Jakarta, – Pasca setahun resmi Buteng dimekarkan menjadi daerah otonom baru, namun letak Ibukota Buton Tengah masih menyisakan banyak pertanyaan dan diperdebatkan. Pasalnya penetapan Labungkari tidak sesuai objetifitas penetapan metode scoring Gubernur Sultra.
Penetapan Labungkari sebagai ibukota Buton Tengah dianggap subjektif dan tidak sesuai dengan kondisi yang dipaparkan secara objektif oleh Nur Alam selaku Gubernur Sulawesi Tenggara yang pada saat itu memberikan scoring nilai 26 untuk Mawasangka dan 18 untuk Labungkari pada RDP DPR RI yang disaksikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Bupati Buton, Walikota Bau-Bau, Ketua DPRD dari tifga wilayah yang dimekarkan dan seluruh anggota fraksi komisi 2, ditambah ada tanah hibah seluas 2000 ha dari masyarakat yang bisa digunakan sebagai saranan pemerintah di Ibukota.
Hal ini lantas memicu tanda tanya dan membungkam semua masyarakat dan penggagas yang sampai saat ini hanya diam menyaksikan proses pemekaran hingga akhirnya diresmikan oleh Mendagri. Masyarakat menganggap ada yang janggal dalam proses penetapan ibukota di Labungkari.
Diketahui sebelumnya dalam RDP DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa selaku ketua fraksi Golkar dan pimpinan sidang pada saat itu menyatakan proses pemekaran 3 wilayah Daerah Otonom Baru di Sulawesi Tenggara ini sangat diapresiasi oleh komisi 2, pasalnya Rapat dihadiri oleh 29 anggota, 9 fraksi, Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Buton, Walikota Bau-Bau, Ketua DPRD dari 3 wilayah yang akan dimekarkan yakni wilayah Muna Barat, Buton Tengah dan Buton Selatan, semua hadir dan tidak ada yang diwakili, katanya.
Sampai pada akhirnya Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam memaparkan pandangan dan kondisi objektif terkini terkait Buton Tengah dan Buton Selatan, sedangkan Muna Barat dianggap selesai karena sudah lebih dulu disetujui.
Dalam paparan Objektifnya Gubernur Sultra Nur Alam mengatakan untuk syarat administrasi semuanya sudah terpenuhi, demikian juga syarat teknis, syarat fisik kewilayahan, meskipun khusus untuk syarat teknis nanti akan kami tampilkan dalam bentuk scoring. Mengapa kami lakukan scoring, supaya penyajian datanya betul-betul objektif sesuai dengan kondisi real yang ada dilapangan, sehingga semua pihak tidak menilai bahwa pertimbangan dari pemerintah bersifat subyektif tetapi benar-benar objektif sesuai dengan kerangka dan acuan, dari pada berbagai item-item, syarat teknis pembentukan sebuah kabupaten otonomi baru.
“Merujuk usulan masyarakat untuk ibukota buton tengah yaitu Lakudo dan Mawasangka yang diserahkan kepada Gubernur. Untuk ibukota buton tengah masyarakat menyerahkan kepada Gubernur penentuannya, sehingga hal tersebutpun kami tidak ingin gegabah, kami melakukan identifikasi melalui metode scoring. Dari scoring tersebut, khusus untuk Buton Tengah, kami berkesimpulan bahwa angka tertinggi untuk ibukota Buton Tengah adalah kecamatan Mawasangka. Dengan nilai scoring 26, sedangkan Labungkari hanya 18.” Tegas Nur Alam.
Langkah bijak Gubernur Sultra ini banyak diapresiasi anggota fraksi yang hadir dan dinggap sangat bijak atas metode scoring yang dilakukan demi menciptakan rasa keadilan dan objektifitas bagi masyarakatnya.
Pimpinan sidang dalam sesi penutupan kembali memberikan apresiasi kepada Gubernur atas respon dan langkah bijaknya terkait metode scoring untuk menentukan kelayakan wilayah yang dimekarkan dan kelayakan wilayah untuk Ibukota.
“Dengan demikian rapat bisa kita tutup, sampai saat ini kita setujui dan sepakat tanggal 13 Februari rapat panja untuk membicarakan kelanjutan dalam mengambil keputusan, dengan memperhatikan signal pak menteri, Insya Allah, Muna Barat dengan ibukota di Sawerigadi, lalu Buton Selatan dengan ibukota di kecamatan Batauga dan Buton Tengah dengan ibukota di kecamatan Mawasangka, menjadi sebuah niscaya terwujud,” tegas Agun Gunandjar dikutip dalam RDP terbuka pada 30 Januari 2014 silam di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta silam.