“Hancurkan Militerisme sisa Orba! Usut Tuntas Kasus Pelanggaran HAM! Bangun Persatuan Mahasiswa Kerakyatan! Bangun Alat Politik Rakyat!”
Salam Mahasiswa Berjuang!
16 tahun reformasi masih dalam belenggu pelanggaran HAM, 16 tahun reformasi negeri ini lupa akan pelanggaran HAM. 16 tahun reformasi politik Orba dan Militerisme masih berkuasa
16 tahun silam, tepatnya 21 Mei, Soeharto terpaksa mengundurkan diri kala gerakan mahasiswa dan rakyat menuntut penggulingan Rejim Orde Baru. Hari tersebut adalah kunci bagi terbukanya ruang demokrasi dan peluang perubahan menuju negeri yang lebih berdaulat secara ekonomi dan politik, menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia), dan bebas korupsi.
Reformasi tidak datang dengan sendirinya tanpa pengorbanan.. Ia lahir dari kesakitan para aktivis korban penculikan dan pembunuhan, air mata keluarga korban yang ditinggalkan. Menyusul pembunuhan, penculikan sebelumnya yang dalam kurun waktu 32 tahun sudah lazim terjadi. Kita ingat dengan kasus pembantaian 1965, Talangsari, Tanjung Priok, Marsinah, Udin, Munir dan masih banyak lagi. Deretan pelanggaran HAM itu tidak lepas dari tanggung jawab Orde Baru yang dimotori Golkar dan keluarga Cendana beserta kroni-kroninya, seperti Prabowo, Wiranto, SBY dll. Hanya butuh waktu tak lebih dari 10 tahun untuk militer Orde Baru berkuasa.
Akan tetapi harapan itu sirna. Penegakkan Demokrasi dan HAM, masih mencemaskan dan mengkhawatirkan karena kroni-kroni politik Militer Orba masih bertengger di tampuk kekuasaan Indonesia. Buktinya, penyelewengan kekuasan yang meilbatkan unsur militer orba terus terjadi dari berbagai macam kasus pelanggaran HAM belum dituntaskan, Penjualan Sumber Daya Alam Negara, RUU dan UU anti demokrasi dibuat untuk melanggengkan ekonomi pasar bebas, bahkan Pelaku pelanggaran HAM yang notabene adalah kroni militer orba bebas berkeliaran bahkan berkuasa, masuk partai, buat partai, dan jualan partai.
Tak heran bila penegakan HAM tidak pernah terjadi dan perubahan sesuai cita-cita reformasi semakin jauh dari harapan. Pun dengan pengerukan Sumber Daya Alam terus dilanggengkan melalui UU yang berpihak pada modal dan stabilitas nasional lewat UU Kamnas dan Ormas. Rakyat dijadikan ancaman bagi keamanan dan stabilitas nasional demi kelancaran perputaran modal.
Pemilu 2004-2014, seperti pemilu-pemilu sebelumnya jadi ajang jual beli suara untuk berebut remah kekuasaan, bukan untuk rakyat tapi untuk pemodal. Bahkan dalam Pemilu tahun ini, mantan-mantan petinggi militer pelanggar HAM lebih mendapat tempat, seperti Prabowo, Wiranto, Sutiyoso dan tak lupa Partai Golkar sang motor Orde Baru masih mendulang suara terbanyak 3 besar. Ini menandakan, secara mendasar belum ada perubahan signifikan, pemilu 5 tahunan hanya menghasilkan pemerintahan dengan watak dan karakter yang tak jauh beda dengan Orde Baru. Demikian pula dengan elit politik sipil, dengan takzim mewarisi watak Orde Baru dan tak punya kepentingan anti militerisme. Tak aneh bila seorang Jokowi pun menggaet dukungan dari militer pelanggar HAM seperti Hendro Priyono yang bertanggung jawab atas pembunuhan Munir.
Kenyataan-kenyataan di atas tak luput dari kesalahan gerakan yang tak sanggup menghadirkan kekuatan alternatif (partai rakyat) sehingga rakyat punya pilihan yang benar-benar merepresentasikan kepentingannya. Tentu saja dengan keterlibatan langsung rakyat secara luas, untuk menciptakan perubahan, menghadang Orde Baru dan militerisme.
Mengingat situasi darurat akan hadirnya kembali militerisme dan Orde Baru, maka kami menuntut kepada pemerintah sekarang maupun yang akan terpilih:
1. Adili dan Penjarakan Pelanggar HAM (Pembunuhan Wji tukul, Marsinah, Munir, Udin, Talang Sari, pembantaian 1965, perkosaan Mei 1998,, dll)
