Kebijakan politik luar negeri suatu negara biasanya mencerminkan kemauan politik negara bersangkutan dalam berhubungan dengan negara-negara lain, kemauan tersebut dipengaruhi oleh kepentingan politik domestiknya.Sebagian besar orang mengenal Islam hanya sebagai agama, dan juga mengartikannya sebagai kegiatan yang identik dengan upacara ritual dan sifatnya lebih menyangkut hubungan individu dengan Tuhannya. Banyak yang berpendapat bahwa negara tidak perlu mengurus dan ikut campur adukan antara agama dan juga pemerintahan. Beberapa kelompok juga menjadikan Islam sebagai the way of life, kelompok-kelompok ini lah yang menginginkan Islam dipergunakan dalam segala aspek kehidupan.[2] Banyaknya anggapan bahwa Islam adalah Arab dan pada akhirnya menghubungkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Arab adalah Islam. Dalam perkembangannya Islam selalu diidentikan dengan negara-negara di Timur-Tengan yang biasa dikenal dengan negara Arab. Dikarenakan banyak dari negara di Timur-Tengah menerapkan sistem pemerintahnya berdasarkan syariat Islam. Sejauh ini hubungan Indonesia dengan negara-negara Islam di dunia berjalan baik, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam. Adanya kesamaan dan kepedulian Indonesia terhadap negara-negara Islam membuat hubungan kedua belah pihak ini terjaga dengan baik. Apalagi Indonesia juga turut berperan dalam memberikan dorongan kepada negara-negara tersebut dalam meraih kemerdekaannya. Selain itu dukungan Indonesia terhadap negara Arab dikarenakan Israel menjajah tanah Palestina. Seperti yang telah dijelaskan bahwa perinsip anti kolonialisme selalu dijunjung Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan luar negerinya. Kesamaan agama merupakan suatu unsur yang tambahan bagi Indonesia untuk mendukung negara-negara Arab. Meskipun Indonesia berpenduduk mayaoritas beragama Islam namun hal ini tidak mempengaruhi konstitusi negara dan kebijakan politik luar negerinya. Dalam setiap kebijkan politiknya, Indonesia tidak merefleksikan norma-norma Islam sebagaimana negara Islam lainya. Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak merepresentasikan Islam secara keseluruhan walaupun citranya sebagai penduduk mayoritas umat muslim terbesar. Melihat konteks saat ini dimana citra Islam sempat ternodai dengan stigma negatif tentanng terorisme dan Indonesia juga terkena dampak tersebut terutama saat Indonesia tengah sibuk memberantas terorisme dalam negeri. Tindakan terorisme tersebut dilakuakan oleh kelompok jaringan Islam garis keras yang anti terhadap Barat. Indonesia sempat mendapat citra negatif dari dunia Internasional, disebabkan lemahnya pemerintah Indonesia dalam menangani dan mengantisipasi tindakan terorisme tersebut. Hal ini jelas mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Ketika Indonesia fokus dalam memberantas terorisme di dalam negeri Indonesia terlihat seakan menjaga hubungan dengan negara-negara Islam, tepatnya lebih selektif dan melihat dari segala aspek. Dikarenkaan keterkaitan kelompok Islam garis keras di Indonesia dengan jaringan Islam garis kerasa yang ada di Afganistan dan negara-negara Arab lainnya. Indonesia banyak terlibat dalam kegiatan kemanuasian dan hubungan ekonomi dengan negara-negara Islam tersebut. Indonesia bukan merupakan salah satu negara yang antipati dalam mebuka hubungan dengan negara-negara Islam. Dalam sejarah pun mencatat bahwa Indonesia memberikan kontribusi besar dalam hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara Islam tersebut. Dapat dilihat contohnya saat Indonesia membuka hubungan kerjasama dnegan negara-negara yang tergabung dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam). Indonesia juga terlibat dalam pembentuka OKI, hal ini memperjelas bahwa dalam dunia internasional Indonesia mendukung negara-negara Islam. Namun meski terlibat dalam pembentukan OKI, Indonesia menolak menjadi amggota penuh. Hal tersebut dikarenkan disebutkan dalam piagam OKI bahwa yang menjadi anggota OKI adalah negara Islam sedangkan Indonesia bukanlah negara Islam. Setiap kebijakan luar negeri Indonesia merefleksikan kepentingan nasionalnya dan keadaan dalam negerinya bukan sesuai dengan syariat Islam seperti negara Islam lainnya. [1] M.Hamdan Basyar, Islam dan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Orde Baru (Studia Politika II). Jakarta: 1998. Hal: 99. [2] John L.Esposito, Islam: The Straight Path, New York: Oxford University Press,1994,hal. 163.
