Pemuda Pangkalpinang Terima Ancaman Usai Kritik Seleksi Program Bergengsi yang Difasilitasi Salah Satu Intansi Pemkot

Pangkalpinang -- Seorang pemuda asal Pangkalpinang mengaku menerima ancaman setelah menyuarakan kritiknya terhadap proses seleksi Program Kepemudaan Bergengsi yang difasilitasi oleh salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Pemuda yang berinisial A, dalam beberapa hari terakhir, menyampaikan kritikannya melalui media sosial dan beberapa forum diskusi lokal. A mengungkapkan bahwa seleksi program tersebut dinilai tidak transparan dan sarat dengan nepotisme. Menurutnya, banyak pemuda potensial yang tersingkir tanpa alasan yang jelas, sementara beberapa peserta yang lolos diduga memiliki kedekatan dengan pihak penyelenggara.

"Tidak ada transparansi dalam proses seleksi ini. Banyak dari kami yang merasa dirugikan dan tidak mendapatkan kesempatan yang adil," ujar A dalam pernyataannya.

Setelah kritik tersebut disampaikan, A mulai menerima berbagai ancaman yang ditujukan kepada dirinya. Ancaman tersebut diterimanya setelah tidak sengaja bertemu dengan salah satu rekan penyelenggara dan A mengenali Oknum tersebut pada Program yang pernah diikuti sebelumnya. "Mereka mengancam akan mencelakai saya dan merusak Karir di Pangkalpinang jika saya tidak menghentikan kritik ini," lanjutnya.

Kondisi ini membuat A merasa khawatir dan tidak nyaman. Ia berharap pihak berwenang dapat menindaklanjuti laporan ancaman ini dengan serius. Selain itu, A juga mendesak instansi terkait untuk membuka proses seleksi secara transparan dan melakukan evaluasi ulang terhadap hasil seleksi yang telah diumumkan.

Sementara itu, A berharap beberapa organisasi kepemudaan di Pangkalpinang menyatakan solidaritasnya. Mereka mendesak Pemerintah Kota untuk segera mengusut tuntas kasus ini dan menjamin keamanan bagi setiap warga yang berani menyuarakan kebenaran.

Kasus ini menjadi perhatian publik dan menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi oleh pemuda dalam berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan program pemerintah. Diharapkan, dengan adanya perhatian dari berbagai pihak, keadilan dan transparansi dapat terwujud dalam setiap program yang dijalankan.