Demokrasi 250 Juta Jiwa

Empat bulan sudah Presiden Jokowi menjalankan roda pemerintahan. Dalam kurun waktu tersebut Sang Presiden telah menghadapi realitas politik, yang tentunya tidak seideal yang Ia bayangkan sebelumnya. Berbagai tekanan dari orang-orang terdekat maupun dari rakyat sudah menjadi sarapan paginya. Apalagi penafsiran yang hiperbolik terhadap apa yang dilakukannya, dari berbagai media baik media professional maupun media antah berantah terus mengalir setiap detiknya. Inilah demokrasi 250 Juta jiwa, dimana rakyat adalah pemegang kendalinya.

Rakyat tidak akan pernah tinggal diam ketika Negerinya di obrak abrik oleh satu atau segerombolan orang demi memuluskan kepentingannya. Fenomena ini bisa kita lihat ketika lembaga pemberantasan korupsi akan dilumpuhkan. Semua rakyat geram dan melakukan aksi untuk mendukung KPK mulai dari social media maupun datang langsung ke gedung KPK.

Meskipun beberapa petinggi Negara mengatakan hal ini bukan kriminalisasi terhadap KPK. Tapi ketika Saya bertemu nenek-nenek, yang sudah hampir pensiun, bisa membaca bahwa KPK sedang dilemahkan dan koruptorlah yang paling bahagia. Apalagi sebagian besar rakyat Indonesia adalah usia muda yang mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik dari zaman nenek tersebut sekolah. Tentunya hal yang dipertontonkan dapat dengan mudah mereka tafsirkan, tanpa perlu bermain goblok-goblokan.

KPK yang selama ini lembaga yang paling depan dalam memerangi koruptor. Harus tersungkur lemah karena satu per satu pimpinannya dilaporkan dan dijadikan tersangka. Sampai-sampai seseorang yang telah dijadikan tersangka oleh KPK bisa diloloskan oleh pengadilan. Tentunya Saya menghormati putusan pengadilan. Namun, yang terlintas dalam benak Saya, “ masa sih, KPK dalam menjadikan seseorang sebagai tersangka tanpa bukti dan proses yang ketat?”. Ah tapi saya tidak mengerti soal hukum.

Dari kegelisahan terhadap KPK, satu hal yang membuat Saya merasa sedikit lega. Akhirnya Presiden tidak jadi melantik BG sebagai Kapolri dan mencalonkan Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Saya pikir semua rakyat juga merasakan hal yang sama. Hanya PDI-P lah yang kecewa terhadap keputusan ini. Meskipun harus meminta persetujuan DPR, Saya yakin DPR akan setuju jika mereka adalah benar-benar wakil rakyat.

Sebagai rakyat tentunya ingin semua permasalahan ini berakhir dengan damai. Agar roda pemerintahan bisa dijalankan dengan ideal.

Saatnya Lepas Landas

Sudah banyak tantangan Indonesia kedepan, Masyarakat Ekonomi ASEAN tinggal hitungan bulan. Tentunya persiapan Indonesia harus lebih matang agar bisa berjaya di kawasan. Seminggu yang lalu APBN-P 2015 pun telah disahkan. Kini saatnya pemerintah bekerja dengan optimal, mewujudkan semua program yang telah direncanakan.

Jangan sampai semua program pro rakyat harus terganjal karena kepentingan politik. Pemerintah harus berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar 5,7%. Program pembangunan infrastruktur pun harus terwujud agar bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Iklim investasi yang kondusif tentunya harus tetap dijaga agar investor tidak kabur saat setelah bulan April nanti The Fed menaikkan suku bunganya.

Pemerintah harus segera lepas landas membangun Indonesia agar bisa melunasi janji kampanye dan janji kemerdekaan.