Malaysia dan Kemarahan yang Kesiangan

Sekarang tibalah saatnja kita benar-benar mengambil nasib-bangsa dan nasib-tanah-air didalam tangan kita sendiri. Hanja bangsa jang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnja (Dibawah Bendera Revolusi, DJilid Kedua, 1965).

Kalimat di atas adalah prolog sebelum Bung Karno membacakan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Gedung Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta. Sayangnya, cita-cita itu sekarang tinggal cerita. Bangsa Indonesia tidak berani mengambil nasib-bangsa dan nasib-tanah-air di dalam tangannya sendiri. Sudah sejak lama. Dan ketika muncul kasus Malaysia, kemarahan kita menjadi sangat kesiangan.

Soal kedaulatan yang dicabik-cabik maupun harga diri yang diinjak-injak bukan barang baru, Malaysia hanya “mempertegas”-nya saja. Kedaulatan maupun harga diri itu sudah tergadai sejak lama kepada penjajahan gaya baru, penjajahan yang bukan semata fisik –tidak kasat mata. Bung Karno menyebutnya Nekolim, yaitu:

“Apakah neo-kolonialisme itu? Neo-kolonialisme adalah kolonialisme ‘model baru’. Di depan hakim kolonial di Bandung, tatkala atas nama Bangsa Indonesia aku menelandjangi kolonialisme, aku berkata sebagai berikut: Imperialisme bukan sadja sistem atau nafsu menaklukkan negeri dan bangsa lain, tapi imperialisme bisa djuga hanya nafsu atau sistem mempengaruhi ekonomi negeri dan bangsa lain. Ia ta’ usah didjalankan dengan perang atau bedil atau meriam atau kapal perang, ta’ usah berupa perluasan daerah negeri dengan kekerasan sendjata sebagai jang diartikan oleh van Kol, -tetapi ia bisa djuga berdjalan hanja dengan ‘putar lidah’ atau tjara ‘halus-halusan’ sadja, bisa juga berdjalan dengan tjara ‘penetration pacifique’.” (Pidato Genta Suara Republik Indonesia, Amanat Presiden Soekarno pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1963 di Jakarta).

Berkali-kali Bung Karno mengingatkan bahaya Nekolim. Dalam salah satu pidatonya yang terkenal, Bung Karno berteriak lantang: “Penjajah tidak akan punah dan tidak sudi enyah dari muka bumi Indonesia ini, meskipun pada tanggal 17 Agustus 1945 telah kita proklamasikan kemerdekaan Indonesia!”

Modal Asing

Sang Proklamator sejak jauh hari juga sudah memperingatkan bahaya imperialisme modal asing. Dalam risalah “Mentjapai Indonesia Merdeka” yang ditulis tahun 1933, Bung Karno membaca kemunculan imperialisme internasioal sejak opendeur-politiek tahun 1905, dimana sejak itu modal yang masuk ke Indonesia bukan hanya modal Belanda saja, tapi juga modal Inggris, Amerika, Jepang, Jerman, Perancis, Italia dan lain-lain. Imperialisme internasional itu, lanjut Bung Karno, merubah raksasa “biasa” menjadi raksasa Rahwana Dasamuka yang bermulut sepuluh.

Namun peringatan Bung Karno –peringatan yang sama juga disampaikan Bung Hatta dan para pendiri bangsa yang lain- seperti asap yang membumbung tinggi ke langit lalu lenyap tanpa bekas. Berdasarkan data dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) Universitas Gadjah Mada (UGM), mayoritas aset dan pengelolaan produksi nasional Indonesia tetap dipegang dan dikelola oleh perorangan, khususnya pemodal asing. Modal asing mendominasi perusahaan perkebunan, peternakan, ritel, telekomunikasi, air minum, pertambangan, dan berbagai sektor strategis lainnya. Sebagai contoh, 67 persen saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dikuasai asing.

