Pemilu Serentak 2019 Presiden Terpilih 2014 Akan Dijatuhkan

Polemik mengenai pengajuan Judicial Review (JR) mengenai Undang-undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Efendi Gazali berakhir sudah dengan keluarnya keputusan MK yang menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara serentak. Namun keputusan ini baru akan dilaksanakan pada Pemilu 2019.

Sementara keputusan ini kelihatannya melegakan semua pihak, baik pihak pemohon JR atau partai-partai yang sudah mempersiapkan segala strategi dalam Pemilu tahun ini. Namun keputusan MK yang sesungguhnya aneh ini menyimpan bom waktu yang dahsyat.

Dengan keputusan bahwa Pemilu Serentak adalah yang sejalan dengan konstitusi, dengan kata lain Pemilu tidak serentak adalah inkonstitusional. Keputusan ini jadi aneh dan tidak masuk akal ketika ada pelaksanaanya harus ditunda hingga 2019. Selama ini Keputusan MK selalu berlaku mengikat sejak tanggal ditetapkan. Menurut Yusril Ihza Mahendra ini adalah permainan hukum yang berbahaya. Jika Pemilu 2014 masih dilaksanakan dengan ketentuan Undang-undang sebelum adanya keputusan MK ini maka Presiden Terpilih di 2014 adalah ilegal atau tidak sah secara konstitusi. Segala keputusan dan kebijakan Presiden selama masa pemerintahan 2014 hingga 2019 juga bisa dianggap ilegal. Yusril mencontohkan kasusnya Hendarman Supanji yang akhirnya diputuskan bahwa pengangkatan Hendarman menjadi Jaksa Agung pada periode ke dua tidak sah karena tidak ada SK pengangkatannya. Sekneg menganggap bahwa karena Presiden SBY terpilih kembali maka menganggap bahwa perpanjangan Hendarman sebagai Jaksa Agung adalah otomatis. Kasus ini diajukan JR oleh Yusril dan dikabulkan sehingga Hendarman dicopot dari Jabatannya.

Hampir semua Partai Politik mengatakan bahwa bila Pemilu serentak dilaksanakan tahun 2014 maka akan terjadi kekacauan teknis pelaksanaan Pemilu. Argumen ini sebenarnya sangat lemah karena alasan teknis apapun hierarkinya seharusnya tunduk pada alasan hukum dan konstitusi. Jika tidak hati-hati kekacauan yang lebih besar dan membahayakan keamanan nasional sudah didepan mata. Celah hukum pelaksanaan Pilpres 2014 ini hampir pasti akan dimanfaatkan sebagai senjata oleh pihak yang kalah untuk menjatuhkan Presiden terpilih. Wallahu’alam.

Salam

Ade Darma