Analisis Kebijakan Subsidi Pajak Mobil Listrik dalam Konteks Ekonomi Politik Globalisasi

Indonesia telah mengeluarkan kebijakan subsidi pajak untuk mobil listrik dengan tujuan mendorong penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060. Namun, di balik kebijakan ini terdapat pengaruh dari globalisasi dan perusahaan multinasional (MNC) seperti Hyundai. Selain itu, hubungan kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan semakin memperkuat pelaksanaan kebijakan ini. Bagaimana kebijakan ini bisa berjalan dan apa saja faktor yang mempengaruhinya akan dianalisis dalam konteks ekonomi politik global.

Pemerintah Indonesia memberikan insentif berupa pengurangan pajak untuk pembelian mobil listrik yang memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Melalui Peraturan Kementerian Keuangan No. 38 Tahun 2023, insentif ini bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik serta mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional. Langkah ini juga merupakan bagian dari program Making Indonesia 4.0, yang berfokus pada pengembangan industri dan teknologi menuju revolusi industri keempat 

Kebijakan subsidi pajak ini juga sejalan dengan tren global yang mengarah pada kendaraan listrik. Menurut data, penjualan kendaraan listrik terus meningkat secara global, dan Indonesia berusaha untuk menangkap peluang tersebut dengan memperluas pasar mobil listrik di dalam negeri. Langkah ini tidak hanya berfokus pada lingkungan, tetapi juga untuk memperkuat industri otomotif domestik melalui investasi asing dan peningkatan kapasitas produksi lokal

 Hyundai, sebagai salah satu perusahaan mobil besar dunia, memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan mobil listrik di Indonesia. Perusahaan asal Korea Selatan ini telah berinvestasi besar dalam membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia. Pabrik ini akan menggunakan sumber daya alam Indonesia, seperti nikel, yang menjadi komponen penting dalam baterai kendaraan listrik. Dengan keberadaan Hyundai di Indonesia, mereka tidak hanya membantu menyediakan mobil listrik yang memenuhi syarat subsidi, tetapi juga memanfaatkan kebijakan pajak untuk menarik konsumen. Produk seperti Hyundai Ioniq 5, yang memenuhi persyaratan TKDN, dapat menikmati 40% potongan pajak sehingga harganya lebih terjangkau bagi konsumen Indonesia. Kerja sama ini juga membantu Hyundai meningkatkan kapasitas produksi di Asia Tenggara, memperluas pasar, dan memperkuat posisi mereka di industri mobil listrik global.

Dalam konteks globalisasi, kebijakan subsidi pajak mobil listrik di Indonesia tidak hanya melibatkan aktor domestik, tetapi juga dipengaruhi oleh perusahaan multinasional seperti Hyundai. Kehadiran Hyundai dan perusahaan lain di Indonesia membawa keuntungan dalam bentuk investasi, teknologi, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, perlu diingat bahwa keterlibatan perusahaan multinasional juga bisa membawa tantangan, seperti dominasi pasar yang dapat membatasi perkembangan perusahaan lokal.

Kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam industri mobil listrik menunjukkan bagaimana globalisasi mendorong integrasi ekonomi antar negara. Korea Selatan, melalui New Southern Policy (NSP), telah berupaya memperkuat hubungan dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, sebagai bagian dari strategi ekspansi ekonominya. Bagi Indonesia, kerja sama ini menawarkan peluang untuk mendapatkan investasi, teknologi, dan akses pasar yang lebih luas, Namun, pemerintah Indonesia harus tetap berhati-hati dalam menjaga keseimbangan antara manfaat yang didapat dari investasi asing dengan kepentingan nasional. Jika perusahaan multinasional terlalu mendominasi, bisa jadi keputusan kebijakan lebih menguntungkan mereka daripada masyarakat luas. 

Kebijakan subsidi pajak mobil listrik di Indonesia adalah bagian dari upaya transisi menuju energi bersih dan ramah lingkungan. Melalui dukungan perusahaan multinasional seperti Hyundai dan kerja sama internasional dengan Korea Selatan, Indonesia berhasil membangun industri kendaraan listrik yang semakin berkembang. Hyundai berperan penting dalam mendukung kebijakan ini dengan memenuhi syarat lokal untuk mendapatkan subsidi, sekaligus memperkuat hubungan ekonomi dengan Indonesia.Namun, kebijakan ini juga menunjukkan bagaimana ekonomi politik global berperan dalam mempengaruhi kebijakan nasional. Globalisasi memungkinkan perusahaan multinasional seperti Hyundai memiliki pengaruh besar dalam kebijakan publik, dan pemerintah harus menjaga keseimbangan agar kepentingan nasional tetap terjaga. Pada akhirnya, kebijakan subsidi pajak mobil listrik ini adalah contoh bagaimana globalisasi dan kerja sama internasional dapat memengaruhi arah kebijakan domestik di bidang energi dan transportasi.