Mohon tunggu...
Adi Bermasa
Adi Bermasa Mohon Tunggu... Jurnalis - mengamati dan mencermati

Aktif menulis, pernah menjadi Pemimpin Redaksi di Harian Umum Koran Padang, Redpel & Litbang di Harian Umum Singgalang, sekarang mengabdi di organisasi sosial kemasyarakatan LKKS Sumbar, Gerakan Bela Negara (GBN) Sumbar, dll.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Program Jokowi di Sumbar: Tol Dimulai, Kereta Api Tersendat

20 Oktober 2017   13:23 Diperbarui: 20 Oktober 2017   13:30 970
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

TERLALU cepat rasanya perjalanan waktu. Ternyata, pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Wapres Jusuf Kalla sudah tiga tahun saja. Syukur, telah banyak nikmat pembangunan dirasakan masyarakat. Paling menonjol adalah di bidang infrastruktur, seperti jalan tol, irigasi, membuka kawasan pedalaman Papua, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Mentawai di Sumatra Barat juga jadi perhatian khusus Presiden untuk mendongkrak pembangunannya melalui program jalan 'Lintas Mentawai'.

Sumatra Barat sudah beberapa kali dikunjungi Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara. Sementara, Wapres Jusuf Kalla sebagai 'sumando' Rang Minang lebih sering lagi berkunjung ke negeri 'bertuah' ini. Bahkan, di Padang juga sudah beredar kabar bahwa Wapres Jusuf Kalla pada 18 November mendatang akan datang ke Padang meresmikan pembukaan Festival Qasidah Nasional yang diikuti kafilah utusan dari 34 provinsi di Indonesia.

Khusus kunjungan Presiden Joko Widodo ke Sumatra Barat selalu punya kesan mendalam bagi daerah ini. Sebut saja misalnya saat Presiden Jokowi mengunjungi objek wisata Mandeh di Pesisir Selatan dan kawasan peternakan modern di Padangmengatas, Kabupaten Limapuluh Kota, serta objek wisata Pantai Padang. Hebatnya, setiap objek wisata yang dikunjungi Presiden, selalu menarik bagi rakyat. Buktinya, Presiden pergi, hari berikutnya objek wisata itu sudah ramai oleh pelancong.

Seperti Kawasan Mandeh di Pessel, kini objek wisata itu luar biasa membludaknya dikunjungi wisatawan, begitu juga Padangmengatas, Pantai Padang, apalagi Bukittinggi.

Presiden Joko Widodo tampaknya punya magnet luar biasa untuk meramaikan objek wisata. Ini jelas sangat menguntungkan. Apalagi, ada gerakan tindak lanjut menjadikan Sumbar sebagai daerah kunjungan dengan dimulainya pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru yang terbagi dalam tiga estafet. Pertama, Padang-Sicincin, kedua Bangkinang-Pekanbaru, dan estafet ketiga, Sicincin-Bangkinang.

Diharapkan estafet pertama Padang -Sicincin sekitar 60 kilometer direncanakan awal tahun 2019 sudah bisa dinikmati. Syukurlah, kalau memang demikian.

Semoga saja tidak ada hambatan yang berkaitan dengan ganti rugi tanah rakyat. Meski rencana pembangunan jalan itu dulunya sudah selesai, namun lebarnya waktu itu belum 60 meter, sesuai dengan ketentuan. Namun, Bupati Padangpariaman Ali Mukhni, tokoh pekerja keras memperlihatkan kesanggupannya memenuhi persyaratan itu di hadapan Menteri BUMN Rini Sumarno saat meninjau areal jalan tol yang sudah mulai dikerjakan tersebut, beberapa hari lalu.

Tak apalah, jika tahapan pengerjaan toll yang dimulai dengan Padang-Sicincin ini melompat ke estafet Bangkinang-Pekanbaru sebelum finishing di Sicincin-Bangkinang. Tapi, kemacetan rutin jalan Padang- Bukittinggi, khusus antara Sicincin-Bukittinggi dengan lokasi terparahnya di Kotobaru, jalan lembah Marapi-Singgalang tetap saja tampaknya belum akan berubah. Begitu juga antara Sungaibuluh- Bukittinggi dengan kasus kemacetan pasar Padang Luar-nya.

Dimulainya pembangunan jalan toll di Sumatra Barat jelas anugerah luar biasa bagi negeri ini. Kita berharap, jangan terhenti pembangunan jalan tol ini sebagai bukti sejarah keberhasilan Presiden Joko Widodo yang merakyat.

Berbeda dengan pembangunan jalan tol, pembangunan infrastuktur jalan keretapi Padang-Bukittinggi-Payakumbuh justru kurang membahana suaranya. Buktinya, pembangunan stasiun Bukittinggi tidak berjalan mulus karena tidak maksimalnya dukungan masyarakat setempat. Sehingga pemerintah yang berniat baik membangun infrastruktur jadi agak terhambat.

Petugas PT KAI Divre II Sumbar menyerahkan Surat Peringatan Ketiga (SP3) kepada warga penyewa lahan PT KAI di areal Stasiun Bukittinggi, Sumatra Barat, Bulan September 2017. (FOTO DOK. KORAN PADANG)
Petugas PT KAI Divre II Sumbar menyerahkan Surat Peringatan Ketiga (SP3) kepada warga penyewa lahan PT KAI di areal Stasiun Bukittinggi, Sumatra Barat, Bulan September 2017. (FOTO DOK. KORAN PADANG)
Kalau rencana pembangunan stasiun modern di kereta api berjalan mulus, pasti Presiden Joko Widodo lebih bersemangat lagi. Tol dimulai, keretapi seiring. Sungguh bangganya kita.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun