Pendidikan bukan sekadar transfer ilmu pengetahuan, melainkan fondasi bagi pembangunan manusia seutuhnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggarisbawahi pentingnya pengembangan potensi peserta didik, mencakup kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang harmoni budi pekerti, pikiran, dan raga, pendidikan berkualitas menjadi landasan krusial bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan global. Hal ini diakui dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan nomor 4, yang berfokus pada pendidikan inklusif dan merata serta kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030.
Di Jawa Barat, upaya mencapai SDGs 4 menghadapi tantangan dan peluang tersendiri. Indeks pendidikan, yang mencakup kurikulum, pendidik, fasilitas, manajemen, dan hasil belajar, menjadi tolok ukur penting. Penelitian Syafii (2023) menekankan pentingnya pengukuran berbasis standar nasional untuk akuntabilitas dan transparansi. Sementara itu, Mahendra et al. (2016) menyoroti peran alokasi anggaran pemerintah daerah dalam peningkatan indeks pendidikan. Namun, tantangan seperti ketimpangan pendidikan, biaya operasional yang dinamis (Suroso, 2022), dan kebutuhan adaptasi terhadap sistem manajemen mutu pendidikan nasional (Deraman et al., 2022) perlu diatasi. Perbaikan infrastruktur pendidikan, dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan lingkungan (Rahadianto et al., 2021), juga menjadi prioritas.
Dalam konteks ini, peran pendidikan masyarakat muncul sebagai faktor kunci. Pendidikan masyarakat, yang berakar pada partisipasi aktif dan pemberdayaan komunitas, menawarkan pendekatan komplementer terhadap pendidikan formal. Inisiatif seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menyediakan akses pendidikan inklusif bagi semua lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang terpinggirkan dari sistem formal (Maghfirah, 2024). PKBM tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang relevan dengan kebutuhan lokal.
Partisipasi masyarakat dalam pendidikan di tingkat desa juga krusial. Penelitian di Desa Suak Puntong (Insari, 2022) menunjukkan bahwa dorongan untuk belajar sepanjang hayat, sejalan dengan semangat SDGs, telah diimplementasikan. Partisipasi dalam pendanaan pendidikan melalui donasi dan sponsor juga memberikan kontribusi signifikan (Julaeha, 2023). Kesadaran akan pentingnya pendidikan mendorong investasi masyarakat pada pendidikan anak-anak mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat lokal.
Program-program pengabdian masyarakat seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) juga berperan penting. Mahasiswa yang terlibat dalam KKN tidak hanya meningkatkan pengetahuan mereka, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui peningkatan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang relevan (Hendra, 2023). Program seperti Prakerja juga menunjukkan bagaimana pendidikan dapat diintegrasikan dengan pengembangan keterampilan kerja, mendukung pencapaian SDGs secara lebih luas (Febrian, 2024).
Lebih lanjut, pendidikan berbasis masyarakat menekankan pada pemberdayaan masyarakat dalam desain kurikulum dan pengelolaan pendidikan. Hal ini memastikan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dan konteks lokal (Hastuti et al., 2021), menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung perkembangan individu dan komunitas secara holistik.
Untuk mencapai SDGs 4 di Jawa Barat, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Penguatan kebijakan alokasi anggaran, perbaikan infrastruktur, dan penanganan ketimpangan pendidikan harus diiringi dengan penguatan pendidikan masyarakat. Melalui inisiatif seperti PKBM, partisipasi aktif dalam pendanaan, dan program-program pengabdian masyarakat, kita dapat membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan, mewujudkan visi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dan berkontribusi pada masa depan yang lebih baik bagi Jawa Barat dan Indonesia.
Referensi :
Deraman, D., Pabbajah, M., & Widyanti, R. (2022). Respons lembaga pendidikan islam atas implementasi sistem manajemen mutu pendidikan nasional. Al-Iltizam Jurnal Pendidikan Agama Islam, 7(1), 156-172. https://doi.org/10.33477/alt.v7i1.3051
Febrian, M. (2024). Program prakerja sebagai peningkatan kualitas kerja dalam perspektif komunikasi pembangunan dan tujuan pembangunan berkelanjutan. jees, 1(3), 1-14. https://doi.org/10.47134/jees.v1i3.339
Hastuti, W., Ainuri, A., & Muthohar, S. (2021). Manajemen pendidikan anak usia dini berbasis masyarakat di era revolusi industri 4.0. Journal of Early Childhood and Character Education, 1(2), 135-152. https://doi.org/10.21580/joecce.v1i2.9018
