Tanggal 20 okktober 2014 lalu adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, dimana telah dilantik Presiden Republik Indonesia yang baru, Bapak Ir. Jokowi. Sebuah harapan baru muncul dengan terpilihnya Jokowi dari pihak non militer. Tapi seiring berjalannya waktuharapan yang diimpikan rakyat Indonesia seakan memudar perlahan. Banyak masalah bermunculan satu persatu. Berbagai reaksi bermunculan dari rakyat Indonesia, banyak yang mencaci maki kepemimpinan Jokowi tapi tak jarang pula yang membelanya.
Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi ini menurun, bahkan dari hasil survey Poltracking baru-baru ini sekitar 48% menyatakan tidak puas. Wajar memang rakyat Indonesia banyak yang kecewa terhadap Jokowi, selama 6 bulan kepemimpinanya banyak kebijakan yang tidak pro rakyat. Perbaikan kesejahteraan rakyat yang digaung-gaungkan Jokowi selama kampanye seakan hanya menjadi janji palsu seorang Jokowi. Kekhawatiran publik bahwa Jokowi hanya akan menjadi boneka Megawati pun seperti menjadi kenyataan. Dalam bidang ekonomi dan hukum menjadi hal yang paling menjadi sorotan publik. Betapa tidak dibidang ekonomi misalnya harga BBM yang terus naik-turun, kebutuhan bahan pokok naik tapi tidak dibarengi naiknya pendapatan rakyatnya, bahkan dalam carut-marutnya masalah BBM malah diperparah dengan kepolosan Jokowi menyetujui menaikkan anggaran untuk uang muka mobil para pejabat. Bidang ekonomi ini merupakan bidang yang paling sensitif diranah pemerintahan, salah sedikit bisa jadi bom waktu buat pemerintahan itu sendiri.
Untuk bidang hukum itu sendiri masalah yang paling mendapat sorotan publik ini adalah pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri yang memicu kontroversi. Karena saat itu setelah melalui penyelidikan KPK ternyata Budi Gunawan ini terlibat Korupsi tapi kemudian gugatan KPK ini dibatalkan oleh hakim Sarpin di sidang pra peradilan, malahan salah satu petinggi KPK Bambang Widjojanto dijadikan tersangka atas kasus pemalsuan suara yang terjadi beberapa tahun lalu dan kemudian Ketua KPK Abraham Samad emjadi tersangka pembuatan paspor palsu. Kasus-kasus ini menjadi berbuntut panjang, seperti membunyikan genderang perang (lagi) antara KPK-POLRI. Ditengah ruwetnya masalah KPK-POLRI ini justru Jokowi malah kurang mengambil sikap dalam menengahi ini semua.
Ditengah carut-marutnya masalah yang ada dalam pemerintahan Jokowi selama ini juga ada sisi positifnya, seperti Neraca Perdagangan di Indonesia mengalami surplus selama bulan Januari hingga maret ini. Sebetulnya Jokowi dalam membuat kebijakan baru pasti sudah merencanakan tujuan yang ingin dicapainya untuk kemajuan Indonesia. Kebijakan pencabutan BBM bersubsidi ini contohnya ,maksud kebijakan ini ditujukan untuk pembangunan infrastruktur Indonesia kedepannya. Dalam hal ini waktu yang dibutuhkan tidaklah sesingkat itu, intinya harus ada rasa sabar. Jokowi ini baru 6 bulan memimpin Indonesia, sedangkan masalah yang diwariskan sudah mendarah daging di Negara Indonesia. Untuk masalah kesejahteraan bangsanya, bahkan semenjak Indonesia merdeka belum ada Presiden yang mampu melakukannya. Jadi butuh kesabaran dan waktu yang cukup untuk mampu mengubah Indonesia menjadi lebih maju. Ingat perubahan itu tidak terjadi secara instan. Alangkah lebih baiknya kita sumbang pikiran-pikiran kita untuk kemajuan mememikirkan Indonesia daripada membuang tenaga hanya untuk mencaci pemerintahan sendiri.
Memang jika dilihat realitanya selama 6 bulan ini dapat dinilai kepemimpinan Jokowikurang berhasil, tapi perlu juga diketahui masalah sekompleks yang terjadi di indonesia waktu 6 bulan ini sangatlah terlalu singkat. Mulai sekarang kembali ke diri kita masing-masing, hilangkan sikap fanatik kita tentang anti ataupun pro Jokowi. Kita nilai seobyektif mungkin, kita anggap Jokowi ini gagal atau rakyat Indonesia yang butuh lebih bersabar menanti kerja Jokowi dan jajarannya?. Ingatlah musuh terbesar suatu negara itu adalah bangsanya sendiri. Bersatu untuk kemajuan Indonesia lebih berharga nilainya daripada terpecah membela pihak-pihak tertentu. Terus kawal negara Indonesia sampai tujuannya tercapai.
