Pilihan Kasus: Kontroversi Produk Investasi Syariah Berbasis Kripto
Kasus ini dipilih karena belakangan ini marak bermunculan produk investasi syariah yang menggabungkan konsep keuangan Islam dengan teknologi kripto. Hal ini memunculkan berbagai pertanyaan dan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.
1. Masalah Hukum Ekonomi Syariah yang Ada di Tengah Masyarakat yang Sedang Viral
Kesesuaian dengan Prinsip Syariah: Apakah investasi dalam aset kripto yang bersifat fluktuatif dan mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dapat dianggap sebagai investasi syariah?
Status Hukum Kripto: Belum adanya regulasi yang jelas mengenai status hukum kripto di banyak negara, termasuk di negara-negara dengan mayoritas muslim, menimbulkan ketidakpastian hukum.
Perlindungan Konsumen: Bagaimana melindungi konsumen dari potensi kerugian yang timbul akibat investasi dalam produk-produk ini?
2. Kaidah-Kaidah Hukum yang Terkait
Prinsip-prinsip Dasar Syariah: Kaidah-kaidah seperti larangan riba, gharar, maisir, dan keharusan adanya manfaat (maslahah) menjadi acuan utama dalam menilai kesesuaian produk investasi syariah.
Fiqih Muamalah: Cabang ilmu fiqih yang mengatur transaksi ekonomi menjadi rujukan utama dalam menganalisis kasus ini.
Hukum Kontrak: Kaidah-kaidah hukum kontrak umum juga berlaku, terutama terkait dengan pembentukan, isi, dan akibat hukum dari perjanjian investasi.
3. Norma-Norma Hukum yang Terkait
Norma Agama: Norma agama Islam menjadi landasan utama dalam menilai kesesuaian produk investasi dengan prinsip-prinsip syariah.
Norma Hukum: Norma hukum positif yang berlaku di suatu negara, baik yang mengatur tentang keuangan, investasi, maupun perlindungan konsumen, juga berlaku.
Norma Sosial: Norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, seperti pandangan masyarakat terhadap investasi dan teknologi baru, juga mempengaruhi persepsi terhadap produk ini.
4. Aturan-Aturan Hukum yang Terkait
Regulasi Pasar Modal: Aturan yang mengatur tentang penawaran efek, perlindungan investor, dan lembaga keuangan.
Regulasi Perbankan Syariah: Aturan yang mengatur tentang kegiatan perbankan syariah, termasuk produk-produk yang dapat ditawarkan.
Regulasi Teknologi Keuangan: Aturan yang mengatur tentang teknologi keuangan, termasuk kripto.
5. Pandangan Aliran Positivisme Hukum dan Sociological Jurisprudence
Positivisme Hukum: Aliran ini akan berfokus pada analisis terhadap aturan hukum positif yang berlaku. Jika tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang investasi dalam kripto, maka secara yuridis hal tersebut dapat dianggap sah. Namun, jika ada aturan yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka investasi tersebut dianggap tidak sah.
Sociological Jurisprudence: Aliran ini akan melihat lebih jauh pada konteks sosial dan budaya. Mereka akan menganalisis bagaimana masyarakat memandang investasi dalam kripto, dampak sosial dari produk ini, serta bagaimana aturan hukum berinteraksi dengan nilai-nilai sosial.
