Menciptakan kedaulatan pangan dengan pertanian yang berkelanjutan sehingga mengurangi masuknya impor pangan.
Pangan merupakan kebutuhan semua manusia yang ada di dunia. Manusia dapat bertahan hidup dengan pangan yang tersedia di alamnya. Lalu, bagaimana cara agar suatu negara dapat memenuhi semua kebutuhan pangan rakyatnya?
Kedaulatan pangan merupakan suatu pemenuhan kebutuhan pangan rakyatnya melalui hasil produksi negaranya sendiri. Suatu negara dapat di katakan berdaulat pangan apabila negara tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya 90% atau lebih dari jumlah rakyatnya. Indonesia yang kaya akan sumber daya hayati seharusnya dapat memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Namun, kekayaan alam itu tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan Indonesia karena populasi penduduk yang semakin bertambah. Untuk Indonesia sendiri yang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, cukup sulit untuk menjadi negara yang berdaulat pangan. Meskipun begitu melalui kebijakan dan program strategis Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan pada tahun 2016-2017 tidak ada impor beras umum. Hal tersebut berarti pada tahun sekian Indonesia pernah mencapai swasembada beras.
Indonesia pernah naik peringkat soal ketahanan pangan tingkat dunia. Dwi Andreas Santosa menyatakan pada tahun 2015 ketahanan pangan Indonesia berada di urutan 75 dari 113 negara, dan naik jadi urutan 62 di tahun 2019 dari 113 negara (Lidyana, 2020). Hal tersebut bukan di hasilkan dari produksi lokal, melainkan di sebabkan karena laju impor pangan yang terlalu banyak. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar tetap tekan impor pangan yang masuk Indonesia. Beliau menyatakan Indonesia harus berani stop impor pangan, impor beras, impor daging, impor kedelai, impor sayur, impor buah, dan impor ikan. Kita ini semuanya punya kok (Yasmin, 2019).
Susanto (2013) menyatakan telah banyak cara agar Indonesia dapat menekan laju impor, yang pertama adalah Memajukan teknologi sektor pertanian yang bertujuan meningkatkan produksi dalam negeri, karena teknologi pertanian di Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain. Kedua, memberi subsidi pupuk kepada para petani agar menghasilkan produk yang maksimal, karena harga pupuk yang semakin mahal membuat petani kesulitan untuk membelinya. Ketiga, menggenjot petani agar meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya agar dapat bersaing dengan produk komoditas impor. Yang terakhir adalah pemerintah penyerapan beras dari petani lokal untuk ketahanan pangan nasional secara maksimal.
Sudah berbagai cara negara Indonesia berupaya agar menjadi negara yang berdaulat pangan salah satunya dengan meningkatkan produksi pangan dengan cara memilih benih atau bibit unggul untuk di tanam. Melihat cara tersebut memang cukup efektif karena jenis bibit akan menentukan kualitas hasil tanamannya. Jenis bibit unggul juga tidak sepenuhnya akan menghasilkan hasil yang berkualitas, ada faktor lain yang menentukan bagus tidaknya hasil panen. Faktor itu adalah pupuk.Â
Pupuk merupakan faktor eksternal yang penting dalam pertumbuhan suatu tanaman. Jenis pupuk yang sering di gunakan oleh petani adalah pupuk yang berbahan dasar kimia karena menurut mereka pupuk kimia dapat memberikan hasil yang lebih cepat dari pada pupuk organik. Namun, pupuk kimia justru dapat merusak kesuburan tanah yang nantinya jika terus menerus di lakukan akan menyebabkan menurunnya hasil produksi pangan.
Solusi lain agar produksi pangan semakin meningkat adalah dengan menggunakan sistem pertanian yang berkelanjutan. Sistem pertanian berkelanjutan adalah suatu pengelolaan sumber daya untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam dalam jangka panjang, Dinas pertanian, (2019). Â Sistem pertanian yang berkelanjutan ini di harapkan dapat meminimalkan penggunaan pupuk dan pestisida yang berbahaya bagi kesehatan dalam jangka panjang. Jika suatu negara telah menggunakan sistem pertanian ini maka kedepannya hasil pertanian akan semakin baik dan tentunya akan semakin banyak hasilnya karena hasil tanaman itu tidak rusak.
Terdapat 5 manfaat utama pertanian berkelanjutan, yaitu produksi hasil pertanian yang stabil sepanjang tahun, dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, keuntungan ekonomi berupa penghematan biaya, hasil produk pertanian lebih sehat, dan kelestarian ekologi tetap terjaga, pertanianku, (2018). Â Jika di simpulkan Manfaat-manfaat tersebut sudah jelas memberikan dampak positif terhadap hasil produksi pangan Indonesia. Jika sistem ini terus di terapkan di Indonesia maka dalam jangka waktu yang panjang sedikit demi sedikit Indonesia akan mencapai pemenuhan pangan rakyatnya. Hal ini juga terjadi karena jika suatu negara menghasilkan produksi pangan yang baik dan banyak maka kedepannya Indonesia tidak khawatir kekurangan pangan.
Solusi di atas di harapkan mampu mendongkrak semangat para petani untuk menerapkan sistem pertanian yang berkelanjutan demi ketersediaan pangan untuk jangka waktu panjang. Namun, bukan berarti Indonesia harus memberhentikan total kegiatan impor pangan dari luar negeri. Kegiatan impor pangan juga dibutuhkan agar stok pangan negara kita terus tersedia dan tidak ada penduduk Indonesia yang kekurangan bahan makanan. Terutama untuk masyarakat di daerah pelosok. Tidak ada salahnya juga kita tetap mengimpor bahan makanan dari luar agar Indonesia terus dapat bekerja sama dengan negara lain. Tapi Indonesia juga harus bahkan wajib mengekspor pangan kepada negara lain karena Indonesia juga kaya akan sumber daya lainnya apalagi karet, kelapa sawit, industri tekstil, dan kopi.
Tidak hanya para petani, pemerintah juga berperan penting dalam tercapainya tujuan ini. Hal itu di sebabkan pemerintah harus memberikan kebebasan aturan pertanian kepada para petani agar mereka dapat bekerja dengan maksimal. Yusuf Hariyoko menyatakan faktor pendukung peran pemerintah dalam pengembangan pertanian tersebut adalah kelembagaan, kesadaran masyarakat, ketersediaan lahan, pengembangan teknologi, dan peran swasta, sedangkan faktor utama penghambat sistem pertanian berkelanjutan adalah adanya alih fungsi lahan, kemampuan SDM yang masih rendah, dan teknologi. Oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan teknologi.
