Dalam hitungan hari, Indonesia akan memasuki babak baru dengan dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.Â
Momentum ini menjadi perhatian besar, bukan hanya karena perubahan pemerintahan, tetapi juga karena ekspektasi tinggi terhadap bagaimana transisi ini akan berjalan. Akankah pemerintahan baru mampu melanjutkan pencapaian Jokowi-Ma'ruf sekaligus membawa pembaruan yang dijanjikan?
Prabowo, dengan langkah strategisnya, telah membentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi untuk memastikan proses transisi berjalan mulus. Langkah ini penting secara administratif dan memberikan pesan politik yang kuat: Prabowo siap bekerja sejak hari pertama setelah dilantik. Menurut laporan Kompas.com (01/06/2024), tim ini dibentuk dengan tujuan menyelaraskan program-program baru Prabowo dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya. Program-program prioritas Jokowi, seperti pembangunan infrastruktur, diharapkan tetap berlanjut dan mendapat dukungan penuh dari kabinet baru.
Tantangan Sinkronisasi Kebijakan: Melanjutkan atau Merevisi?
Meskipun ada kesepakatan untuk menjaga kelanjutan proyek-proyek besar, pertanyaan utamanya adalah bagaimana Prabowo akan menyeimbangkan visi politiknya dengan warisan kebijakan Jokowi.Â
Kebijakan Indonesia Maju, yang menekankan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi, menjadi inti dari pencapaian pemerintahan Jokowi. Di sisi lain, Prabowo datang dengan janji besar soal kemandirian pangan dan peningkatan pertahanan nasional, yang mungkin menuntut alokasi anggaran dan perhatian lebih besar.
Dilansir dari Kompas.com (25/04/2024), Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden, mengonfirmasi bahwa Jokowi telah memastikan masuknya program-program unggulan Prabowo ke dalam RAPBN 2025, sebuah upaya nyata untuk menjembatani kedua pemerintahan. Namun, menjaga keseimbangan antara kesinambungan dan reformasi tetap menjadi tantangan utama bagi Prabowo, terutama dalam mengelola anggaran di tengah ketidakpastian ekonomi global. Seperti yang diingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, prinsip kehati-hatian harus menjadi panduan dalam penyusunan RAPBN 2025 agar pemerintah baru tidak tergelincir pada awal kepemimpinan.
Merangkul Semua Kelompok: Janji Politik atau Tantangan Nyata?
Janji Prabowo untuk merangkul berbagai kelompok politik dan sosial menjadi sorotan tersendiri. Dalam kondisi politik yang sempat terpolarisasi selama kampanye, langkah ini dipandang sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas nasional. Namun, apakah ini bisa diwujudkan di tengah dinamika politik yang sering kali sulit diprediksi?
Prabowo mengandalkan Tim Sinkronisasi yang sebagian besar diisi oleh tokoh-tokoh Gerindra. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang keterwakilan koalisi yang lebih luas. "Prabowo harus memastikan kabinetnya mencerminkan keberagaman politik dan sosial untuk menjaga stabilitas politik," kata seorang pengamat politik kepada Kompas.com (01/10/2024). Jika tidak dikelola dengan baik, gesekan politik bisa muncul, terutama dari kelompok-kelompok yang merasa kurang terwakili.
Isu Strategis: Lingkungan, Luar Negeri, dan Keadilan Sosial
Dalam menghadapi berbagai tantangan global dan domestik, pemerintahan Prabowo-Gibran harus bergerak cepat di beberapa isu strategis, termasuk perubahan iklim, kebijakan luar negeri, dan masalah keadilan sosial.Â
Perubahan iklim dan deforestasi, isu-isu yang menjadi sorotan internasional, memerlukan perhatian serius dari Prabowo jika ingin menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara mitra. "Indonesia harus tetap menjadi pemain penting dalam agenda perubahan iklim global," ungkap seorang pengamat lingkungan, seperti dikutip dari Kompas.com (12/10/2024).
Di ranah kebijakan luar negeri, sebagai mantan Menteri Pertahanan, Prabowo diperkirakan akan mengambil sikap lebih tegas dalam hal pertahanan nasional dan keamanan kawasan. Wilayah seperti Laut Cina Selatan, yang telah menjadi pusat konflik geopolitik, akan menjadi prioritas penting. Indonesia diharapkan tetap memainkan peran kepemimpinan di ASEAN, tetapi dengan strategi yang lebih mandiri dalam menghadapi kekuatan global seperti Amerika Serikat dan Tiongkok.
