Tim ini jangan berubah menjadi "hakim" pengganti pengadilan. Jika ada yang dianggap melanggar, bukankah sudah ada kepolisian sebagai penegak hukum, dan ada proses peradilan.
Menkopolhukam mengatakan tim ini dibentuk untuk menjerat mereka yang merongrong Pemerintahan. Bukankah itu sudah jelas aturaannya ada KUHP dan Undang-Undang terkait lain, begitupun dengan tindakan menghina dan merendahkan Presiden serta lembaga Negara, jawabannya adalah semua adalah kewenangan kepolisian.Â
Jangan sampai tim hukum yang berisi para akhli hukum itu mengurangi peran penegak hukum yang ada. Bukankah tidak sebaliknya, polisi yang didepan, dan jika diperlukan bisa bertanya pada para ahli hukum tersebut.
Disamping itu, Kemenkominfo juga harus menguatkan peranya melakukan filter dengan kewenangan dan teknokogi yang dimilikinya, sehingga media sosial tetap menjadi ranah yang sehat dan justru bisa dimanfaatkan untuk memudahkan komunikasi antar massa, memperkuat kolaborasi dalam membangun negeri.
Media sosial telah menjelma menjadi kekutan baru, entah itu dimanfaatkan untuk hal-hal positif atau sebaliknya. Indonesia sendiri sudah punya UU ITE yang cukup untuk membatasi hak seseorang berprilaku di media sosial. Self control atau kemampuan untuk melakukan pengawasan atas tingkah laku sendiri sangat dibutuhkan. Sudah banyak yang terjerat hukum. Bijak dan hati-hati dengan "jari jempol" saat beraktivitas di media sosial adalah solusi.
