Konstitusi adalah kumpulan aturan ketentuan yg di gunakan untuk mengatur suatu negara.Konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi mengatur Kerangka kerja sistem politik, Kekuasaan pemerintah, Hak-hak warga negara, Hubungan antara pemerintah dan rakyat.
Dalam penyusunan konstitusi, nilai-nilai dan norma masyarakat serta penyelenggaraan negara turut mempengaruhi perumusan naskah.
Pada saat ini konstitusi yg berlaku di indonesia adalah Undang Undang Dasar (UUD) 1995 yg telah melewati beberapa amandemen UUD ini mengatur beberapa prinsip prinsip dasar negara,sisstem pemerintah, serta tanggung jawab lembaga lembaga negara dalam mengerjakan tugas nya.
Indonesia beberapa kali ini mengalami perubahan konstitusi, ada beberapa konstitusi yg perna berlaku di Indonesia. UUD 1945, UUD RIS ( Republik Indonesia Serikat), UUDS ( Sementara) UUD 1945 hasil amandemen.
Ada beberapa faktor yg mempengaruhi berubahnya konstitusi di Indonesia. Yaitu adanya perubahan keadaan maka ada perubahan konstitusi, atau bisa juga karena ada nya perubahan kebutuhan atau kepentingan.
Konstitusi juga tidak terlepas dari permasalahan permasalahan, karena yg menjalankan Konstitusi tidak hanya satu orang melainkan seluruh warga negara Indonesia maka dari itu pasti banyak juga pelanggaran pelanggaran Konstitusi di negara ini.
Di artikel ini kita akan membedah beberapa pelanggaran dan problematika Konstitusi yg sedang ramai saat ini.
*Putusan MK tentang ambang batas pencalonan kepala daerah masuk RUU Pilkada.
Sikap MK menutuskan persoalan ini menurut saya sangat egois karena putusan MK ini hanya menguntungkan di satu pihak, purusan MK ini juga akan sangat berpengaruh terhadap sistem politik pilkada di Indonesia dimana politik pilkada Indonesia harus sesuai dengan hukum yg berlaku.
Ketika putusan MK ini di putuskan maka yg di khawatirkan adalah menimbulkan kekacauan penyelenggara pilkada, terutama prihal kepastian hukumnya.
Dari kasus ini di revisi oleh DPR, akan tetapi revisi dari DPR justru memperumit masalah.karena proses pencalonan daerah yg tidak sesuai dengan putusan MK, pada akhirnya bisa di gugat melalui sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU).
*Putusan KM tentang batas umur pilkada
MK tiba tiba saja memutuskan bahwa batas umur capres dan cawapres di bolehkan berumur dibawah 40 tahun.
Putusan ini di nilai kontrovensi.
Putusan MK ini ringkasnya berisi bahwasannya capres atau cawapres boleh di bawah usia 40 tahun asalkan pernah berbpengalaman sebagai kepala daerah. Putusan MK ini banyak yg setuju akantetapi banyak juga yg tidak setuju.
Alasan beberapa orang yg setuju atas keputusan ini salah satunya adalah " gapapa di bawah 40 tahun yg penting dia pernah berpengalaman sebagai seorang pemimpin." Dan beberapa orabg yg tidak setuju dengan pendapat tersebut mempunyai alasan salah satunya yaitu " seseorang baru mempunyai pikiran yg benar benar matang itu ada pada usia 40 keatas kalau 40 kebawah masih belum sematang pemikiran orang yg sudah berusia 40 keatas.
Di atas adalah beberapa problematik konstitusi yg sedang ramai di tahun 2024. Akan tetapi selain problem di atas banyak juga kasus pelanggaran konstitusi lain nya. Pelanggaran konstitusi terjadi ketika tindakan atau kebijakan yang diambil bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam konstitusi suatu negara.Ini merupakan pelanggaran hukum serius karena konstitusi adalah hukum tertinggi dalam sistem hukum suatu negara dan tindakan pemerintah serta tindakan individu harus sesuai konstitusi.
Berikut ada beberapa contoh pelanggaran konstitusi.
*Pelanggaran hak hak indivudu
Ini terjadi ketika pemerintah atau entitas lain mengambil tindakan yang membatasi atau melanggar hak-hak yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi.
Contoh pelanggaran hak individu, tindakan membatasi kebebasan bicara atau penahanan tanpa hukum yg jelas.
Ketika kita tidak mendapatkan hak individu maka kita berhak juga untuk menuntut hak kita.sebagaimana mestinya kita perlu bertanggung jawab atas kewajiban kita dan kita berhak menuntut hak kita. Karna kewajiban dan hak harus seimbang.
*Pelanggaran proses hukum
Konstitusi biasanya menjamin prosedur hukum yang adil dan proses pengadilan yang transparan.pelanggaran proses hukum ini terjadi apabila prosedur hukum tidak di ikuti atau jika pemerintah mencoba menghindari proses hukum yg seharusnya terjadi.
Ada banyak kasus yg pelanggar proses hukum, yg harusnya hukuman itu berat tetapi menjadi ringan atau sebalik nya yg harusnya hukuman itu ringan menjadi hukuman berat.
Pelanggaran konstitusi yg terjadi di Indonesia.
*Penahanan tanpa proses hukum yg wajar
Seseorang ditahan tanpa adanya surat perintah penahanan atau tanpa dihadirkan ke pengadilan dalam waktu yang wajar. Ini juga termasuk pelanggaran konstitusi di Indonesia
*Penggunaan kekuatan militer dalam konflik sipil
Jika pemerintah menggunakan tentara untuk meredam demonstrasi damai atau perlawanan sipil yang seharusnya diatasi oleh kepolisian.
*Pencabutan hak asasi manusia
Misalnya, pemerintah mencabut hak individu untuk berkumpul secara damai atau mengawasi komunikasi pribadi warga tanpa izin pengadilan yang sah. Hak asasi manusia ini dilindungi dan di jamin oleh konstitusi
*menggunakan kekuasaan darurat secara berlebihan.
Seperti misalkan pemerintah atau pejabat pejabat karna darurat akhirnya menggunakan kekuasaan nya untuk menanggap seorang dengan asal tanpa memberi alasan yg jelas kenapa dia di tanggap dan tanpa memberi akses ke pengadilan. Hal ini melanggar hak individu dan proses hukum keadilan.
*Pengabaian kewajiban pemerintah dalam menyediakan pendidikan gratis.
Di beberapa daerah di Indonesia pemerintah daerah belum mengadakan pendidikan gratis, hal ini di lihat karna banyaknya orang tua orang tua yang masih membiayai pendidikan anak anaknya.
Padahal mengadakan pendidikan gratis terdapat pada UUD 1945 pasal 13
*Menggunakan dana desa untuk proyek pribadi
Di Indonesia ini masih banyak pemimpin peminpin yg menggunakan dana yg seharusnya untuk kemakmuran desa tetapi malah di gunakan untuk kepentingan dan kepuasan pribadi.
Di desa desa masih banyak masyarakat yg kekurangan bahan pokok dan kesulitan untuk membelinya karena kejauhan dari pemukiman mereka, seharusnya pemerintah memberi akses agar masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuha mereka.
*Penolakan untuk mengikuti keputusan pengadilan.
Ini terjadi apabila pemerintah menolak keputusan pengadilan yg memerintahkan sesuatu yg di anggap tidak sesuai dengan kebijakan mereka.Ini mengancam otoritas kehakiman dan melanggar prinsip hukum di Indonesia.
*Pengabaian kewajiban kepala negara atau pejabat publik.
Misalkan seorang kepala negara atau pejabat publik tidak menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan konstitusi.
Ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi yang menetapkan peran dan tanggung jawab mereka dalam tatanan hukum
Dari pelanggaran pelanggaran di atas bisa kita lihat bahwasannya masih banyak pelanggaran pelanggaran yg dilakukan oleh pemumpin pemimpin, akan tetapi kita sebagai warga harus tetap menjalani kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, kita masih harus menerapkan moral moral yg terdapat pada ke lima sila pancasila.
Kemudian kita juga harus terus update tentang perkembangan negara ini agar semua yg tidak di inginkan terjadi tidak terjadi.dan yg pasti kita tidak boleh salah memilih pemimpin karna salah memilih pemimpin akan menjadi fatal nantinya bagi negara ini.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
