Sudah berbuih-buih mulut warga Kabun Padang Pariaman menyampaikan penderitaannya berkaitan dengan kasus pembangunan gedung Asrama Haji dan Islamic Centre yang sampai kini 'tidak berkeruncingan'. Miliaran rupiah upah tukang dan pembelian bahan bangunan belum dibayar kontraktor yang proyek itu sudah mendekati setahun ditinggalkan pemborongnya.
Sasaran kemarahan masyarakat yang dirugikan adalah pejabat di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Sumatra Barat. Demo menyampaikan unek-unek dan penderitaan warga Kabun yang merupakan lokasi proyek itu nyatanya sampai kini belum ada 'titik temu'.
Demo terus menerus yang situasinya terus memanas meski tidak anarkis karena tetap dikawal pihak kepolisian, seakan tidak ada artinya. Bukan demo salah sasaran, tapi ada yang tidak pas. Yang mengerjakan bangunan tersebut adalah pihak kontraktor dan nyatanya kontraktor yang kantor pusatnya di Jakarta tersebut tenang-tenang saja. Yang selalu 'menyandang lemang hangat' adalah pejabat di Kanwil Kemenag Sumatra Barat.
Demo saja dari waktu ke waktu tampaknya 'tidak mangkus'. Sebaiknya, warga yang dirugikan ratusan orang itu mempercayakan hal itu pada 'pengacara.' Bahkan, bisa diawali konsultasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang diperkirakan mampu dan bersedia turun tangan, tentu dengan persyaratan warga bersedia menuruti aturan yang sudah ada pedomannya.
Kita sebenarnya sangat menyesalkan, dari sekian banyak pembangunan dan pengembangan asrama haji yang berlangsung di Indonesia, mungkin hanya di Sumatra Barat yang dikerjakan pihak swasta. Selebihnya dikerjakan kontraktor BUMN yang punya modal lumayan. Bahkan di daerah lain, tidak ada terjadi 'kisruh' seperti di Sumatra Barat yang memusingkan banyak lembaga pemerintahan dan aparat keamanan.
Asrama Haji sekaligus Islamic Centre tersebut dibangun sejak Mei 2015 di atas lahan 10 hektar. Sampai selesai diperkirakan menghabiskan biaya sekitar Rp700 miliar dengan sumber dana dari pemerintah yang dikabarkan berasal dari dana syariah tabungan calon haji Indonesia.
Kapolres Kota Padang Kombes Pol Chairul Azis bersama anak buahnya selalu sabar mendampingi pendemo ke Kanwil Kemenag Sumbar, seperti yang terjadi Kamis lalu (25/8) dan mengharapkan kasus itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin.
Biasanya, dana untuk upah tukang ataupun pembelian bahan rutin diberikan kontraktor sekali seminggu. Namun, dalam kasus ini nyatanya sudah miliaran rupiah dana 'terbenam' pada konraktor, namun pekerja ataupun pemilik toko bahan bangunan selama ini hanya diam saja.
Sekarang nasi sudah jadi bubur. Yang ada hanya 'saling salah-menyalahkan'. Cara demikian sangat disesalkan banyak pihak.
Kalau saja dulunya mandor atau toko bangunan punya kearifan, seminggu saja konraktor tidak membayar upah dan mengeluarkan uang pembeli bahan, maka langsung usut dan untuk sementara biar kerja dihentikan menunggu jelas 'jantan atau betinanya'.
Biasanya, penyesalan terlambat datangnya. Itulah terjadi sekarang menimpa banyak pihak yang dirugikan dalam kasus terhentinya pembangunan asrama haji dan Islamic Centre Padangpariaman ini.