Kebijakan zonasi sekolah yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah. Menurut permendikbud tahun 2021, jalur zonasi SD paling sedikit 70% dari daya tampung sekolah, jalur zonasi SMP paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah, dan jalur zonasi SMA paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Melalui kebijakan ini, siswa diutamakan untuk mendaftar ke sekolah yang berada di dekat tempat tinggalnya. Meskipun memiliki niat mulia, kebijakan ini memunculkan beragam pendapat di masyarakat. Ada yang memuji karena memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua anak, namun tidak sedikit pula yang mengkritik pelaksanaannya. Artikel ini akan membahas kelebihan, kekurangan, dan solusi untuk menyempurnakan kebijakan zonasi sekolah di Indonesia.
Kelebihan Kebijakan Zonasi Sekolah
- Pemerataan Akses Pendidikan
Salah satu tujuan utama kebijakan zonasi adalah memastikan semua anak memiliki akses yang setara ke pendidikan berkualitas. Sebelum adanya kebijakan ini, sekolah-sekolah favorit cenderung diisi oleh siswa dari keluarga yang mampu, sementara siswa dari keluarga kurang mampu kesulitan mengakses sekolah unggulan. Dengan sistem zonasi, peluang masuk ke sekolah yang baik menjadi lebih merata.
- Mengurangi Ketimpangan Sosial
Kebijakan ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Sebelumnya, banyak sekolah yang didominasi oleh siswa dari kelompok sosial ekonomi tertentu, sehingga memperbesar kesenjangan sosial. Zonasi memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang untuk belajar bersama dan saling memahami.
- Efisiensi Waktu dan Biaya
Dengan mendaftarkan anak ke sekolah yang dekat dengan tempat tinggal, orang tua dapat menghemat waktu dan biaya transportasi. Siswa juga tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk pergi ke sekolah, yang dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan mereka.
- Peningkatan Peran Sekolah Lokal
Zonasi mendorong sekolah-sekolah yang sebelumnya kurang diminati untuk meningkatkan kualitas layanan mereka. Dengan lebih banyak siswa yang terdaftar, sekolah-sekolah tersebut memiliki peluang untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dalam hal pengadaan fasilitas dan peningkatan kualitas guru.
Kekurangan Kebijakan Zonasi Sekolah
- Ketimpangan Kualitas Sekolah
Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk pemerataan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kualitas sekolah di berbagai daerah masih sangat beragam. Sekolah favorit tetap menjadi incaran karena memiliki fasilitas dan tenaga pengajar yang lebih baik. Sebaliknya, sekolah-sekolah di daerah terpencil atau kurang berkembang sering kali kekurangan fasilitas dasar.
- Kurangnya Transparansi dan Sosialisasi
Pelaksanaan kebijakan zonasi sering kali menghadapi masalah dalam hal transparansi dan sosialisasi. Banyak orang tua merasa bingung dengan aturan yang berlaku, seperti batas wilayah zonasi dan mekanisme seleksi. Kurangnya informasi ini sering kali menimbulkan ketidakpuasan dan protes.
- Kesenjangan Akses di Daerah Perkotaan
Di kota-kota besar, zonasi justru dapat menimbulkan masalah baru. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi sering kali memiliki jumlah sekolah yang tidak sebanding dengan jumlah siswa. Akibatnya, terjadi kelebihan kapasitas di sekolah-sekolah tertentu, sementara sekolah lain kekurangan siswa.
- Resistensi dari Masyarakat