Ekonom Ichsanuddin Noorsy dalam artikel Menakar Kemerdekaan Ekonomi Indonesia menyebutkan, sumber daya ekonomi Indonesia –pertambangan, perkebunan, properti- dikuasai, diproduksi dan akhirnya dinikmati oleh pihak asing. Ia juga menyatakan: “Secara umum, masyarakat awam paham bahwa enerji dan telekomunikasi dikuasai asing. Tetapi begitu masuk ke sektor transportasi, kening langsung berkerut… jalan raya, home appliance, juga mesin-mesin pengolahan nyaris 90% berasal dari Jepang. Penguasa kedua bidang transportasi adalah AS dengan strategi Low Cost Carrier untuk industri penerbangan.”

Institute for Global Justice (IGJ) menguak fakta mencengankan. Lebih dari 175 juta lahan, atau setara dengan 91 luas daratan Indonesia, telah digenggam kekuasaan modal besar dalam berbagai kontrak. Di sektor migas perusahaan-perusahaan asing seperti Chevron, Exxon, British Petrolium, menguasai 85 persen produksi migas nasional. Di sektor batubara modal asing menguasai sampai 75 persen. Bahkan produksi tambang mineral skala besar di Indonesia nyaris 100 persen dikuasai oleh asing, Freeport dan Newmont di antaranya.

Hendri Saparini, ekonom Tim Indonesia Bangkit, mengatakan ada kesenjangan kepemilikan aset antar domestik dan asing. Kesenjangan itu terjadi di banyak sektor, dari migas, perbankan, bahkan sampai ke sektor-sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) seperti tekstil. Liberalisasi yang membuka pasar seluas-luasnya membuat sekitar 70 persen pasar tekstil dikuasai asing.

Menurut catatan Aswar Hasan, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas), sejumlah Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing begitu liberal, melebihi liberalnya negara-negara liberal dalam mengamankan hak ekonominya. Ia juga mencatat 46,8 persen muatan laut Indonesia telah dikuasai kapal-kapal berbendera asing.

Di sektor perbankan, modal asing sudah menguasai 55 persen perbankan nasional. Bahkan menurut Ichsanuddin Noorsy, tidak hanya perbankan nasional yang didominasi asing, namun lembaga pembiayaan dan asuransi, serta dana pensiun juga sudah dikuasai asing. Penguasaan asing atas perbankan nasional masih mungkin bertambah, sebab UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 memperbolehkan kepemilikan asing di perbankan sampai 99 persen di tiap bank. Di dunia ini, kecuali Indonesia, tidak ada negara yang membiarkan modal asing menguasai saham perbankan nasional sampai 99 persen. Untuk perbandingan, Cina membatasi kepemilikan asing maksimal 25 persen, Malaysia 20 persen, Australia 15 persen, dan Amerika Serikat (AS) 10 persen.

Modal asing juga menjamah sampai ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Filosofi BUMN sebagai alat negara untuk menjamin hak dasar warga negara diacuhkan, dan sebagaimana dirilis IGJ, penjualan BUMN bukan semata menjual perusahaan kepada swasta, tapi menjual perusahaan negara kepada pihak asing. Sepanjang periode 1991 sampai 2006 Indonesia telah menjual 22 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa diantaranya adalah: PT. Semen Gresik, PT. Indosat tbk, PT. Kimia Farma, PT. Indofarma, PT. Telkom tbk, PT. Bank Mandiri, PT. Indocement TP tbk, PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) tbk, PT. Adhi Karya.

Di tahun 2008, hanya dalam setahun, pemerintah berencana menjual 44 BUMN. Namun krisis ekonomi global “menyelamatkan” obral besar-besaran aset negara itu. Program tersebut kemudian dialihkankan ke tahun 2009 dengan rencana pemerintah menjual 30 BUMN, berikut beberapa BUMN lain di tahun 2010 dan 2011. Bandara Internasional Soekarno-Hatta termasuk salah satu BUMN yang akan dijual di tahun 2011.

