Jokowi-JK akhirnya sudah memasuki masa 2 tahun. Perjalanan yang panjang ditambah dengan berbagai isu merebak. Sektor perekonomian selalu menjadi bancakan orang-orang untuk mengkritik mereka. Selain itu, sektor-sektor lain seperti penegakan hukum masih terus menerus dikritik. Salah satunya seperti pemberian remisi koruptor belakangan ini yang hangat.
Seperti kita ketahui, pemerintahan kali ini fokus terbesarnya adalah menuntaskan beberapa permasalah ekonomi dan infrastruktur yang terus menerus menjadi PR besar Indonesia. Urusan perizinan investasi dan pembukaan industri pun menjadi perhatian presiden Jokowi. Menurut akun resmi Kementerian Perekonomian, kebijakan deregulasi perizinan benar-benar dipangkas. Misalnya di bidang perizinan pertanian yang sebelumnya bisa mencapai 751 hari dipangkas menjadi 172 hari.
![Gambar diambil dari https://twitter.com/PerekonomianRI/status/788919945795076096](https://assets.kompasiana.com/items/album/2016/10/21/cvqo4jcvuainhmd-5809963d07b0bd971403aba4.jpg?t=o&v=770)
Tingkat inflasi pun berhasil diturunkan pemerintahan ini dengan baik. Jika mengacu perkembangan dari tahun kemarin, usaha pemerintah menekan tingkat inflasi patut diacungi jempol. Penurunan dari 2,24% menjadi 1,97% menunjukkan pemerintah terus berbenah sektor demi sektor.
Banyak sekali indikator yang menjadi bukti keberhasilan pemerintahan Jokwi-JK di 2 tahun pertama ini. Di samping itu, tentu banyak kritik dari orang-orang terhadap pemerintahan ini. Salah satunya berasal dari ICW yang menyayangkan langkah lambat pemerintah di bidang hukum dan pemberantasan korupsi. "Kinerja pemberantasan korupsi di tahun kedua belum memuaskan," ujar ICW. (Kompas.com 20 Oktober 2016)
Tentu akan selalu ada sisi positif dan negatif dari pemerintah selama 2 tahun ini. Kita sebagai rakyat tidak harus memuji pemerintah terus menerus. Pujilah sesuai porsinya dan tetap kritis di setiap kesalahan yang merugikan. Sisanya, kita harus mendoakan dan mendukung pemerintahan ini untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi.