Kongres PDI Perjuangan menegaskan sikap partai politik tersebut terhadap pemerintahan Joko Widodo dimana pidato Megawati saat pembukaan kongres dengan menegaskan sikap kritis PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Pidato tersebut dapat ditafsirkan sebagai peringatan dan teguran bagi pemerintahan saat ini yang dipegang oleh Joko Widodo. Megawati memberikan teguran dan peringatan kepada Pemerintahan Jokowi-JK saat ini agar dalam menjalankan roda pemerintahan tetap mematuhi dan memegang teguh konstitusi dan memenuhi janji kampanye kepada rakyat dahulu yang memang seharusnya tetap diingat dan diupayakan untuk mewujudkannya oleh pemerintahan saat ini.
Selain itu, dalam pidatonya Megawati juga menyinggung mengenai adanya pengkhianatan dari sejumlah orang dekat yang menusuk dari belakang yang kerap ia alami selama ini. Megawati memang tidak menyebut nama siapa orang yang dimaksud. Namun, jika kita amati konteks pidatonya, hal itu tentu mengarah kepada beberapa orang yang ada dalam sekitar wilayah politik. Pengkhianatan itu bisa dimaknai sebagai bentuk peringatan sekaligus pesan Megawati kepada siapapun di lingkaran kekuasaan saat ini, termasuk Jokowi, agar peristiwa pengkhianatan yang pernah dialaminya tidak terulang kembali. Oleh karena itulah Jokowi diperingatkan oleh Megawati ketua umum partai politik yang membawanya menjadi orang nomor 1 di Indonesia agar senantiasa mengeluarkan kebijakan dengan memperhatikan rakyat dan berlandaskan konstitusi Negara.
Presiden Jokowi memang harus melakukan perubahan baik dalam sikap, kebijakan, maupun hubungannya dengan Megawati serta PDIP sebagai partai pengusung utama dan penyangga kekuasaannya. Jika itu diabaikan, berbagai persoalan pelik akan mengganggu perjalanan pemerintahannya.
Sejak dilantik hingga bulan kelima kekuasaannya, banyak hal yang tak sinkron muncul ke permukaan, terutama tak sekata dan sejalannya para menteri. Itu berimbas pada keputusan presiden. Contoh terbaru uang muka mobil pejabat yang akhirnya bermasalah dan mempermalukan presiden sendiri.
Waktu memang masih cukup panjang untuk Jokowi meluruskan kembali niat dan tekadnya memimpin Indonesia. Presiden tidak boleh terlalu mengikuti kemauan partai pendukung yang tak sejalan dengan kepentingan rakyat. Buah dari terlalu akomodatifnya Jokowi pada partai pendukung (dan ini bertolak belakang dengan janji dan komitmennya bahwa tidak ada kepentingan politik dalam koalisi) telah melahirkan berbagai stigma buruk pada Presiden Jokowi. Oleh karena itulah sudah seharusnya presiden memperbaiki stigma itu agar menjadi stigma yang baik dari berbagai kalangan sehingga dalam kebijakan yang akan dikeluarkan tidak terjadi banyak pertentangan.
Peringatan Megawati berarti juga peringatan dari seluruh rakyat Indonesia. Rakyat merekam janji-janji. Tapi semua harapan terasa hilang. Jokowi seperti meninggalkan rakyat. Dia berpihak pada pejabat serta sejawatnya dalam koalisi. Dengan kejadian tersebut, maka Jokowi harus mampu memenuhi semua janji-janji kampanyenya kepada rakyat dan setiap kebijakan yang akan dikeluarkan harus mampu mengindahkan hati rakyat dalam arti memihak kepada rakyat dan terlepas dari intervensi politik.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H