Â
PRESS RELEASE
SALAH SATU SEPAK-TERJANG "MAFIA UNITED" (MU) DI TANAH AIR? :
KASUS SENGKETA LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANTARA KELOMPOK TANI MELAWAN PEMDA JAMBI DAN PT. BBIP - BUKIT BARISAN INDAH PRIMA (BBIP PALM GROUP)
Â
           Permasalahan Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 707 Ha (Tujuh Ratus Tujuh Hektar) yang terletak di Desa/Kelurahan Sei/Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Provinsi Jambi, telah berlangsung selama belasan bahkan puluhan tahun. Kami menduga adanya konspirasi tingkat tinggi dan besar-besaran yang sudah berlangsung selama puluhan tahun yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari orang-perorangan, swasta, sampai kepada instansi pemerintah dan terjadi pembiaran oleh berbagai pihak yang seharusnya mengayomi dan melayani masyarakat. Tentunya praktik-praktik tidak terpuji ala mafia seperti ini sudah tidak mengherankan bila melihat masih banyaknya kasus pelanggaran HAM, KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dan sebagainya yang terjadi di hampir seluruh pelosok tanah air. Kami berbicara mewakili minimal 354 KK yang artinya menyangkut hajat hidup ribuan rakyat Indonesia di daerah terpencil yang jauh dari ibukota.
           Pada kesempatan ini kami ingin mencoba berbagi pengalaman dan informasi, yang mana kami telah menyampaikan atau menerima secara langsung maupun tidak langsung permasalahan yang dihadapi kelompok tani baik yang berupa surat, datang langsung, telepon dan sebagainya namun belum ada satu pun yang membuahkan hasil nyata. Kami juga mengharapkan pemantauan bersama dan bantuan corong (sounding) di media sosial dan sebagainya, dikarenakan sudah ada beberapa korban jiwa, kerusuhan massal, intimidasi dan sebagainya. Para Petani sebagai rakyat kecil tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan, selain berlindung di bawah kepak sayap Garuda Pancasila yang konon katanya sakti mandraguna itu. Mereka sangat mengharapkan kehadiran dan komitmen serta tindakan tegas dari Pemerintah dalam melaksanakan dan / atau menindaklanjuti semua Keputusan / Penetapan, Rekomendasi, Berita Acara/Kesepakatan Bersama, Fakta/Bukti dan/atau sejenisnya dari berbagai institusi/lembaga yang berwenang dan kredibel seperti Pengadilan Negeri/Tinggi, Ombudsman RI, BPN RI, Kepolisian RI, Pemerintah Provinsi Jambi, dan yang lainnya, dalam menuntaskan permasalahan yang telah berlangsung selama belasan bahkan puluhan tahun ini demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama yang mungkin terjadi di kemudian hari akibat "pembiaran" oleh berbagai pihak. Semoga Negara ini berkenan untuk hadir dan melakukan audit investigasi secara tuntas, total dan menyeluruh, apabila perlu dengan membentuk SATGASUS (Satuan Tugas Khusus) dan/atau hal lainnya sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang ada serta hati nurani yang dimiliki.
           Kami percaya akan integritas dan komitmen dari pemerintahan sekarang dengan Program Nawa Cita dan Revolusi Mental-nya, yang sudah seyogyanya harus turut didukung oleh segenap elemen negeri ini untuk secara bersama-sama mengawal penerapan berbagai Peraturan Pelaksanaan / Perundang-Undangan di bawah naungan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
           Demikian Siaran Pers (Press Release) ini kami sampaikan, dengan harapan agar bisa mewabah (viral) demi alasan kemanusiaan dan bisa "memaksa" Kehadiran Pemerintah Republik Indonesia dalam menjamin dan melindungi hak setiap warga negaranya. Terima kasih dan Salam Rakyat!
###
