Jika ada yang salah dengan Presiden Joko Widodo, Megawati Soekarnoputri serta-merta menjadi kambing hitam. Ketika Jokowi benar (sesuai keinginan semua orang), tidak ada nama Mega disana.
Â
Itu adalah jalan yang dipilih seorang Mega. Entah itu nasib atau kebodohan, yang pasti, itu adalah kenyataan.
Â
Semua jari telunjuk mengarah pada Mega terkait alotnnya pemilihan para Menteri, kenaikan BBM hingga posisi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Malangnya, pilihan sang Presiden pada Komjen. Budi Gunawan yang disegerakan menjadi tersangka oleh KPK sesaat sebelum menjalani uji patut dan layak di DPR menjadi polemik. Kedekatan Mega dan BG ( yang mantan ajudannya ) menjadi pembenaran yang sulit dibantah. Fakta berikutnya adalah pengakuan Ketua KPK Abraham Samad bahwa sebelumnya KPK telah memberi "tanda merah" atas nama BG dalam daftar calon pembantu Presiden sebelum pemilihan anggota kabinet. Anehnya, bagaimana mungkin BG dimasukkan sebagai calon menteri padahal BG masih aktif dikepolisian?.
Â
Â
Tidak sedikit yang menuduh bahwa Jokowi berada dalam tekanan Mega ketika harus memilih BG sebagai calon Kapolri tunggal diantara beberapa hasil seleksi/rekomendasi Kompolnas. Meskipun mereka gagal menunjukkan tekanan untuk kepentingan apa hingga seorang Megawati melakukannya? Jika memang Mega menekan Jokowi soal calon Kapolri demi reformasi dan memperkuat Polri itu sendiri, tidak ada yang salah bukan?
Â
Sayangnya kita lebih sukan negative thinking dengan asumsi untuk menyelamatkan masa lalu Mega, misalnya. Masa lalu ( konon BLBI ) yang bahkan empat Kapolri masa pemerintahan SBY ditambah keberadaan KPK tidak bisa dibuktikan. Padahal dari segi waktu, masa SBY pastinya lebih dekat dengan segala bukti yang diperlukan untuk menguak skandal BLBI itu.
Â
