Dalam konteks ini, reformasi kepolisian menjadi suatu keharusan. Tindakan tegas untuk meningkatkan pertanggungjawaban, memastikan transparansi dalam proses hukum, dan memperkuat mekanisme pengawasan diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Reformasi kepolisian tidak boleh dianggap sebagai pilihan, tetapi sebagai kewajiban moral dan konstitusional bagi pemerintah. Langkah-langkah nyata harus diambil untuk meningkatkan profesionalisme, etika, dan akuntabilitas dalam tubuh kepolisian. Ini termasuk perubahan dalam pelatihan dan seleksi anggota polisi, implementasi sistem pengawasan yang efektif, serta pembentukan lembaga independen yang bertugas menginvestigasi pelanggaran internal dan eksternal. Hanya dengan melakukan langkah-langkah ini, masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang lebih besar dalam kemampuan institusi kepolisian untuk melindungi dan melayani mereka dengan adil dan setara.
Tragedi Kanjuruhan bukan hanya tentang kehilangan nyawa, tetapi juga tentang kehilangan kepercayaan pada sistem. Keadilan yang terasa sirna menjadi tantangan besar bagi bangsa ini. Namun, dengan kesadaran akan pentingnya reformasi dan penegakan hukum yang adil, masyarakat Indonesia dapat membangun masa depan yang lebih baik, di mana keadilan bukanlah impian belaka, melainkan hak yang dijamin bagi semua.
Tragedi Kanjuruhan seharusnya tidak hanya menjadi catatan hitam dalam sejarah, tetapi juga pendorong untuk perubahan positif yang lebih luas dalam masyarakat. Hal ini menuntut kerja sama antara pemerintah, lembaga kepolisian, kelompok masyarakat sipil, dan warga negara untuk memastikan bahwa pelajaran berharga dipetik dari tragedi ini. Dengan komitmen bersama untuk menjaga integritas, keadilan, dan martabat manusia, Indonesia dapat mengubah trauma menjadi titik balik menuju masa depan yang lebih cerah dan adil bagi semua warganya.
