Tahun ini, pemerintahan Jokowi-JK menginjak masa bakti dua tahun. Dalam visinya yang tertuang dalam Nawa Cita, Presiden Jokowi mendeklarasikan untuk fokus membangun pertanian yang berdaulat dan memanusiakan petani. Dalam agenda ketujuh Nawa Cita disebutkan “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik, menitikberatkan pada upaya mewujudkan Kedaulatan Pangandan Mensejahterakan Petani”.
Bentuk keseriusan pun kembali dipertegas Presiden Jokowi di depan para kepala daerah di Jakarta, tanggal 4 Agustus lalu yang mengatakan, “Daerah harus fokus mengelola potensinya secara tuntas dari hulu sampai hilir. Jangan ingin mengerjakan semuanya tetapi tidak ada yang tuntas.” Tentang pangan pun Presiden Soekarno pernah berpesan, ”Persoalan pangan adalah persoalan hidup-matinya suatu bangsa.”
Oleh karena itu, dalam berbagai kesempatan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman selalu mengatakan, “Kita jangan mewariskan impor dan kemiskinan bagi generasi mendatang.” Pernyataan-penyataan inilah yang menjadi satu inspirasi dalam membangun pertanian secara berkelanjutan dan harus mengedepankan asas manfaat yang diperoleh petani, bukan semata-mata pada kelompok pelaku usaha atau pihak tertentu. Tak ayal, Mentan Amran telah “mendeklarasikan” perlawanan atas praktik kartel pangan yang telah terbukti memiskinkan petani sekaligus merugikan konsumen.
Lalu, apa hasil nyata komitmen pemerintahan Jokowi-JK terhadap perkembangan ekspor-impor pangan dan upah buruh tani? Tentang hal ini tentunya tidak diragukan akan hasil diperoleh. Pada tanggal 17 Oktober 2016, BPS merilis beberapa data strategis tentang data perdagangan dan perkembangan rupiah. Data tersebut mengungkapkan kebijakan dan program strategis Kementerian Pertanian sudah on the track dalam meningkatkan ekspor, menurunkan impor, dan meningkatkan upah buruh tani atau dengan kata lain telah mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
Data BPS tersebut menyebutkan, ekspor nonmigas September 2016 mencapai US$11,45 miliar atau naik 2,85 persen jika dibandingkan ekspor September 2015. Impor nonmigas September 2016 mencapai US$9,55 miliar atau naik 0,95 persen jika dibandingkan September 2015. Barang nonmigas ini seperti hasil perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan hasil pertambangan yang bukan berupa minyak bumi dan gas.
Terkait perkembangan upah buruh tani, pemerintah mampu menongkelnya sehingga buruh tani mampu memenuhi kebutuhan pangan dan lepas dari jeratan kemiskinan. Tercatat, data BPS menyebutkan, upah nominal harian buruh tani nasional pada September 2016 naik 0,24 persen dibanding upah buruh tani Agustus 2016, yaitu dari Rp 48.120 menjadi Rp 48.235 per hari.
Dengan begitu dapat disimpulkan, apabila merujuk pada indikator Bank Dunia dalam menentukan kemiskinan dengan batasan penghasilan USD 2 per hari (dengan kurs sebesar Rp13.000 per USD), maka buruh tani saat ini tidak ada yang dalam keadaan miskin.
Untuk itu, harus diakui bahwa prestasi ekspor-impor nonmigas dan upah buruh di atas merupakan kontribusi besar dari pencapaian pembangunan sektor pertanian pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini terungkap dari Data BPS 2016 yang merilis Angka Tetap produksi padi tahun 2015 sebanyak 75,40 juta ton gabah kering giling (GKG) atau naik 4,55 juta ton (6,42 persen) dibandingkan tahun 2014. Produksi jagung sebanyak 19,61 juta ton pipilan kering atau naik 0,60 juta ton (3,18 persen) dibandingkan tahun 2014.
Sementara itu, produksi kedelai pun ikut naik, produksinya 963,18 ribu ton biji kering atau naik 8,19 ribu ton (0,86 persen) dibandingkan tahun 2014. Kemudian di akhir 2016, berdasarkan ARAM II BPS diprediksi terjadi peningkatan produksi padi sebesar 79,14 juta ton dan jagung 23,16 juta ton.
Peningkatan produksi ini memberikan dampak peningkatan volume ekspor komoditas padi, jagung, kedelai, bawang merah, dan cabai di tahun 2015 yang mencapai 290.035 ton. Sementara ekspor di tahun 2014 hanya sebesar 115.617 ton.
Demikian juga impor jagung turun 60 persen di tahun 2016. Impor jagung turun 47,5 persen pada periode Januari-Mei 2016 dibandingkan Januari-Mei 2015. Tidak ada impor bawang merah sampai dengan Mei 2016 atau turun 100 persen dibandingkan periode sama pada tahun sebelumnya.
