DPR dan DPRD bisa jadi akan menjadi lembagapublic enemy, lembaga yang dimusuhi publik dan senantiasa mencederai perasaan rakyat. Kenyataan ini hampir merata di setiap wilayah. Sudah jenuh berlalu lalang di depan kita pemberitaan negatif terkait berbagai perilaku DPR RI yang tidak terpuji. Dalam tataran yang lebih lokal, DPRD Gresik juga melakukan tindakan yang melukai perasaan publik.
Pemberitaan yang di muat oleh www.gresik.co yang mengutip dari koran lokal Radar Gresik, menulis sebuah statement yang cukup menggelikan dari seorang pimpinan DPRD Gresik. Zulfan hasyim, Ketua DPRD Gresik memberikan tanggapan terkait belum adanya stiker "BBM Non Subsidi" di mobil anggota DPRD Gresik. Zulfan mengatakan "Yang berwenang adalah Bupati yang memberi sanksi karena mobil dinas dewan satusnya adalah pinjam pakai jadi kami beli sendiri bensin untuk mobil kami jadi bukan pakai anggaran,"
Apa yang bisa kita petik dari ucapan Ketua DPRD Gresik tersebut? saya pribadi berasumsi bahwa statement pimpinan dewan tersebut adalah bentuk dari ketidakpahaman atas makna dari subsidi minyak bumi untuk rakyat. Ironisnya justru pimpinan DPRD selaku aparat negara tidak memahami filosofi keadilan sosial dalam tataran ekonomi kerakyatan.
Publik pun digiring pada penilain bahwa Mobil DPRD GRESIK adalah mobil pinjaman, mobil pinjaman bensinnya beli sendiri dan dari kantong sendiri, mobil yang dipinjamkan ke DPRD Gresik tidak memakai duit APBD untuk beli bensin, kesimpulannya zulfan ingin dimaklumi kalau mobil DPRD Gresik tidak pakai stiker BBm Non Subsidi adalah wajar.
Padahal hakekat subsidi BBM adalah untuk meringankan beban ekonomi rakyat kecil, artinya subsidi BBM hanya boleh dinikmati oleh golongan kurang mampu, mobil mewah dan orang mampu harus menjadi pelopor penggunaan BBM non subsidi, termasuk penyelenggara negara. Jika pimpinan DPRD Gresik mengeluarkan statemen bahwa duit bensin dari dana pribadi dan bukan dana pemerintah, jelas bahwa anggota DPRD memposisikan diri sebagai orang miskin.
Jika Gaji DPRD yang demikian besar ditambah berbagai fasilitas, termasuk Mobil Pinjam Pakai, ngotot tidak mau menggunakan stiker BBM non subsidi, bagaimana rasa keadilan masyarakat akan terjaga? publik pasti sangat terluka termasuk dan geram luar biasa.
Watak memiskinkan diri dan arogan dalam pelaksananaan aturan kebijakan ini menrupakan watak destruktif yang sangat latent dan membahayakan praktek demokrasi. Ingat bahwa Permen ESDM 12/2012 yang menyatakan bahwa mobil dinas harus menggunakan BBM non subsidi sebagai upaya mengurangi beban subsidi yang ditanggung negara.
Jika DPRD Gresik menganggap Permen ESDM 12/2012 belum tersosialisasikan, tentu masyarakat akan bertanya, bagaimana mungkin peraturan menteri tidak bisa tersosialisasikan kepada para anggota DPRD ?, apakah selama ini mereka terlalu sibuk hingga lepas dari informasi dan pemberitaan terkait Permen ESDM 12/2012.
Publik selalu berharap agar berbagai institusi pemerintahan tersebut berbenah, memberikan contoh dan menjaga gerbang kedaulatan rakyat. Jangan sampai masyarakat mencapai titik nadir kebencian yang akan meluapkan kemarahannya pada berbagai bentuk apatisme politik. Jika sudah demikian, untuk siapa anda duduk disana tuan DPRD?
Gresik, 4 Agts 2012
Penulis tinggal di www.adebaguskusuma.com