Slogan salam dua jari tiba-tiba berubah menjadi Salam gigit jari, menjadi trending topik di media social twitter dan ramai dibicarakan di facebook. Akibat  kebijakan pemerintah rezim Jokowi-JK menaikkan harga BBM jenis premium. Terhitung sejak selasa (18/11) pukul 00.00, harga BBM jenis Premium menjadi Rp. 8500 dari harga semula Rp. 6500/liter. Kebijakan yang dirasakan banyak orang adalah mendadak dan sarat kepentingan asing. Seperti yang diutarakan oleh politisi PDIP, Effendy Simbolon, bahwa Tiga menteri sektor ekonomi di kabinet Jokowi-Jk tidak mencerminkan ideologi Trisakti, Rini Soemarno, Sudirman Said dan Sofyan jalil, mazhab ekonomi mereka adalah neoliberalisme ( TribunNews, 4/11). Sudirman Said adalah Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM), Rini Soemarno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Sopfyan Djalil, Menteri Koordinator bidang perekonomian.
Jokowi yang katanya berpihak ke wong cilik namun nyatanya justru mencekik wong cilik. Bagaimana tidak, efek kenaikan BBM ini akan merambat ke segala lini kehidupan masyarakat, Mungkin ini tidak berpengaruh banyak untuk para elit dan masyarakat kelas menengah ke atas, namun akan sangat terasa bagi masyarakat bawah. Muncul efek domino, kenaikan harga BBM jenis premium ini akan mengakibatkan harga-harga komoditas yang lain juga naik, seperti sembako, biaya transportasi, biaya produksi, jasa dan komoditas lainnya. Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri. Meski demikian, rezim baru ini  justru seolah-olah ‘tuna rungu dan tuna netra’,mati rasa dan tidak mau tahu.
Dengan alasan kenaikan hrga BBM ini akan dialihkan kepada sektor-sektor produktif, dan pembanguan infrastruktur, pertanyaannya, apakah nanti dana itu akan menjadi ‘bancakan’ para elit tertentu saja? Yang akan bocor kemana-mana. Pengalaman berkata, pengalihan ke sektor produktif,namun kenyataannya tidak jadi apa-apa, menguap entah kemana. Ini hanya upaya terselubung pemerintah mengambil uang dari saku rakyat, seperti dikatakan oleh politisi PKS, Fahri Hamzah di berbagai media online.
Ini kebijakan yang terburu-buru, tanpa konsultasi terlebih dahulu ke DPR, ini menimbulkan persoalan baru, bisa saja DPR menggunakan hak interplasinya, atau bahkan bisa menjadi pemakzulan presiden, karena syarat menuju ke sana bisa terpenuhi. Undang-undang tentang APBNP 2014, pasal 7 ayat 1, yang telah disepakati pemerintah sebelumnya dengan DPR bahwa BBM akan dinaikkan jika harga minyak dunia melebihi 15 porsen dari asumsi sebesar 105 dollar/barrel, sementara sekarang harga minyak dunia sedang turun dari asumsi itu.
Bahkan ada yang mensinyalir kenaikan ini adalah bagian dari settingan para pemilik modal asing, Bank Dunia, seperti disampaikan mantan staf ahli presiden SBY, Andi Arief ke INILAH.COM. Sinyalemen andi bisa saja benar, karena pada 18 Maret 2014 yang lalu, Lead Economist World Bank Jim Brumby berkunjung ke Indonesia, dan memberi saran ke Jokowi untuk menaikkan BBM untuk menyehatkan fiscal. Skenarionya dengan menaikkan sebesar 31 % yaitu Rp. 2000 atau menaikkan 50 %.
Besar kemungkinan pihak asing bernafsu masuk lebih dalam ke dalam bisnis retail BBM di tanah air, dimana sebelumnya mereka tidak diberi kesempatan leluasa akibat kebijakan pemerintah SBY yang tidak mengakomodir keinginan mereka untuk menaikkan harga BBM premium, dengan naiknya BBM premium maka BBM milik asing, akan berebut dan loncat kegirangan merebut ‘jatah kue’ bisnis perminyakan di tanah air. Nasi sudah jadi bubur, kata para pendukung Jokowi atau sering dipanggil jokowers dimedia social, bahwa kenaikan BBM adalah sebuah takdir??so….terima saja.
Jika demikian kemana jiwa nasionalisme rezim ini?  Mereka lebih mengutamakan asing daripada membela hajat hidup masyarakat banyak. Kebijakan yang diramu di istana Negara, oleh para ekonom beraliran Neolib, pengaruhnya telah sampai ke dapur warga Negara. Ibu-ibu mengeluh dengan naiknya harga semua bahan pokok. Mahasiswa kecewa dengan naiknya ongkos trasnportasi. Sopir angkot mogok karena regulasi harga yang belum jelas.