KIS adaptasi KJS atau plagiat JKN?
Aden Rendang s.si
Pada musim pencalonan presiden jokowi yang lalu, beliau mengkampanyekan KIS (Kartu Indonesia Sehat) sebagai salah satu program unggulannya. sama seperti saat beliau mencalonkan gubernur DKI Jakarta tahun 2011, beliau juga mengkampanyekan KJS (Kartu Jakarta Sehat) sebagai kartu pass bagi warga jakarta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.
Euforia yang terjadi pada warga jakarta saat itu adalah pelayanan gratis, masyarakat dibebaskan dari segala biaya. Sayangnya pelayanan gratis tersebut tidak berjalan beriringan dengan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan tenaga kesehatan yang ada. Dari pengalaman KJS kemarin, tidak hanya masyarakat saja yang dirugikan, akan tetapi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan juga dirugikan. Masyarakat boleh jadi digratiskan dari segala biaya, akan tetapi, alih alih gratis, banyak masyarakat yang ternyata tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Belum lepas dari ingatan kita bayi Dera yang ditolak oleh 8 rumah sakit februari 2013 hingga akhirnya meninggal dunia. Lalu kita ramai ramai men-judge bahwa ke-8 rumah sakit tersebut telah lalai menelantarkan pasien.
Keluhan juga tidak hanya datang dari masyarakat yang merasa tidak mendapatkan fasilitas kesehatan. Tenaga kesehatan juga merasakan bahwa kebijakan ini membuat beban kerja menjadi over load, dan sudah pasti pelayanan menurun. Belum lagi masalah anggaran yang menjadi kendala, karena pada saat itu dinas kesehatan belum membayarkan hutangnya kepada berbagai rumah sakit. Jika rumah sakit tidak mendapatkan uang mereka kembali dengan segera, bagaimana mereka dapat tetap bertahan dalam melayani masyarakat?? Sedangkan kala itu setiap rumah sakit yang menolak pasien, akan langsung muncul kepermukaan melalui media. Seperti makan buah simalakama.
Rapor merah KJS kala itu tampaknya sekarang sudah tidak lagi terdengar, hal ini dikarenakan KJS milik warga jakarta telah diintegrasikan dengan program JKN milik BPJS Kesehatan. Dan BPJS Kesehatan sekarang menjadi tulang punggung asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat indonesia. Program JKN yang baru diresmikan awal januari tahun ini membuat perubahan seluruh fasyankes dan tenaga kesehatan yang selama ini mendarah daging. Bagaimanapun juga Tenaga kesehatan dipaksa untuk lebih sigap dalam melakukan pelayanan dan lebih hemat dalam hal pembiayaan. Hal ini terkait dengan sistem pembiayaan JKN yaitu INA CBGs ataupun kapitasi. Belum meratanya tenaga kesehatan di seluruh indonesia juga menjadi tantangan dalam program JKN, juga kompetensi tenaga kesehatan yang dirasa masih kurang.
KIS yang menjadi program presiden Jokowi sekarang, apakah akan dijalankan seperti program KJS, yaitu dengan pola subsidi. Benarkah beliau mengadaptasi dari program KJS, lalu bagaimana kaitannya dengan BPJS kesehatan yang baru berlangsung awal januari tahun ini. Jika benar program KIS mengadaptasi program KJS, yaitu dengan menggratiskan fasilitas kesehatan kepada seluruh masyarakat, maka tenaga kesehatan harus bersiap siap jika nanti mendapati beban kerja yang overload, sama seperti kejadian KJS. Apakah carut marut yang pernah terjadi di provinsi DKI jakarta akan terulang lagi dengan lingkup yang lebih luas??
Presiden jokowi seharusnya bisa belajar dari pengalaman, bahwa program KJS yang beliau canangkan ketika menjadi gubernur Jakarta, ternyata menimbulkan banyak polemik, baik itu pada dinas kesehatan, fasyankes, tenaga kesehatan, atau bahkan pada masyarakat itu sendiri. Jika KIS dipaksakan untuk tetap terbit, sedangkan BPJS Kesehatan saja masih sangat butuh perhatian yang lebih. Maka ditakutkan kejadian KJS di provinsi DKI Jakarta akan terulang lagi.
KIS rencananya akan diterbitkan oleh presiden jokowi awal november, menurutnya KIS tidak akan tumpang tindih dengan program JKN era SBY. Namun pada kesempatan lain, saat jokowi sedang berkampanye di cirebon, beliau mengatakan bahwa “KIS itu programnya dan BPJS itu badannya”. Padahal telah kita ketahui bahwa program yang diatur oleh BPJS Kesehatan adalah program JKN. Jika benar adanya, berarti program KIS memplagiat JKN. KIS bukan lagi program baru dari pemerintahan baru. Terlepas dari KIS adalah adaptasi KJS atau plagiat JKN, pastinya program tersebut akan mempengaruhi sistem, termasuk mempengaruhi tenaga kesehatan. Pada era KJS, tenaga kesehatan menjadi salah satu korban carut marutnya program tersebut. Belum lagi jika benar KIS akan menjadi program baru, jika Tenaga Kesehatan masih harus belajar menangani program JKN, maka tenaga kesehatan pun harus segera beradaptasi dengan program baru yang akan terbit awal november. Apapun kondisinya tenaga kesehatan harus tetap melayani masyarakat. Belum jelas apakah KIS merupakan suplemen ataukah komplemen dari BPJS Kesehatan. Apapun itu, Tenaga kesehatan harus sudah siap terhadap 2 program yang nantinya berjalan berbarengan.
