up Capital ). Kemudian apa yang dimaksud ketiga klasifikasi modal tersebut, yang diperlukan dalam kegiatan usaha Perseroan Terbatas adalah :

- Modal Dasar/Authorized Capital merupakan jumlah keseluruhan saham yang dapat dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas, sehingga modal dasar adalah seluruh nominal saham. Total Modal dasar inilah dijadikan penilaian suatu perseroan terbatas yang  digolongkan dalam kategori tertentu, yaitu Apakah merupakan Perseroan Terbatas dalam skala kecil, menengah atau besar.

- Modal Ditempatkan/Issued Capital merupakan saham yang telah diambil dan dijual kepada pemegang saham Perseroan Terbatas maupun para pendiri. Pendiri mempunyai kewajiban untuk mengambil sejumlah saham tertentu Perseroan Terbatas.

- Modal disetor/Paid Up Capital merupakan saham yang sudah disetorkan atau dibayar secara menyeluruh kepada Perseroan Terbatas, baik oleh Pemegang Saham maupun Pendiri.

Perseroan Terbatas harus punya modal dasar paling sedikit Rp 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ), sebagaimana ketentuan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun pasal 32 ayat 2 memberikan pengecualian terhadap ketentuan jumlah minimal modal dasar, yang menyebutkan Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Contoh pengecualian jumlah minimal modal Perseroan Terbatas yang diatur pasal 32 ayat 2  Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah minimal modal pendirian Perusahaan Publik atau Perseroan Terbatas Tbk sekurang-kurangnya modal disetor sebesar Rp 3.000.000.000 ( tiga milyar rupiah ), sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 22 Undang-Undang no 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyebutkan bahwa Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan paling sedikit modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25 % dari modal dasar, sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat 1 Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, sesuai ketentuan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bukti sah untuk penyetoran modal ditempatkan dan disetor antara lain, bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan berdasarkan audit akuntan terhadap laporan keuangan atau neraca Perseroan Terbatas.

Kebiasaan lalu lintas ekonomi penyetoran modal dalam bentuk cash/uang tunai. Namun saat pendirian Perseroan Terbatas tidak semua pendiri memiliki uang tunai sebagai modal yang disetorkan ke Perseroan. Maka harta benda pendiri perseroan terbatas bisa dijadikan modal, seperti benda bergerak ( contoh kendaraan bermotor ) atau tidak bergerak (Tanah-Bangunan). Hal ini diatur Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memberikan option sebagai berikut Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Bahwa terkait Penyetoran modal saham dilakukan bentuk lain harus ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana pasal 34 ayat 2 Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Untuk Penyetoran saham benda tidak bergerak harus diumumkan dalam satu Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu 14 ( empat belas hari ) setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut, sebagaimana diatur pasal 34 ayat 3 Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Demikianlah ketentuan tentang modal dalam Pendirian Perseroan Terbatas.

Adji Prakoso,S.H

Junior Lawyer