Melihat Pentingnya Partisipasi Politik di Indonesia

Sehingga ketika yang dipilih terpilih, maka warga negara sebagai pemilih memiliki hak dalam terpenuhinya segala aspirasi dan kepentingannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa partisipasi politik dalam Pemilu 2014 sebesar 70% dan Pemilu 2019 sebesar 81%. Artinya terjadi penigkatan terhadap angka partisipasi politik Pemilu 2014 ke Pemilu 2019. Peningkatan yang terjadi menurut KPU adalah dikarenakan masyarakat memiliki tingkat kepercayaan 80% kepada KPU dan hal tersebut dilakukan melalui survei tingkat kepercayaan publik.

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memang memiliki peranan penting dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu. Hal tersebut dapat diwujudkan oleh KPU melalui sosialisasi pemilu kepada pemangku kepentingan, terutama masyarakat.

Tujuan sosialiasi tentunya memberikan edukasi mengenai tahapan hingga pentingnya masyakat menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Partisipasi politik dalam pemilu akan berdampak kepada keberhasilan pemilu dan tingkat demokrasi negara.

Tingginya angka partisipasi masyarakat dalam pemilu akan menunjukan bahwa pemilu mengalami tingkat keberhasilan. Akan tetapi, jika tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu rendah, maka pemilu yang berlangsung tidak bisa dikatakan berhasil. Sehingga KPU sangat berperan penting sebagai lembaga penyelenggara pemilu agar terciptanya keberhasilan pemilu.

Selain partisipasi politik yang sifatnya konvensional, partisipasi politik non-konvensional juga terjadi di Indonesia. Baru-baru ini segelintir mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menolak tiga periode Presiden Joko Widodo dan penundaan Pemilu 2024. 

Penolakan tersebut dikarenakan banyak permasalahan yang muncul di tahun 2022, seperti kenaikan bahan bakar, kelangkaan minyak goreng dan mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN). Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa adalah bentuk partisipasi yang bertujuan agar segala aspirasi mereka didengar oleh pihak yang dituju.

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik sangat berpengaruh terhadap tingkat demokrasi suatu negara. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap legitimasi pemerintah. Partisipasi konvensional dan non-konvensional merupakan dua bentuk partisipasi yang berhubungan dengan demokrasi. 

Oleh karena itu, pemerintah memiliki peranan penting untuk tetap mendengar dan melibatkan masyarakat terhadap kegiatan politik yang berjalan, terutama melihat negara Indonesia sebagai negara demokrasi yang pastinya harus mengedepankan rakyatnya.