Kepala LPS Sumatera Hadir Dalam Rakernas Perbarindo 2024 di Padang

Padang, 18 Oktober 2024 - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut berpartisipasi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perbarindo 2024 yang diselenggarakan di Padang, Sumatera Barat. Rakernas Perbarindo kali ini mengangkat tema "Resiliensi Bank Perekonomian Rakyat Sebagai Pilar Pengembangan UMKM Dalam Pusaran Regulasi", yang menyoroti pentingnya peran Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah dinamika regulasi yang terus berkembang. Acara ini juga dihadiri oleh Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK dan Anggota Dewan Komisioner LPS Ex-Officio OJK. Dalam sambutannya, Dian Ediana Rae menekankan pentingnya penguatan peran BPR dan BPRS untuk tetap tangguh dalam menghadapi perubahan regulasi dan tantangan sektor perbankan.

Kepala Kantor Perwakilan LPS I saat memberikan materi "Peran dan Kebijakan LPS Pascapenetapan UU P2SK" pada Rakernas Perbarindo. Foto: Aditya Ery W

Kepala Kantor Perwakilan LPS I, Muhamad Yusron, menjadi narasumber dalam sosialisasi bertema "Peran dan Kebijakan LPS Pascapenetapan UU P2SK" yang dihadiri oleh sekitar 500 pengurus, pimpinan, dan pemegang saham BPR dan BPRS. Dalam paparannya,  Muhamad Yusron menjelaskan peran LPS sebagai otoritas penjaminan simpanan dan resolusi bank yang bersama-sama dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lainnya, berperan menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

LPS juga diberikan mandat baru melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) untuk menjalankan Program Penjaminan Polis (PPP) dalam lima tahun setelah UU tersebut disahkan. Program ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada pemegang polis perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya.

Lebih lanjut, dalam sosialisasi tersebut, Muhamad Yusron turut menyampaikan bahwa LPS memiliki kewenangan dalam melakukan penjajakan investor dan pemasaran kepada calon bank penerima (purchase and assumption). Salah satu contoh keberhasilan LPS dalam melaksanakan resolusi bank pascapenetapan UU P2SK adalah upaya penyehatan Bank Perekonomian Rakyat Indramayu Jabar (BIMJ) dengan bekerjasama dengan Bank BJB, yang merupakan kreditur BIMJ, sebagai investor. Penyehatan ini dilakukan melalui konversi pinjaman BIMJ kepada Bank BJB menjadi modal inti tambahan, sehingga membantu memulihkan kesehatan keuangan BIMJ.