Balada Gaji Pegawai Negeri Harus Dipotong!

Menurut KBBI Balada adalah sajak sederhana yang mengisahkan cerita rakyat yang mengharukan. Saya pertegas di kata "Mengharukan" agar terkesan mendramatisir dan terasa euforianya. "Halahhh.... apaah sih lu?" ucap oknum.

Seminggu terakhir bahasan tempat nongkrong bapak-bapak seperti saya seputar tentang gaji, penghasilan, pendapatan, pemasukan dan sejenisnya. Yang sebagian dari mereka berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di kota kecil di utara Surabaya.

Segelas kopi hitam dan bahasan pemotongan gaji pegawai negeri merupakan bahan utama di tungku pergunjingan. Pemotongan gaji untuk membantu korban Covid 19 saat ini lagi trending diantara para abdi negeri. Bahasan soal gaji adalah topik menarik diantara bapak milenial yang keuangannya mefeet sekali. 

Contoh saja si Rudi, seorang pegawai negeri di pemda yang gajinya hanya tinggal sekian ratus ribu akibat utang bank. Menurut si Rudi, saat baru pertama diterima menjadi PNS, SKnya sudah langsung di"sekolah"kan untuk membeli kendaraan idaman.

Sejak menikah setahun terakhir untuk mencukupi kesehariannya, pontang-panting lah si Rudi cari sampingan. Apa saja dikerjakan, siapa saja yang mau menggunakan jasanya dengan senang hati dia terima.

"Lah ini malah mau dipotong, mau cari kemana lagi", ucap si Rudi dengan nada ngomel-ngomelnya

Memang menurutnya SK PNS merupakan jaminan yang paling mudah untuk urusan utang bank. Bahkan teman si Rudi ada yang tidak tersisa sama sekali gajinya untuk membayar angsuran bulanan. Luarr biasaaa...

Soal si Lutfi, samalah dengan si Rudi soal meminjam utang bank, tetapi bedanya untuk keperluan berobat. Hanya saja gaji si Lutfi masih tersisa di atas satu juta.

Persoalan keuangan datang sejak istri si Lutfi melahirkan anak keduanya. Biaya melahirkan caesar yang tidak murah membuatnya berhutang lain. Belum lagi kebutuhan bayi yang printilan-printilan itu menguras dompet. 

Untungnya dia ditopang istri yang berjualan online shop. Meskipun tak seberapa, paling tidak periuk nasi tetap menyala sampai akhir bulan. Sungguh kerjasama yang luar biasa. Tapi, siapa yang suka gaji yang tinggal sedikit itu hilang?. Si Lutfi pun sudah menghitung berapa gaji yang akan hilang. 

"Mungkin sekitar 200 ribuan potonganku. Kan bisa buat beli susu anak dua dos", ucap si Lutfi berkeluh kesah.

Untuk seseorang yang memiliki anak dua dan gaji pegawai negeri kasta bawah, kehilangan uang seratus, dua ratus ribu merupakan mimpi buruk. Saya juga memahami soal ini. Dua dos susu itu bisa buat 2 minggu pasukan nutrisi untuk buah hati.

Lain kisah si Andre yang seorang pegawai swasta yang bekerja di kota besar bernama Surabaya. Kantornya pun mengikuti acara pemotongan gaji seperti para PNS. Bedanya pemotongan gaji di kantornya diakibatkan tidak adanya pemasukan untuk membayar karyawan. 

Menurut si Andre gajinya ikut terpotong akibat imbas Covid 19 yang melanda pendapatan kantornya. Kebijakan sepihak pun dikeluarkan sang Big Bos agar tidak mengganggu keuangan perusahaan.

"Asem tenan, sudah tiap hari basah kuyup disemprot disinfektan tambah dipotong-potong", ucap si Andre sambil menikmati kopi hitam panasnya.

Meskipun tidak punya cicilan hutang bank seperti bapak milenial lainnya, hidup si Andre ini lebih hedon. Kehidupan hedonnya dia dapatkan semenjak bekerja di Kota Surabaya. Mungkin pergaulan di sekelilingnya yang membuat dia terbawa arus.

Istrinya kadang berkeluh kesah di wassap dengan memasang status ala emak-emak kesel sama suami. Kebetulan istrinya teman kami-kami juga satu SMA dulu. Jadi sedikit banyak, dapur rumah tangganya terlihat dari status si Istri. 

Bandelnya si Andre gak pernah kapok dimarahin istrinya. Pernah dia pamerin sepatu harganya tiga juta rupiah. Bayangkan sepatu tiga jeti gan,  yaa ampun gak ingat anak, istri si Andre ini, mana rumah masih ngontrak. Kebangetan banget dia emang. 

Menurut saya pribadi sebagai komentator perpolitikan dan birokrasi tanah air, wacana pemotongan gaji merupakan kebijakan yang bersifat sosial yang jangan sampai mengindahkan sisi sosial itu sendiri. Karena pengambil kebijakan negeri ini adalah kaum elite yang tak pernah merasakan kesusahan, maka segala kebijakan perlu dipertimbangkan dengan sangat matang.

Apabila memang kebijakan tersebut sebagai percepatan penyelesaian Covid 19, maka perlu dilakukan dengan segera dengan mengedepankan keadilan. Semua harus dipotong mulai dari pegawai negeri/BUMN, pejabat pemerintah, wakil rakyat dan segala macam jenis pengelola negara. 

Tak ada tebang pilih, semua wajib mendukung penyelesaian pandemi Covid 19. Kalau masih kurang dananya buat aja progresif acara pemotonga gajinya. Bisa dilakukan seperti pajak progresif kendaraan atau lapis PPh pasal 17 dimana yang kaya prosentasenya lebih besar. Mantap kan.

Ini opsi agar terciptanya "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia", bukannya malah memeras sapi kurus yang tak menghasilkan susu. Percayalah pak Presiden, Menteri, dan Wakil Rakyat, anda tidak akan mendapatkan yang anda inginkan dari kebijakan menyusahkan rakyat yang sudah susah. Kalau yang kaya gak papalah.

Saya sendiri salut dan respek terhadap orang-orang kelebihan harta yang menyumbangkan harta ditengah sulitnya ekonomi saat ini. Tak harus kaya untuk menyumbang, kelebihan harta juga bisa kok. Tak perlu ada Perpres, Kepmen, Undang-undang, dan segala macam ribetnya birokrasi, mereka sudah memulai berbagi terhadap sesama.

Catatan, kisah dan nama di atas adalah fiktif yang based on true story. Apalah terserah.