Awal tahun 2020 merupakan isu besar bagi asuransi Jiwasraya karena memiliki permasalahan keuangan cukup serius untuk dibahas oleh politisi maupun pengamat ekonomi seantero tanah air.
Ujug-ujug permasalahan ini mengkerucut mengarah kepada mantan Presiden ke 6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena pernyataan resmi Presiden RI saat ini Joko Widodo yang menyebut kerugian Jiwasraya sudah ada sejak tahun 2006 di mana kala itu SBY menjabat sebagai Presiden RI.
Atas pernyataan itulah, SBY meluruskan pangkal permasalahan yang tengah melanda lembaga asuransi pelat merah tersebut agar masyarakat tidak diberikan berita bohong atau fitnah terhadap Ketua Partai Demokrat itu.
Sebagai masyarakat, saya anggap wajar jika SBY membela diri karena dituduh atau difitnah terlibat dalam scenario meruginya Jiwasraya tersebut.
Kini, permasalahan lainya yang cukup menyita perhatian publik kerugian keuangan menimpa Asabri. Tak hanya Jiwasraya dan Asabari. Tercatat, sejumlah lembaga BUMN lain, konon terkena imbas sehingga internal DPR RI pun khususnya Fraksi Partai Demokrat mendesak membentuk tim Panitia Khusus (Pansus).
Tujuannya dari dibentuknya Pansus agar kasus besar Jiwasraya bisa diselidiki dan diselesaikan secara tuntas. Bahkan, menurut sejumlah anggota DPR RI dari Partai berlambang mercy itu sangat konsisten membentuk Pansus. Agar segera terkuak dalang atas permasalahan ini semua.
Tak semua kalangan partai-partai koalisi ikut mendukung. Banyak dari politisi dari koalisi pemerintah lebih memilih Panja dibanding Pansus.
SBY sebagai negarawan begitu gentelment atau penuh kesatria atas isu fitnah yang menimpa dirinya. Tak lari bahkan mengeluarkan sebuah artikel berisikan bagaimana SBY menyikapi kasus Jiwasraya agar negara terselamatkan dari krisis yang lebih besar untuk di masa akan datang.
Ya, artikel yang berjudul  "SBY: Penyelesaian Kasus Jiwasraya Akan Selamatkan Negara Dari Krisis Yang Lebih Besar" meninggalkan pesan dan kesan supaya kasus permasalahan ini cepat diatasi oleh pemerintahan Joko Widodo. Seakan, isu Jiwasraya ini jika dilihat secara seksama merupakan pembelokan opini terhadap pemerintahan sebelum periode Jokowi-Jusuf Kalla.
Tak penting bagi saya ada suatu unsur lempar masalah kepada SBY. Atau bahkan istilah lainya cuci tangan kekuasaan. Sebenarnya, isu penggiringan opini ini tak lain sebagai pengalihan isu yang tengah melanda salah satu partai penguasa saat ini. Meskipun tidak saya sebutkan nama partai nya di artikel kali ini, masyarakat akan ingat kepada kasus penyuapan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan oleh kader PDIP Harun Masikun soal Pergantian antar Waktu (PAW) DPR RI 2019-2024.
Seakan-akan, penggiriangan isu ini begitu terencana dan sistematis namun teledor. Apa sebab? dalam menempatkan nama seorang negarawan bernama SBY tentu sangat tidak tepat. Karena, jikapun SBY terlibat dalam kasus meruginya Jiwasraya tentu sudah dari dulu SBY ditangkap oleh KPK. Namun buktinya, tidak demikian toh?
