Menuju Kebijakan Fiskal yang Lebih Baik: Belajar dari Kegagalan Bantuan Sosial yang Tidak Tepat Sasaran

Beasiswa Unggulan ditujukan bagi mahasiswa berprestasi akademik tinggi yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi di Indonesia. Beasiswa Unggulan meliputi biaya kuliah, biaya hidup, dan uang saku bulanan. Selanjutnya yaitu beasiswa LPDP, Program ini ditujukan bagi mahasiswa berprestasi yang ingin melanjutkan studi S2, S3, atau penelitian di dalam dan luar negeri. 

Beasiswa LPDP meliputi biaya kuliah, biaya hidup, tunjangan kesehatan, dan tunjangan lainnya. Adanya program beasiswa ini, diharapkan generasi pemuda di Indonesia mendapat pendidikan yang layak.

Namun, pada akhir-akhir ini telah terungkap bahwa ada oknum-oknum yang memalsukan informasi pribadi mereka untuk mendapatkan beasiswa KIP. Sayangnya, oknum-oknum tersebut lolos seleksi dalam penerimaan beasiswa tersebut, walaupun kenyataannya mereka masih bisa mampu membiayai biaya pendidikan mereka tanpa adanya bantuan. 

Semakin disayangkan, mereka mengunggah postingan-postingan hedonisme di sosial media mereka. Adanya isu ini, membuat para calon penerima KIP yang memang membutuhkan bantuan menjadi kecewa, beberapa diantaranya memutuskan untuk tidak berkuliah / tidak melanjutkan kuliah karena tidak memiliki biaya untuk menempuh pendidikan di universitas. Hal ini sangat disayangkan karena kurang telitinya penyeleksian calon penerima KIP dan juga perilaku arogan dari oknum yang memalsukan informasi pribadi demi mendapatkan keuntungan dari beasiswa tersebut.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, pemerintah harus semakin ketat dalam melakukan penyeleksian dan pemberian syarat saat meluncurkan suatu bantuan. Tindakan pemerintah yang lebih ketat dalam melakukan penyeleksian dan penentuan syarat saat meluncurkan suatu bantuan sangatlah penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dan pemborosan dana publik. 

Dengan menerapkan kriteria yang lebih ketat, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan, serta meminimalisir peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan celah dalam sistem. Langkah-langkah seperti verifikasi data yang lebih teliti, pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran akan menjadi kunci dalam menjaga integritas dan efektivitas dari program bantuan yang diluncurkan oleh pemerintah. 

Dengan demikian, penerapan kebijakan fiskal yang bijaksana menjadi hal yang sangat penting dalam memastikan bahwa bantuan dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga berkelanjutan secara finansial dan tidak merugikan stabilitas ekonomi negara.