Indonesia kini menjadi surga bagi modal asing. Modal asing sangat leluasa bergerak, bahkan jauh lebih leluasa dibanding jaman penjajahan Belanda. Di jaman pemerintahan Hindia Belanda, berdasarkan Undang-undang Agraria (Agrarische Wet) 1870, jangka waktu penanaman modal asing maksimal 75 tahun. Sementara sekarang, dengan terbitnya Undang-undang (UU) Penanaman Modal Tahun 2007, jangka waktu penanaman modal asing bisa sampai 95 tahun. Sebagai catatan, di masa Orde Lama jangka waktu penanaman modal asing 10-15 tahun, di masa Orde Baru 35 tahun.

Penetrasi modal asing yang –meminjam catatan Aswar Hasan- begitu liberal, bahkan lebih liberal dari negara-negara liberal, itu ternyata hanya menghasilkan utang luar negeri yang makin menumpuk. Menurut Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, utang Indonesia melesat tajam dari Rp. 1.275 triliun di akhir tahun 2004 menjadi Rp. 1.704 triliun di tahun 2009. Akibat utang itu, dalam lima tahun ke depan untuk pembayaran bunga dan cicilan utang, Indonesia setidaknya harus mengalokasikan Rp. 100 triliun per tahun!

Kedaulatan Politik

Penjajahan akan mengalami perubahan bentuknya, itu inti peringatan Nekolim dari Bung Karno.Setelah kemandirian ekonomi digerogoti, kedaulatan politik jadi korban berikutnya. Harian Suara Merdeka tanggal 23 Agustus 2010, menulis:

Eva Sundari menambahkan, dari berbagai fakta yang ada, legislator tidak memiliki posisi independen di hadapan kuasa modal. Buktinya, berdasarkan laporan Badan Intelijen Negara (BIN), saat ini ada sekitar 76 UU yang dikonsultani oleh asing. UU itu umumnya mengatur bidang yang strategis, seperti sumber daya alam dan perta­nian. “Itu berdasarkan laporan aparat BIN ke saya,” katanya.

Apa yang dikatakan Eva memang seolah mengingatkan pada fakta dua tahun lalu. Saat itu, terkuak intervensi lembaga donor asing dalam pembuatan UU Migas. Lembaga donor yang terlibat tersebut adalah USAID, sebuah lembaga donor milik Amerika Serikat (AS), Bank Dunia (World Bank), dan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank).

Menurut Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan, konspirasi jahat lembaga donor tersebut dimulai pada 1998-1999 dengan menggunakan label reformasi di sektor energi. USAID dan ADB berkerja sama untuk membuat drafting UU Migas, sedangkan Bank Dunia memberikan pinjaman untuk sektor reformasi energi, serta mendukung semua peraturan yang mendukung libera­lisasi semua kebijakan yang menguntungkan mereka. “Dokumen tersebut dengan jelas menyebutkan, USAID helped draft new oil and gas policy legislation submitted to Parliament in October 2000,” katanya.

Apa yang diberitakan Harian Suara Merdeka barangkali mengejutkan bagi yang asing dengan “dunia konpirasi”. Tapi itulah yang terjadi, bahkan lebih “provokatif” lagi, itu baru sebagian kecil yang terjadi. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemarahan Siti Fadilah pada World Health Organization (WHO) soal virus flu burung, misalnya. Mantan Menteri Kesehatan itu menguak konspirasi AS dan WHO dalam mengembangkan senjata biologi dari virus flu burung, Avian influenza (H5N1).

Mengapa begini? Jiwa kedaulatan saya terusik. Seolah saya melihat ke belakang, ada bayang-bayang penjajah dengan semena-mena merampas padi yang menguning, karena kita hanya bisa menumbuk padi menggunakan lesung, sedangkan sang penjajah punya mesin sleyp padi yang modern. Seolah saya melihat penjajah menyedot minyak bumi di Tanah Air kita seenaknya, karena kita tidak menguasai teknologi dan tidak memiliki uang untuk mengolahnya. Inikah yang disebut neo-kolonialisme yang diramal oleh Bung Karno 50 tahun yang lalu? Ketidak-berdayaan suatu bangsa menjadi sumber keuntungan bangsa yang lain? Demikian jugakah pengiriman virus influenza di WHO yang sudah berlangsung selama 50 tahun, dengan dalih oleh karena adanya GISN (Global Influenza Surveillance Network). Saya tidak mengerti siapa yang mendirikan GISN yang sangat berkuasa tersebut sehingga negara-negara penderita Flu Burung tampak tidak berdaya menjalani ketentuan yang digariskan oleh WHO melalui GISN dan harus patuh meskipun ada ketidak-adilan? (Siti Fadilah Supari, diambil dari Wikipedia, ensiklopedia bebas bahasa Indonesia).

