Pertama, penguatan tatakelola keuangan sekolah yang baik. Dengan dokumentasi elektronik setiap transaksi bisa meringankan beban administrasi pengadaan barang/jasa sekolah. Keberadaan data transaksi juga menjadikan proses pengendalian/pemantauan lebih mudah. Kemudian peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan semua transaksi terjadi di atas meja. Hal ini dapat meminimalisasi modus pengadaan fiktif.
Kedua, efisiensi anggaran dengan tingkat harga keseluruhan lebih rendah dan opsi penyedia yang lebih banyak/beragam. Setiap sekolah memiliki lebih banyak alternatif untuk pelaksanan belanja. Dan yang ketiga, membuka kesempatan bagi pelaku UMKM di daerah, termasuk toko-toko yang berada di sekitar sekolah.
Dengan ini, besar harapan saya untuk program ini terus berlanjut karena manfaatnya yang bisa langsung terasa di dunia pendidikan. Semoga ke depannya, program SIPLah bisa menjadi pelopor bagi kementerian lain untuk membenahi administrasinya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
