Mohon tunggu...
Adel Zahra Aulia Hidayat
Adel Zahra Aulia Hidayat Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswi Semester tiga, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung

Mahasiswi Semester tiga, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

policy brief kerusakan jalan di Lampung yang berdampak pada ekonomi

19 Desember 2024   14:52 Diperbarui: 19 Desember 2024   14:52 31
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

2. Penerapan Standar Kualitas Pada Pembangunan Jalan. Dengan mewajibkan penggunaan material berkualitas tinggi dan memastikan standar konstruksi yang sesuai agar jalan memiliki daya tahan lebih lama. Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek juga harus dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas akibat praktik korupsi atau kelalaian.

3. Pengawasan Secara Berkala. Dengan membentukm suatu kelompok khusus yang dapat terpercaya mampu menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan SOP, agar tidak ada terjadinya perilaku KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

4. Penerapan Kebijakan Partisipatif. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan kondisi jalan dan pelaporan kerusakan melalui platform digital atau mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah. 

5. Pemberlakuan Sanksi terhadap Pelanggaran Konstruksi. Memberikan sanksi tegas kepada kontraktor atau pihak terkait yang tidak memenuhi standar kualitas dalam pembangunan atau pemeliharaan jalan.

6. Penegakan Mengenai Aturan pemakaian Jalan pada kendaraan Bermuatan Berat. Penerapan aturan secara tegas dengan memberikan sanksi pada kendaraan yang lewat di jalan yang sebenarnya tidak bisa dilewati untuk kendaraan bermuatan berat. Hal tersebut pemerintah pastinya harus menyiapkan jalaur khusu pada kendaraan bermuatan berat.

E. KESIMPULAN

Dengan besarnya potensi sumber daya alam yang dimilki oleh provinsi Lampung, Maka diperlukannya perhatian ataupun prioritas mengenai akses sebagai penunjang mobilitas kehidupan masyarakat terutama fokus pada jalanan sebagai mobilitas dari wilayah satu dengan wilayah laiinya. Dengan melakukan peningkatan kualitas, maka akan memberikan dampak yang baik karena, apabila jalanan tidak ada yang rusak maka dapat mempercepat mobilitas penduduk, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, investasi dalam sektor infrastruktur, khususnya jalan, harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah dan pusat, dengan melibatkan berbagai pihak terkait dalam perencanaan dan pelaksanaannya, agar potensi sumber daya alam di Provinsi Lampung dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

F. DAFTAR PUSTAKA

Kontribusi Komoditas Unggulan Lampung Tingkatkan Perekonomian Nasional . (Agustus 2023). Hmtat frn https://dinastph.lampungprov.go.id: https://dinastph.lampungprov.go.id/detail-post/kontribusi-komoditas-unggulan-lampung-tingkatkan-perekonomian-nasional

Lestari, F. Y., Affandi, M. I., & Ismono, R. H. (2023). Analisis ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Lampung Tahun 2012-2020. Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, 18(2), 456-467.

MUHAMMAD, R. A. (2024). ANALISIS PENGARUH INVESTASI INFRASTRUKTUR JALAN, AIR DAN LISTRIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2014-2023 (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun