Kritik, ya, kata yang cukup membuat telinga para pemangku kepentingan kemerah-merahan. Apalagi terlontar di saat kungkungan virus mematikan seperti saat ini. Yang mana efeknya tidak hanya mengenai kesehatan semata, melainkan berimbas ke sektor-sektor lain. Seperti pariwisata, perindustrian, transportasi, dan lain-lain yang ada sangkut pautnya dengan perekonomian lokal maupun internasional.
Pemerintah-pun tak bisa tinggal diam untuk mengatasi situasi yang begitu pelik ini. Berbagai langkah kebijakan telah diambil dalam rangka menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara supay tidak terlalu bergoyang hebat yang mengakibatkan collapse sebagai konsekuensi terburuknya. Seperti halnya melakukan kampanye secara masif kepada masyarakat untuk tinggal di rumah sampai situasi agak membaik, sering mencuci tangan, dan hindari kerumunan. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai kabar terkini tentang pelarangan mudik lebaran tahun ini.
Namun tuaian kritik terhadap berbagai kebijakan tersebut tak ada henti-hentinya. "tidak ada satupun kebijakan yang bisa memuaskan semua kalangan, karena adanya perbedaan sudut pandang", kata Presiden Jokowi ketika di wawancarai oleh Najwa Shihab di Istana Negara baru-baru ini. "apalagi situasi kali ini berbeda, pilihan kebijakan biasanya antara baik dan buruk. Tapi sekarang kita harus memilih kebijakan antara yang buruk dengan yang buruk." Lanjut beliau.
Cukup menarik untuk kita bahas mengenai berbagai kebijakan yang sampai ini sudah diterapkan oleh pemerintah. Mungkin kita bisa beropini sedikit tentang kebijakan-kebijakan tersebut, walaupun sebagian besar opini ini berasal dari para ahli sih hehe..
1. Himbauan Pencegahan Penyebaran Virus Corona
Kebijakan satu ini mungkin yang paling bisa didukung oleh semua kalangan. Bahkan dengan kemajuan teknologi sekarang ini informasi mengenai himbauan tersebut dapat mudah disebarkan. Terkait dengan seperti menghindari kerumunan, rajin cuci tangan, dan diminta untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah untuk sementara waktu.
Namun setelah beberapa pekan berlalu, muncul permasalahan baru. Ternyata ketahanan ekonomi mayoritas keluarga di Indonesia belum siap untuk ini. Apalagi mereka yang mata pencahariannya mengharuskan untuk keluar rumah. Seperti ojek online, sopir angkutan, pedagang kaki lima, dan sebagainya.
Muncullah berbagai kritik. Ada kritikan yang hanya sekedar nyinyir, ada juga yang memberikan kontribusi solusi untu mengatasinya. Diantaranya adalah pemberlakuan Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Universal Basic Income sebagai kompensasi dan tanggung jawab pemerintah terhadap keberlangsungan hidup rakyatnya.
Dari berbagai solusi tersebut yang paling banyak mendapat dukungan, termasuk saya hehe ialah Universal Basic Income. Dimana 10% dari Produk Domestik Bruto Indonesia dalam setahun dibagaikan kepada 40% warga yang berstatus sosial terbawah. Kalau kurang paham silahkan pelajari sendiri hehe. Solusi ini mungkin yang paling cocok digunakan di masa pandemi ini.
2. Pembatasan Sosial Berskala Besar
