ISG Ditengah Arus Politisasi Domestik

Sebagai salah satu negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), Indonesia mendapat kepercayaan dan amanah luar biasa untuk menggelar pesta olahraga para anggota OKI bertajuk Islamic Solidarity Games yang ke-3.

Kehormatan yang sangat besar itu, seharusnya dibalas oleh pemerintah Indonesia dengan persiapan yang matang, perencanaan yang mumpuni, dan pelaksanaan yang cermat dan bertanggung jawab. Tapi, apa lacur, hingga saat ini belum ada sedikitpun titik terang dari pemerintah mengenai penyelenggaraan multievent olahraga diantara negara-negara Islam tersebut.

Jika sebelumnya melalui keputusan presiden nomor 15 tahun 2012 mengenai ISG disebutkan Riau sebagai penyelenggara ISG pada 6-17 Juni 2013, kini akibat adanya masalah venue pertandingan yang bermasalah di pekanbaru (Hutang stadion utama yang belum terbayar dan kolam renang yang tidak memenuhi standar internasional), pelaksanaan ISG diwacanakan dipindah ke ibukota negara DKI Jakarta.

Namun, pemindahan bukanlah sesuatu yang mudah, Keppres nomor 15 tahun 2012 sudah masuk dalam lembaran negara, sehingga sudah menjadi salah satu aturan yang tidak boleh dilanggar, Keppres tersebut harus direvisi untuk mengakomodasi adanya perubahan agar sesuai dengan mekanisme hokum. Tapi, hingga saat ini upaya pemerintah untuk mengakomodasi hal tersebut sepertinya belum menjadi salah satu prioritas pemerintah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Itu berarti, pemerintah seperti telah “menjilat ludah sendiri” dengan membiarkan keputusan pengunduran jadwal penyelenggaraan ISG berjalan tanpa keputusan hokum. Seperti diketahui, Menpora bersama DPR telah setuju untuk mengundurkan jadwal ISG menjadi tanggal 22 September-1 Oktober 2013. Bila sebelumnya ISG akan dilaksanakan mulai 6 Juni, seharusnya pemerintah menerbitkan revisi Keppres 15/2012 sebelum tanggal 6 Juni agar pengunduran menjadi sah dan dapat dibenarkan.

Selain itu, pemerintah juga masih menggantung soal tempat penyelenggaraan ISG, setelah ada wacana akan dipindah ke Jakarta yang ditolak mentah-mentah oleh Pemerintah Provinsi Riau, muncul kembali wacana untuk menyelenggarakannya di dua lokasi yaitu, Jakarta dan Pekanbaru. Hal itu untuk mengakomodasi dan mengapresiasi segala bentuk persiapan yang telah dilakukan oleh Pemprov Riau,

Tapi, publik sepertinya kembali dipertontonkan kelambanan pemerintah dalam memutuskan sebuah kebijakan. Presiden yang seyogyanya akan mengadakan rapat terbatas khusus membahas ISG setelah pulang dari menerima World Stateman Award di Amerika Serikat, ternyata belum mengagendakan rapat tersebut,

ISG pun terlihat seperti ajang adu kuat pengaruh dua menteri, sekaligus dua politisi. Seperti diketahui, Menporam Roy Suryo merupakan anggota Partai Demokrat, sedangkan Agung Laksono yang menjabat Menkokesra merupakan anggota Partai Golkar. Ya, Agunglah yang kembali menyebutkan Riau masih bisa menjadi tuan rumah dalam rapat koordinasi di kantornya bulan lalu. Gubernur Riau, Rusli Zainal merupakan rekan separtai Agung Laksono.

Semangat menyelamatkan kader partai sepertinya sedang ditunjukkanoleh Agung dengan masih mewacanakan penyelenggaraan ISG do Riau. Sementara, Roy juga sedang menghembuskan alasan logis pemindahan yang memang keluar dari mulutnya itu ke rekan-rekan separtainya, juga ke ketua umum yang juga merupakan Presiden RI.

Adu kuat pengaruh dan kuat-kuatan lobi tersebut jelas merugikan bangsa Indonesia dalam hal penyelenggaraan ISG, yang paling rugi tentu adalah atlet yang harus menyesuaikan waktu persiapannya untuk mengakomodasi “perperangan politik” tersebut. Citra Indonesia yang selau disebut SBY sebagai negara yang akan mampu menjadi negara besar beberapa puluh tahun lagi itu pun menjadi ancaman serius, khususnya diantara anggota negara OKI.

Negara-negara yang mayoritas memiliki sumber daya alam melimpah berupa minyak bumi itu pasti akan memandang Indonesia sebagai negara yang tak becus mengurus sebuah even internasional, terutama di ajang olahraga. Ini tentu akan berpengaruh terhadap citra Indonesia di mata organisasi olahraga internasional lainnya, seperti IOC dan federasi cabang olahraga internasional. Kredit buruk itu dapat membuat Indonesia tidak dipercaya menyelenggarakan sebuah event olahraga besar.

Sudah saatnya, para pemangku kepentingan soal ISG ini duduk bersama dan membahas persoalan ISG dengan “kepala dingin” dan menyingkirkan ego sendiri. Baik-buruknya sebuah tempat yang menjadi penyelenggara harus dilihat dari perspektif “sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi”. Semakin lama digantung, Indonesia bisa saja bernasib sama sepetti Iran yang gagal menyelenggarakan ISG III. Semoga kesadaran pemangku kepentingan tersebut segera bangkit dan melihat semuanya dengan “mata terbuka”.

SALAM OLAHRAGA !!!!!