Legislatif
Minggu ini, kita “digempur” habis oleh kontroversi yang mengiringi rencana Badan Kehormatan (BK) DPR untuk melakukan studi banding mengenai etika ke Yunani. Salah satu yang menarik dalam kontroversi tersebut adalah ide yang dilontarkan oleh Sebastian Salang, selaku Koordinator FORMAPPI ketika mengisi acara radio talkshow POLEMIK yang diselenggarakan oleh Trijaya FM. Dalam kesempatan itu, Sebastian mengungkapkan bahwa jikalau etika yang hendak menjadi obyek dari studi banding, hendaknya Jepanglah, negara yang terkenal dengan budaya harakirinya, yang dijadikan sebagai negara tujuan studi banding tersebut dan bukannya Yunani, sebuah negara yang bangkrut secara ekonomi dan masalah etika bisnis ditengarai sebagai salah satu penyebabnya.
Beberapa anggota BK tersebut sudah terbang menuju ke Yunani. Usaha LSM Bendera dengan mencegat mereka di bandara Soe-Ta nampaknya tidak berhasil. Bagi saya ini bukanlah sebuah kejutan, bukan saja karena “sweeping” itu masih bisa diakali, tidak dimilikinya sensitifitas terhadap polemik dan kontroversi yang mengiringi kepergian mereka, juga bukan sesuatu yang baru. Kenapa? Ya karena kepergian mereka tidak akan membuat pimpinan parpolnya akan melakukan recall, satu2nya mekanisme yang sejauh ini efektif dan “ditakuti” oleh para anggota.Oleh karenanya, kontroversi yang sedemikian ramainya, tak mampu menghalangi mereka untuk tetap saja berangkat ke Yunani.
Bagaimana sikap pimpinan fraksi dan DPR? Sementara sikap para ketua fraksi tak terekam oleh laporan media masa, sikap pimpinan DPR yang terdiri dari Ketua dan para wakilnya adalah saling tuding, itu yang terjadi. Setidaknya itu yang bisa saya simpulkan dari berita yang dirilis oleh detiknews. Yang jelas kepergian mereka tidak bisa dibatalkan karena sudah menjadi hak para anggota dan secara teknis semua keperluan mulai dari tiket pesawat dan akomodasi susah untuk dibatalkan. "Prinsipnya DPR tidak boleh dilarang karena bisa menimbulkan ketidakstabilan triaspolitika. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan," kata Taufik Kurniawan, wakil pimpinan yang memberikan izin, mencoba untuk meyakinkan. Dalam kesempatan yang berbeda, Ketua DPR Marzuki mengatakan, anggaran perjalanan ke luar negeri itu sudah disusun berdasarkan rencana kegiatan. Menurutnya, anggaran yang telah disahkan itu merupakan tolok ukur dari kinerja DPR.
Pertanyaan saya, gangguan terhadapketidakstabilan triaspolitika yang seperti apa yang akan terjadi jikalau kunjungan seperti itu dibatalkan?.
Eksekutif
Beberapa minggu yang lalu, kontroversi seputar dugaan pemborosan anggaran juga menimpa kalangan eksekutif. Pak Beye sampai memberikan bantahan berkenaan dengan dugaan pemborosan tersebut. "Rp1 pun tak ada biaya pakaian saya memakai uang negara," kata Presiden sebelum sidang kabinet Polhukam yang diperluas di Kantor Presiden di Jakarta, Kamis 7 Oktober 2010. Ditegaskan Pak Beye, sejak menjadi presiden tahun 2004, tak ada biaya satu lembar pakaian pun yang memakai uang negara.
Anggaran baju Presiden digunakan oleh para menteri, demikian menurut menteri secretariat negara. Belum lama pernyataan sekaligus bantahan tersebut disampaikan, beberapa menteri meresponnya dengan menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengklaim biaya baju mereka ke rekening baju presiden. Menko Perekonomian dan Menkeu pun ikut larut dalam kontroversi baju presiden ini, seperti yang diberitakan oleh detiknews.
Masih ingat kontroversi tentang pesawat kepresidenan dan mobil dinas para menteri? Kontroversi itu diakhiri, atau setidaknya dicoba untuk diakhiri, dengan sebuah pernyataan dari menteri sekretaris negara bahwa“semua itu sudah dianggarkan”.
Yudikatif
Bagaimana dengan Yudikatif?, sampai sejauh ini belum terekam adanya dugaan pemborosan dari kalangan yudikatif yang dirilis oleh media. Semoga saja memang tidak ada.Mungkin saja saya salah dalam ini, jika anda mau berbagi tentang dugaan pemborosan di kalangan yudikatif, dengan senang hati saya akan menerimanya.
Ketidakstabilan Trias-politika
Kembali ke pertanyaan saya tentang ketidakstabilan trias-politika yang dijadikan pertimbangan oleh wakil ketua DPR, sehingga kunjungan anggota DPR tidak dapat digagalkan.
Susah untuk menepis pemikiran bahwa keseimbangan yang dimaksud, tidak akan jauh dari urusan jatah. Bagaimana menurut anda?.
Dengan segala kerendahan hati, saya minta tolong anda untuk mencoba menjawabnya dan berbagi dengan saya.
Yang jelas bagi saya, tulisan ini saya beri judul “Karena Sudah Dianggarkan, Semua Ini Ada”. Selanjutnya, terserah anda.
