Semoga Presiden Jokowi Mengarifi Curhat Rakyat Jelata Sumbar

KOMPASIANER Aznil, putra Tiku Agam yang mengaku rakyat jelata sempat curhat dengan Presiden Joko Widodo saat berkunjung selama tiga hari (4-6 Juli 2016) di Sumatra Barat pada lebaran lalu. Pembicaraan Aznil cs itu sudah tersebar luas informasinya melalui headline di Kompasiana sejak beberapa hari lalu.

Di antara yang disampaikan Aznil dan sejauh ini memang merupakan kenyataan adalah belum tuntas-tuntasnya problema tanah perkebunan yang banyak merampas hak rakyat. Sudah banyak darah dan airmata tertumpah, korban tewas, luka berat dan luka ringan akibat sengketa tanah. Bukan di Sumatra Barat saja peristiwa itu terjadi.

Mampukah pemerintahan Presiden Joko Widodo menyelesaikan semua kasus perkebunan yang terjadi di Indonesia? Inilah yang perlu ‘didudukkan’ bersama-sama. Rakyat yang merasa dirugikan jelas punya harapan besar terkait kepastian hukum dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kemudian, problema angkutan kerakyatan juga disampaikan kepada Presiden Jokowi. Baik bus ataupun keretaapi adalah angkutan rakyat. Sangat pantas rasanya kedua angkutan rakyat itu sama-sama dikembangkan. Keretaapi di Sumatra Barat yang sudah mulai diupayakan pengaktifannya diharapkan lebih diperluas jaringannya, terutama jaringan yang selama ini sudah puluhan tahun mati. Jika 'jalur mati' itu dihidupkan lagi, maka angkutan rakyat di Sumatra Barat dapat dipastikan akan semakin baik. Seperti jalur Padangpanjang-Bukittinggi-Paykumbuh pulang-pergi.

Soal ganti rugi tentu tidak ada masalah. Sebab, jalur rel keretaapi yang ada adalah milik pemerintah walaupun sudah banyak dijadikan bangunan liar oleh masyartakat. Untuk membongkarnya, tentu tidak akan ada kendala berarti.

Pembukaan jalur kereta api yang sudah mati itu sangat membutuhkan komitmen Presiden Joko Widodo.

Selanjutnya, pengoperasian interkoneksi dengan DAMRI sebagai pelaksananya, juga sesuatu yang sangat dinantikan. Bahkan, untuk bus kota di Padang saja masih jauh dari mencukupi. Warga Padang yang jumlahnya mendekati 1 juta orang, hanya dilayani sekitar 20 angkutan bus kota saja. Sangat memprihatinkan. Sementara ratusan 'bus kota kuning' sudah lama dilarang beroperasi karena sudah tua dan sering menimbulkan korban lalulintas.

Seperti sudah sering ditulis Kompasianer, angkutan kereta api sangat perlu dimaksimalkan. Apalagi hal itu menjadi salah satu ciri negara modern. Terutama untuk menyiasati kemacetan lalulintas yang belum kunjung terpecahkan masalahnya sebagai pertanda semakin mapannya rakyat. Berapapun dana dikucurkan untuk membangun jalan, namun frekueensi jumlah kendaraan bermotor selalu saja bertambah tiap saat. Ada rasa pesimis kemacetan di jalan raya bisa diatasi meski hal itu terus diusahakan.

Sebenarnya, masih banyak problema kerakyatan lainnya di Sumatra Barat. Namun, apa yang disampaikan Kompasianer Aznil kepada Presiden Jokowi hendaknya dapat menjadi kenyataan dalam waktu yang tidak begitu lama. *