Mohon tunggu...
Adi Bermasa
Adi Bermasa Mohon Tunggu... Jurnalis - mengamati dan mencermati

Aktif menulis, pernah menjadi Pemimpin Redaksi di Harian Umum Koran Padang, Redpel & Litbang di Harian Umum Singgalang, sekarang mengabdi di organisasi sosial kemasyarakatan LKKS Sumbar, Gerakan Bela Negara (GBN) Sumbar, dll.

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Kerja Dishub di Sumbar Belum Maksimal

11 Juli 2018   21:05 Diperbarui: 11 Juli 2018   21:07 607
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Humaniora. Sumber ilustrasi: PEXELS/San Fermin Pamplona

JIKA kita mau berterus-terang, kerja dan kinerja jajaran Dinas Perhubungan yang ada di Sumbar belum maksimal. Pantas rasanya Walikota Bukittinggi, H. Ramlan Nurmatias, menyorot kinerja Dishub di kota yang dipimpinnya. Seperti diberitakan KORAN PADANG terbitan Rabu (11/8/2018), Walikota Ramlan merinci beragam kinerja Dishub yang dinilai tidak begitu menggembirakan.

Bukan di Bukittinggi saja kinerja Dishub memprihatinkan. Banyak lagi di berbagai daerah, seara nasional maupun provinsi. Misal, pemanfaatan terminal. Rata-rata terminal angkutan umum tidak berfungsi. Kecuali Bukittinggi yang memang terbilang membanggakan. Bahkan, Terminal Aurkuning sudah terasa sangat sempit. Sehingga melimpah ke depan SMA yang berdekatan dengan pasar konveksi.

Selain Bukittinggi, di kota mana lagi terminal yang berfungsi? Di Padang, sudah lama ibukota provinsi itu kehilangan terminal. Dibangun lagi di kawasan Lubukbuaya. Namun dikhawatirkan nasibnya juga nanti akan merana. Bayangkan saja, jaraknya sekitar 15 kilometer dari pusat kota. Dengan kondisi itu dipastikan angkutan umum antar kota enggan mangkal di terminal nantinya. Sama saja dengan eks. Terminal Air Pacah yang dinilai tidak menguntungkan angkutan umum. 'Silang-sengkarut' kasus Air Pacah ibarat bergantung tidak bertali saja. Apa daya, nasi sudah jadi bubur.

Banyak lagi terminal angkutan umum yang kondisinya memprihatinkan. 'Minyak abih samba indak lamak'. Seperti di Payakumbuh, Solok, Painan, Pariaman, dan lokasi lainnya. Semuanya berkaitan langsung dengan Dinas Perhubungan. Ironis memang. Namun tidak perlu pula dicari kambing hitamya. Yang jelas, mereka yang ditugaskan mengatur perhubungan ini membuktikan bahwa kinerja yang bersangkutan belum melegakan banyak pihak. Apa yang dikatakan Walikota Ramlan memang begitulah kenyataannya. 'Tidak berubah lenggang dari ketiak'.

Kita belum bicara perparkiran. Sama saja problemanya Di Padang sudah pernah diujicoba sistem parkir modern seperti Kualalumpur dan Singapura. Namanya parking meter. Gagal total. Begitulah awak baru. Sungguh sulit melakukan perubahan ataupun pembaruan.

Beralih ke Kota Payakumbuh, pengusaha bus antar kota enggan mangkal di terminal yang bagus dan bersih. Sepertinya, bagus dan bersih saja tidak cukup. Tapi lebih dari itu, kedisiplinan dalam arti yang sebenarnya perlu dimiliki semua pihak. Selain Dishub, polantas juga punya peran menentukan. Terlebih lagi soal faktor keamanan. Jika di terminal itu berkeliaran 'tukang palak' dan 'tukang pangua', otomatis lingkungan jadi tidak nyaman dan pasti tidak disukai khalayak banyak.

Terminal Liar

Banyaknya bermunculan terminal liar di banyak kota jelas berkaitan langsung dengan tidak maksimalnya kerja jajaran Dinas Perhubungan. Rasanya tidak perlu beragam 'elah' dikemukakan. Jika bekerja sesuai dengan tugas pokok masing-masing, mungkin masalahnya bisa selesai.

Adanya dugaan 'setoran khusus' pada kalangan tertentu sehingga yang 'liar-liar' tersebut tumbuh subur, sejauh ini hal itu sulit dibuktikan. Namun yang jelas, sopir, pengusaha, agen, dan sejenisnya 'bersilantas angan' saja menampakkan segala yang liar tersebut.

Setiap tahun banyak daerah dapat penghargaan lalu lintas. Nyatanya, keadaan yang sebenarnya kita sama-sama lihat, bahwa yang 'liar- liar' di daerah ini tetap memprihatinkan kita semua.

Problema yang dilontarkan Walikota Ramlan Nurmatias sebenarnya itulah yang terjadi secara umum di lingkungan perhubungan di daerah ini. Tak perlu pula di antara kita 'merah telinga'. Perbaiki saja kinerja tersebut atau naikkan 'bendera putih'. Lebih dari itu, bupati dan walikota jelas sangat diharapkan rakyat banyak untuk terus meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Khusus pada aparat yang minim pengabdiannya, terserah, diganti atau tetap bekerja tanpa target. Atasan sangat menentukan. *

Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun