Semenanjung Indochina merupakan suatu wilayah yang terdapat di kawasan Asia Tenggara. Penamaan Indochina didasari oleh posisi geografis wilayahnya yang terletak berdekatan dengan China dan India. Posisi geografis tersebut kemudian memengaruhi kebudayaan negara-negara di wilayah tersebut yang banyak dipengaruhi oleh budaya China serta India. Salah satu negara yang terdapat di wilayah tersebut merupakan Kamboja.
Kamboja merupakan negara paling selatan di wilayah Indochina. Sebagai negara yang telah dipengaruhi oleh banyaknya budaya China dan India, Kamboja masih menjalin kerjasama yang baik dengan China hingga saat ini. China diketahui banyak membantu dukungan ekonomi terhadap Kamboja. Banyaknya bukti kedekatan kedua negara tersebut membuat dunia internasional berspekulasi bahwa China menggunakan Kamboja sebagai "tameng" untuk mempertahankan posisinya pada isu Laut China Selatan.
Kedekatan kedua negara ini menjadi pemantik bagi panasnya kekuatan hegemoni Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan. Salah satunya mengenai isu pembangunan pangkalan militer China di daerah Kamboja. Pada November 2018, Amerika Serikat menekam Kamboja atas adanya dugaan pembangunan pangkalan militer Angkatan Laut China di Kamboja, hal tersebut kemudian segera dibantah oleh Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.
Hun Sen menyatakan bahwa telah menerima surat dari Wakil Presiden AS masa itu, Mike Pence, terkait kekhawatiran AS akan kemungkinan munculnya pangkalan Angkatan Laut China di Kamboja. Hun Sen kemudian menegaskan bahwa Konstitusi Kamboja melarang segala bentuk kehadiran pasukan asing ataupun pembangunan pangkalan militer apapun di wilayah kedaulatan negara Kamboja.
Setelah adanya pernyataan tersebut, isu ini cukup mereda. Akan tetapi, keredaan tersebut tidak bertahan lama. Isu kembali terangkat akibat adanya foto satelit beredar di masyarakat yang menunjukkan fasilitas di pangkalan militer di daerah Ream, Kamboja, yang tengah dibongkar pada tahun 2020. Media massa memprediksi bahwa pembongkaran tersebut ditujukan untuk membangun pangkalan militer Angkatan Laut baru yang dapat digunakan oleh Angkatan Laut China.
Kamboja kemudian memberikan bantahan terkait isu tersebut. Melalui Komite Nasional Keamanan Maritim, Kamboja menyatakan bahwa pembongkaran pangkalan militer Angkatan Laut tersebut hanya bertujuan untuk perbaikan infrastruktur yang telah menjadi rencana anggaran Kamboja. Perbaikan ini dilakukan karena pangkalan dianggap masih sangat kecil dan belum memiliki fasilitas yang mumpuni, seperti docking, dan ukuran pangkalan masih terbatas hanya untuk pelatihan standar dan kegiatan-kegiatan. Maka dari itu, komite memastikan bahwa pembangunan ini hanya dilakukan untuk memaksimalkan fungsi dari pangkalan militer tersebut, tanpa adanya perubahan atau pengalih fungsian dengan mitra asing lain.
Penjelasan dari Kamboja tersebut kemudian menjadi kontra dengan kenyataan yang ada setelah pemerintah China menyatakan bantuan pembangunan pangkalan militer Angkatan Laut di Ream. Pernyataan tersebut merupakan bentuk klarifikasi setelah adanya singgungan dari Presiden AS, Joe Biden, pada pertemuannya dengan PM Kamboja, Hun Sen, di KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN di Phnom Penh, Kamboja pada November 2022. Melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dinyatakan bahwa China tidak membangun pangkalan tersebut untuk negaranya sendiri. Pangkalan tersebut sejatinya tetap menjadi milik Kamboja. China hanya membantu Kamboja dalam melakukan perawatan serta pembangunan ulang pangkalan Angkatan Laut tersebut dalam rangka mendukung peningkatan infrastruktur Kamboja.
Pernyataan Mao didukung dengan adanya rilis media oleh Global Times, media resmi Partai Komunis China, yang menerangkan bukti bahwa China sama sekali tidak menempatkan segala kapal perang milik negaranya, ataupun menguatkan eksistensi militernya di pangkalan militer Kamboja yang terletak di Ream tersebut. Akan tetapi, pernyataan tersebut tidak serta-merta menjadi angin sejuk dan meredamkan semua ketegangan yang ada. Adanya hubungan China-Kamboja yang dianggap cukup konfliktual bagi dunia internasional membuat isu ini sulit untuk mereda.
Diketahui bahwa Kamboja sedang mengalami stagnasi terkait hubungannya dengan Amerika Serikat. Hal tersebut justru menambah kedekatan serta dominasi pengaruh China di Kamboja. Selain itu, pendanaan pembangunan ini diduga juga sebagai langkah China untuk mengeratkan hubungannya dengan Kamboja, mengingat bahwa Kamboja memiliki masalah demarkasi yang berkepanjangan dengan Vietnam, dan pangkalan Angkatan Laut milik Kamboja tersebut berada berdekatan dengan Pulau Phu Quoc yang merupakan wilayah Vietnam.
Asumsi tersebut semakin diperkuat juga dengan pembangunan Bandara Internasional Dara Sakor yang bersamaan dengan perbaikan pangkalan Angkatan Laut ini. Diduga Bandara serta pangkalan tersebut akan menjadi alat bagi China untuk terus meningkatkan eksistensinya secara masif di wilayah Asia Tenggara, yang mana hal tersebut berkaitan dengan isu Laut China Selatan yang tidak kunjung menemukan titik terang. Meskipun begitu, Kamboja terus berusaha untuk membuktikan bahwa tidak adanya pembangunan pangkalan militer China di negaranya dengan cara memfasilitasi kunjungan wartawan lokal dan asing ke pangkalan militer untuk menunjukkan transparansi mengenai pembangunan tersebut. Akan tetapi, bagaimanapun, isu ini telah meluas secara masif sehingga tidak mudah untuk meredam ketegangan dan berbagai spekulasi yang ada.
Munculnya isu ini juga menjadi perhatian bagi negara-negara tetangga Kamboja serta negara anggota ASEAN. Dengan adanya isu ini, tentu saja dapat merambat kepada meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan, ditambah dengan fakta bahwa China telah banyak mengintimidasi nelayan-nelayan serta kapal negara lain di Laut China Selatan, khususnya kapal milik AS. Apabila prediksi mengenai pembangunan pangkalan militer China benar-benar terjadi, akan banyak pihak yang dirugikan, serta dapat menimbulkan potensi keretakan hubungan antar anggota ASEAN.
