Akhirnya kocok ulang kabinet diumumkan. Kabinet baru kemarin dilantik. Tentu tidak semua orang puas dan setuju dengan pilihan presiden, namun ada beberapa hal yang menarik dari reshuffle kali ini.
Keberhasilan presiden meyakinkan Sri Mulyani untuk meninggalkan posisi tingginya di Bank Dunia dan kembali bergabung dengan pemerintah adalah plus point bagi Jokowi. Inilah seorang menteri cakap, tegas, dan berprestasi yang pernah menjadi korban dagang politik di era SBY yang tentunya telah berpikir ulang tujuh keliling sebelum menerima tawaran Jokowi. Dengan rekam jejak nasional dan internasionalnya, menteri ini menjadi tumpuan harapan banyak pihak, termasuk pasar.
Dalam surat pamit kepada koleganya di Bank Dunia, Sri Mulyani antara lain mengatakan " Saya akan mendedikasikan seluruh upaya saya bagi mempercepat agenda pembangunan Indonesia, dengan tujuan untuk memperbanyak dan memperbaiki pelayanan, khususnya bagi si miskin, dan memastikan agar seluruh warga negara dapat berpartisipasi dalam meraih manfaat dari pembangunan yang sehat".
Walaupun disana sini masih berbau transaksional yang tak terhindarkan, namun pada dasarnya reshuffle kali ini telah menunjukkan keprcayaan diri dan kemandirian Jokowi lebih jauh.
Yang paling menyolok adalah kemandirian beliau dan ketakterikatannya sebagai "petugas partai" ketika beliau tetap mempertahankan Rini Sumarno sebagai menteri BUMN. Juga sebelum ini kita dikejutkan dengan pengangkatan Jendera Polisi Tito Karnavian sebagai Kapolri, padahal sudah jadi rahasia umum bahwa ketua partai beserta fraksinya di DPR menghendaki menteri BUMN baru serta jenderal polisi lain yang diangkat jadi kapolri.
Pertimbangan presiden dalam menilai menteri-menterinya yang diganti belum tentu seluruhnya sama dengan penilaian publik. Ada satu dua menteri yang diganti atau digeser posisinya yang menjadi pertanyaan publik dan ada beberapa menteri baru dari partai politik yang kurang cukup diteliti integritas dan latar belakangnya.
Tampaknya para menteri yang jadi "korban" reshuffle ini sejak awal kurang paham dengan gaya dan kepemimpinan Jokowi. Inilah barangkali presiden yang paling tidak sabar menunggu hasil kerja pembantunya. Berulang kali beliau mengatakan bahwa menteri akan dievaluasi sesuai hasil kerja yang bisa dirasakan langsung dan segera oleh masyarakat.
Gaya kepemimpinan lain Jokowi yang gagal ditangkap beberapa menteri yang diganti adalah kesahajaan dan kelemah lembutan presiden dalam berkomunikasi. Beberapa menteri yang diganti tampaknya juga atas dasar pertimbangan menciptakan kerukunan dan kedamaian didalam penyelenggaraan negara dengan menghindarkan kegaduhan dan kontroversi.
Namun tekanan kocok ulang kali ini seperti diucapkan sendiri oleh presiden ketika mengumumkan apa yang dinamakannya sebagai penyegaran kabinet adalah tantangan ekonomi yang makin memerlukan perhatian. Kecuali mendikbud, hampir seluruh anggota kabinet baru dan yang diganti, berhubungan langsung atau tidak langsung dengan ekonomi.
Khusus mendikbud, banyak yang mempertanyakan pencopotan menteri Anies Baswedan yang populer itu. Bisa jadi keputusan presiden yang satu ini masuk pertimbangan politik, yakni mengembalikan "tradisi" pos Menteri Agama untuk NU dan Menteri pendidikan untuk Muhammadiyah. Atau Anies yang tidak punya backing politik telah menjadi korban penggusuran karena presiden harus mengaduk ulang kabinet bagi menampung pendatang dari partai pendukung baru Golkar dan PAN.
Tanpa bermaksud mengatakan menteri asal partai bukan profesional, dalam kocok ulang kali ini ada tujuh menteri profesional non partai yang diganti di kementerian keuangan, maritim, bapenas, menhub, mendikbud, mendag, dan menteri ESDM sedang penggantinya empat profesional non partai dan tiga orang partai yakni perindustrian, perdagangan, dan maritim. Sebaliknya satu menteri partai diganti oleh independen yakni menteri agaria.
