Koalisi Mengintai Dana Haji

Kontestasi Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 semakin dekat. Visi dan misi masing-masing pasangan capres/cawapres pun telah terhampar dan bisa diakses masyarakat luas. Setiap frase yang menampilkan kata ‘kerakyatan’ menjadi perhatian rakyat yang selama ini selalu dijadikan objek jualan dalam kampanye.

Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menjual agenda Melaksanakan Ekonomi Kerakyatan dalam visi dan misinya. Dari 8 agenda yang disampaikan, ada satu hal yang menggelitik untuk dikupas, yaitu Mendirikan Lembaga Tabung Haji seperti yang dinyatakan dalam poin 7 agenda Melaksanakan Ekonomi Kerakyatan yang merupakan penjabaran dari sebuah tajuk yang bombastis, “Agenda dan Program Nyata Untuk Menyelamatkan Indonesia” .

Agenda Mendirikan Lembaga Tabung Haji ini penuh dengan kontroversi, mengapa?

1.Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Konsekuensi logisnya, Indonesia juga menjadi negara pengirim jamaah haji terbanyak di seluruh dunia. Tercatat untuk tahun 2014 ini, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 168.800 orang calon jamaah haji. Dibawah payung hukum UU No. 13 Tahun 2008, Kementerian Agama menjadi episentrum penyelenggara ibadah haji termasuk pengelolaan Ongkos Naik Haji (ONH) dan Dana Abadi Umat (DAU) yang merupakan hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Sebagian besar bank konvensional dan bank syariah yang beroperasi di tanah air juga memiliki tabungan haji sebagai salah satu produknya. Lalu untuk apa lagi membentuk Lembaga Tabung Haji?

2.Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dikoordinasikan oleh Menteri Agama. Belakangan KPK menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan telah menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka. Saat masih menjabat menteri agama, Suryadharma Ali yang juga adalah Ketua Umum PPP adalah tokoh politik pertama yang menyatakan merapat ke kubu Prabowo. Saat itu visi dan misi Prabowo belum dirilis secara resmi dan Suryadharma Ali belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Setelah visi dan misi Prabowo resmi dirilis, menjadi masuk akal mengapa Suryadharma Ali merapat ke Prabowo. Bisa jadi Suryadharma Ali memiliki hasrat untuk mengelola biaya penyelenggaraan ibadah haji dan Prabowo bersedia mengakomodir hasrat Suryadharma Ali itu.

[caption id="attachment_343640" align="aligncenter" width="600" caption="Suryadharma Ali, mantan Menteri Agama & Ketua Umum PPP (worpress.com)"][/caption]

3.Bila benar Suryadharma Ali mengincar pengelolaan penyelenggaraan haji, maka itu sangat berbahaya. Potensi korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji besar sekali. ICW mencatat beberapa celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan korupsi pada penyelenggaraan ibadah haji

4.Prabowo berulang kali menyebut kebocoran anggaran negara secara berapi-api tapi faktanya Prabowo menjadi orang pertama yang membela Suryadharma Ali setelah KPK menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka korupsi dana penyelenggaraan haji. Bahkan, Prabowo meminta KPK berpikir untuk kepentingan negara. Sungguh pernyataan yang aneh saat tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana luar biasa itu dipersandingkan dengan kepentingan bangsa dan negara.

[caption id="attachment_343642" align="aligncenter" width="513" caption="Prabowo dan Suryadharma (indopolitika.com)"]

1403164050260089152

[/caption]

5.Lembaga Tabung Haji yang masuk dalam visi dan misi Prabowo-Hatta Rajasa bukanlah ide original sebab sejak tahun 2009, DPR RI telah menggagas perlunya badan khusus yang menangani penyelenggaraan ibadah haji. Apalagi ternyata Prabowo mencontek Malaysia yang telah memiliki lembaga khusus dengan nama serupa yaitu Lembaga Tabung Haji. Malaysia telah memiliki Lembaga Tabung Haji itu sejak tahun 1963. Ditengah seringnya Malaysia mengklaim produk asli Indonesia sehingga menimbulkan amarah rakyat yang terusik nasionalismenya, Prabowo malah hendak mencontek Malaysia.

[caption id="attachment_343644" align="aligncenter" width="470" caption="Lembaga Tabung Haji di Malaysia (blogspot.com)"]

1403164160174232619

[/caption]

6.Visi dan misi Prabowo-Hatta hanya menyebutkan Mendirikan Lembaga Tabung Haji tanpa penjabaran lebih lanjut yang menandakan agenda itu hanya sekedar agenda kosong tanpa konsep yang jelas atau mungkin memang tidak ada konsep yang disiapkan. Jelas terlihat bahwa dimasukkannya agenda mendirikan lembaga haji itu hanya bersifat sebagai pemanis dengan maksud merebut hati umat muslim tanpa ada niatan untuk sungguh-sungguh memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji.