[caption caption="Diambil dari https://twitter.com/SimbaKecil/status/646180456325472260"][/caption]Dalam sebuah negara ada banyak lembaga yang saling mendukung satu sama lain. Kita mengenal bahwa ada lemabaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Ada juga lembaga perbankan. Di seluruh dunia, setiap negara memiliki bank sentral mereka sendiri. Di setiap negara itu pun kedudukan bank sentral berbeda-beda. Ada yang dibuat sangat independen, di atas kepala negara atau setingkat menteri yakni di bawah kepala negara.
Indonesia memiliki bank Indonesia yang menjadi bank sentral Indonesia. Pada UU No. 23 tahun 1999 tentang BI tepatnya pada Bab II pasal 7, tugas BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar Rupiah. Pada Bab II Pasal 4 ayat 2 kedudukan BI adalah independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.
Kenapa pada paragraf kedua saya menyebut kedua hal tersebut? Karena untuk membuka dan mengingatkan kesadaran masyarakat Indonesia masalah tugas BI ini. Tren belakangan ini adalah menyalahkan pemerintah atas keadaan Rupiah yang semakin terpuruk. Padahal kalau dari penjelasan paragraf kedua, BI adalah pihak terbesar yang patut di salahkan dengan keadaan Rupiah seperti ini.
Ini sejalan dengan anggota DPR fraksi Golkar, Misbakhun yang memilih menyalahkan BI (baca: Misbakhun: Rupiah 14.451/USD, Jokowi dihujat padahal ini tugas BI). Kemarin BI diundang oleh komisi XI bersama Menkeu, MenBappenas untuk rapat kerja. Dalam pertemuan itu, Misbakhun tidak bisa menyembunyikan kekesalannya terhadap kinerja BI.
"Sekarang rupiah sudah 14.000, BI ke mana? Masyarakat menghujat Presiden padahal itu (tugas menjaga stabilitas rupiah) adalah BI."- Misbakhun
Pada saat rapat itu BI membela dirinya dengan mengatakan bahwa paket kebijakan BI sudah sangat sophisticated. Langkah-langkah yang dilakukan BI tersebut juga mendapatkan cecaran dari Misbakhun. BI dinilai bersembunyi dibalik independensi dan itu tidak bisa dibiarkan. Itu mengapa Misbakhun memaksa dalam kesimpulan rapat kemarin, BI harus diaudit BPK.
Perlukah BI diaudit? Selain dari berita di atas dan penjelasan tentang tugas BI. Rasanya apa yang disebut Misbakhun di berita Misbakhun Minta BI Diaudit juga menjadi alasannya. Misbakhun mengatakan bawha BI tidak boleh menjadi negara di dalam negara. Hal ini karena banyak bisnis di BI yang dilakukan Yayasan Karyawan BI. Padahal seharusnya BI lebih fokus kepada menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah.
Inti tulisan ini sebenarnya adalah untuk membuka pandangan masyarakat Indonesia untuk mengkritisi BI. Tidak lagi berfokus kepada pemerintah. Kenapa hingga sekarang kinerjanya tidak terlihat dalam menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah. Padahal Agus Martowardojo mengatakan bahwa nilai Rupiah sudah undervalue (baca: BI Sebut Rupiah Sudah Anjlok 15,8 Persen Sepanjang Tahun Ini ). Ya, sudah saatnya kita tidak menyalahkan pemerinta saja. Kita harus melihat bagaimana kinerja BI ke depannya.
Bahan Bacaan
Kasihan Jokowi dimaki soal kurs rupiah, Misbakhun minta BPK audit BI
Rupiah Jeblok, Misbakhun Salahkan Kinerja Bank Indonesia
