Semoga anda tidak bosan dengan tulisan seperti ini.
Animo masyarakat Indonesia menghadiri undangan dari pejabat Indonesia yang melakukan kunjungan ke Qatar sangat rendah. Jangankan untuk bertatap muka dengan pejabat sekelas eselon I dengan pejabat sekelas mentri saja ogah. Undangan untuk seratusan orang yang hadir cuman sepuluhan. Alhasil ruang pertemuan yg dipesan sering kosong melompong, makanan yang disediakan pihak hotel mubazir.
Seminggu lalu undangan dari KBRI disebar untuk setiap perwakilan masyarakat untuk bertatap muka dengan pejabat BNP2TKI membahas KTKLN atau tepatnya sosialisasi UU yng mengatur KTKLN di sebuah hotel yang cukup elit di Doha. Jawab saya singkat: BOSEN..........................................!
Entah berapa kali pertemuan yang saya hadiri membahas masalah KTKLN dan perTKI-an baik dengan pejabat Kemenaker, Depkes, DPR, DPD tapi hasilnya sami mawon. Mereka sepertinya datang hanya untuk menghabiskan anggaran sosialisasi atau anggaran perjalanan dinas, ada dokumentasi pertemuan sebagai pertanggungjawaban, jalan-jalan di tempat wisata atau mall, belanja di pasar tradisional, setelah itu pulang. Masukan-masukan hanya ditulis (mungkin juga pura2) setelah itu masuk tong sampah (siapa tahu). Capek deh.....................!.
Kemarin dan hari ini tatap muka yang dibungkus sosialisasi TKI-BNP2TKI berlangsung. Topik yang dijamin hangat adalah KTKLN yang multitafsir itu akan berlangsung. Masihkah ada harapan untuk hal yang sebenarnya sederhana ini? Saya mengerti KTKLN bisa dijadikan pengganti Paspor (biasanya paspor TKI/W ditahan majikan) untuk mengungkap identitas yang TKI/W yang sebenarnya. Nah pertanyaannya bagaimana kalau KTKLN itu hilang atau sengaja dihilangkan oleh pihak2 tertentu?. Jika demikian tujuannya kenapa para TKI/W tidak dipasang chips saja di lengan, tangan atau di'bathuk' seperti di film-film Hollywood?. Pasti TKI/W kita akan naik gengsi dan harga kemudian negara kita dimasukkan ke dalam katagori negeri yang supermaju. Byangain TKW/I nya saja dipasangi chips atau bar code coi.................! Wkwkwkwkwkwkwk.................................
Paspor khusus TKI
Belum lagi masalah KTKLN redah kini muncul gagasan paspor satu pintu atau khusus ke negara tertentu. Kira - kira mirip paspor haji yang hanya bisa dipakai di negara tertentu. Saya maklum ini adalah pemikiran mencari solusi untuk mencegah 'TKW trafficking' yang paling mudah.
Kini TKW trafficking adalah permasalahan tersendiri bagi KBRI di Timur Tengah. Banyak TKI yang tidak mempunyai kontrak kerja yang jelas adalah korban 'habis manis sepah dibuang', habis diperas tenaganya tanpa upah kemudian hanya diturunkan di depan KBRI, habis dipakai atau dijual kehormatannya dan hamil kemudian disuruh lari ke KBRI. Pihak KBRI tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada dokumen karena sengaja dihilangkan atau ditahan oleh majikan atau agen. Di KBRI Doha ada sekitar 100-an di Kuwait mencapai jumlah 500-an. Pemerintah RI sudah melakukan moratorium pengiriman TKW ke Kuwait dan TKW yang masuk ke negeri itu adalah hasil 'trafficking' dari UEA, Arab, Qatar, Oman, Jordan dan negeri Arab yang lain. Dan lagi-lagi pihak yang dirugikan adalah para TKW dan tentu saja negara RI. Pening aku.....pening aku......
Nah kelemahannya dari paspor satu pintu adalah bagaimana kalo ada TKW/TKI ingin berlibur ke Eropa, Amerika, sebelum ke tanah air transit dulu karena ingin jalan-jalan di Dubai, Hongkong, Makau, China, Malaysia, Singapore, dsb. Belum lagi jika ada penugasan dari kantor untuk menghadiri seminar, konferensi di London, Texas, Wina, Brussel dsb. Bagaimana jika ingin berumrah, haji, pergi ke Petra Yordan, Turki dsb. Apakah harus meminta paspor baru atau Surat keterangan Perjalanan dari KBRI setempat? Tentu solusi ini masih sangat prematur menginagt lingkup TKI/W itu sangat luas. Di samping rumit. high cost dan merepotkan lalu apa kata dunia kerja? Ehm...mempekerjakan TKI/ TKW kok ribet banget ya..............!.
Setiap masalah pasti ada solusinya dan solusi yang baik adalah win-win solution
Ingat pepatah the more you do the more you make mistake, the more you send TKW the more you have a problem. Nah daripada anggaran dipakai untuk pembuatan UU TKI/W, study banding, sosilaisasi UU, pembuatan KTKLN, satgas TKI/W, dan lain sebagainya alangkah baiknya dana- dana seperti itu diperuntukkan demi pemberdayaan para wanita dan keluarga di Indonesia sehingga tidak perlu dikirim TKW sektor rumah tangga ke luar negeri. Ingat tulisan saya sebelumnya 'banyak mudhorotnya' pengiriman TKW keluar negeri bagi generasi muda kita. Ajarkan kepada kaum laki di Indonesia untuk menjadi an officer and gentleman kepada keluarganya. Maka dengan sendirinya negara tidak perlu repot dengan UU TKW, BNP2TKI, KTKLN, Paspor Satu Pintu, Satgas TKI, Uang tebusan yang hanya menambah rumit permasalahan dan menguras keuangan negara. Gitu aja kok repot.....................................!
