Relevansi Pilkada Langsung dan Korupsi

berbicara korupsi yang terjadi ketika menggunkan sistem pilkada langsung saya rasa agak keliru karena korupsi kepala daerah itu terjadi pasca pilkada langsung menurut data KPK  81% kasus korupsi kepala daerah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan penyalagunaan wewenang ada 13% yang berkaitan dengan tindakan penyuapan sisanya berkaitan dengan pemerasan dan jenis tipikor lainnya, dalam data KPK juga ditemukan kasus korupsi kepala daerah yang justru terjadi pasca pilkada, jadi korupsi tidak berkaitan dengan pilkada langsung. Peluang korupsi itu bukan karena pilkada langsung tetapi terjadi kerena adanya peluang, adanya jabatan/wewenang, adanya kekuasaan, yang disalah gunakan. Apakah ada jamin ketika pilkada via DPRD kepala daerahnya tidak korupsi? tetap ada potensi besar terjadinya pemindahan pemain atau pelaku politik uang bila pilkada tidak langsung dilakukan diparlemen. Penerima money politic pada pilkada langsung adalah pemilih sedangkan pilkada tidak langsung jenis korupsinya dilakukan oleh anggoga parlemen yang sistematis dan  berkarakter greedy corruption bahkan corruption by sistem korupsi ini berakibat sangat struktural karena nilai korupnya sangat besar.

Kebangkitan orde baru jilid 2 sudah didepan mata, mulai dari pilkada via DPRD dan Pilpres via MPR maka apa yang diperjuangkan oleh anggatan muda 1998 yang berujung pada reformasi dan jatuhnya diktator soeharto serta kroninya yang menghasilkan demokrasi sekarang ini. Demokrasi sudah dirampok, diculik dan bantai habis oleh KMP dan Prabowo. apakah kita semua membiarkan ini terjadi ketika hak kontitusional memilih presiden dan kepala daerah di rampok oleh mereka2 itu? Sungguh sangat miris kalau itu yang terjadi. Sangat BIADAB DAN SUNGGUH IRONIS KETIKA DEMOKRASI DI RAMPOK, DIHILANGKAN DENGAN CARA-CARA DEMOKRASI ITU SENDIRI.
memang benar REVOLUSI AKAN MEMAKAN ANAK KANDUNGNNYA SENDIRI.