Kemarahan Kepada Malaysia

Kemarahan kepada Malaysia adalah kemarahan yang sangat kesiangan. Seharusnya sudah dari dulu kita marah atas kedaulatan Indonesia –ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya- yang dicabik-cabik oleh modal asing. Namun jangankan marah, kita seperti kembali ke jaman penjajahan Belanda sebelum pergerakan nasional meluas. Yaitu jaman ketika raja-raja dan rakyat banyak menganggap pengaturan oleh bangsa asing (menjadi “staf” di negeri sendiri, bukan “bos”) adalah sesuatu yang “baik”, karena kita belum bisa mengurus diri sendiri, kita masih harus belajar, dan sebagainya, dan sebagainya.

Bagaimanapun kemarahan kepada Malaysia itu penting, setidaknya bisa menjadi “parameter” nasionalisme kita di kehidupan sekarang. Fenomena begini termasuk luar biasa dan jarang terjadi dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Lagipula, negara-negara imperialis selalu “alergi” dengan spirit nasionalisme macam itu. Tapi sebagaimana Bung Karno, slogan “Ganjang Malaysia” tidak semata soal “nasionalisme emosional”.

Bagi Bung Karno Malaysia bukan hanya “boneka” Inggris, lebih dari itu Malaysia adalah “ajing penjaga” imperialisme. Pembentukan Federasi Malaya hanyalah strategi Nekolim untuk memperkuat diri serta kontrol kawasan. Dalam pidato “Tahun ‘Vivere Pericoloso’” tahun 1964 Bung Karno berkata: “Tetapi apakah dengan bebasnja Irian Barat, Republik Indonesia sudah aman dan bebas dari antjaman-antjaman imperialis? Tidak, djauh daripada itu! ‘Malaysia’ masih ‘dipasang’ didepan pintu R.I., ‘Malaysia’ masih membentang dimuka rumah Republik Indonesia, sebagai andjing pendjaganja imperialisme.”

Penting dicatat, waktu itu Presiden Soekarno telah mengambil kebijakan menasionalisasi modal Inggris di Indonesia. Di pidato yang sama Bung Karno mengatakan: “Mengenai perusahaan-perusahaan modal Inggeris jang telah diambil-alih oleh kaum buruh dan kini mulai dikuasai oleh Pemerintah, baiklah saja tegaskan bahwa pada dasarnja dan pada achirnja tidak boleh ada modal imperialis jang beroperasi dibumi Indonesia. Modal imperialis jang masih beroperasi disini harus tunduk sepenuhnja kepada perundang-undangan nasional Indonesia. Modal ex-Inggeris itu akan dikuasai sepenuhnja oleh Pemerintah. Sudah tentu prosedurnja bisa permatjam-matjam, bisa nasionalisasi dengan kompensasi, bisa juga konfiskasi tanpa kompensasi. Djalan mana jang akan harus ditempuh, ini bergantung pada sikap Inggeris terhadap pembubaran ‘Malaysia’.”

Jadi marahnya Bung Karno kepada Malaysia adalah kemarahannya juga atas bangkitnya Nekolim di sekitar Indonesia. Kini, Nekolim itu bukan hanya berada di sekitar Indonesia. Nekolim sudah berada, bahkan berkuasa atas Indonesia. Seharusnya, kemarahan kita atas Malaysia berlanjut dan minimal berada pada skala yang sama dengan kemarahan kita atas Nekolim: modal-modal asing yang mencabik-cabik kedaulatan kita sebagai bangsa merdeka.

Gelap, gelap dunia di keliling kita, akan tetapi didalam bathin kita terang-berderang, menjala-jala api kemerdekaan dan api kebangsaan (Bung Karno).

Jogja, 31 Agustus 2010