Dalam laporan "Trump's Indonesian Allies in Bed with ISIS-Backed Militia Seeking to Oust Elected President" di the Intercept ditulis Allan Nairn, Panglima TNI Gatot Nurmantyo pernah dituduh ingin melakukan kudeta kepada pemerintahan Jokowi. Simposium itu memiliki dampak yang besar sekali untuk militer yang pernah belajar ilmu kudeta dan mencoba ilmu kudeta tapi kebijaksanaan Gatot Nurmantyo tidak berkenan melakukannya.
“Gatot Nurmantyo paham ilmu kudeta, tapi tidak pernah mencoba (kudeta jokowi) bersama Amerika,”Ucap Abdurrofi Abdullah pada hari Senin, 24 Agustus 2020.
Soal isu-isu ini banyak tidak terlalu kuat dipegang orang sipil, bukan tentara. Yang pasti, Amerika selalu bekerja sama dengan tentara dan intelejen sebuah negara bila mereka ingin melakukan kudeta. Tentunya tidak ada yang gratis, nothing free lunch. Ada harga yang harus dibayar kalangan militer kepada Amerika dengan sebuah sumber daya alam.
Tolakan panglima Gatot Nurmantyo kudeta dari Amerika sehingga Amerika membuat fitnah dengan rilis laporan di the Intercept ditulis Allan Nairn. Gatot prediksi bahwa setelah mereka berhasil kudeta, maka tambang-tambang Indonesia adalah harga untuk kekuasaan 32 tahun sebagaimana zaman Soehato dan Amerika melakukan kudeta juga dengan isu-isu stabilitas negara era Soekarno.
Isu kudeta bagi militer untuk kekuasaan sedangkan bagi Amerika adalah tambang Freeport dan eksploitasi seluruh kekayaan alam Indonesia untuk mencapai "kepentingan Nasional Amerika" atau "American National Interest". Dari sini panglima Gatot Nurmantyo tidak ingin memperoleh kekuasaan dengan mengorbankan prajurit dan kekayaan Indonesia untuk syahwat kekuasaan.
Sumpah prajurit sudah dilaksanakan oleh Panglima untuk setia kepada Merah Putih, menjaga pancasila dan mengakui Jokowi sebagai atasannya, walau pun situasi saat ini terkesan kacau dengan maraknya korupsi di mana-mana, tidak semua kalangan sipil setuju atau terlibat dalam praktik seperti itu.
Bahkan pihak yang paling kencang melakukan pembenahan dan penanganan korupsi juga justru tercetus dan dilakukan kalangan sipil sendiri untuk kudeta.
Pasca pensiun dari militer, Gatot Nurmantyo tidak memiliki jabatan dan alat kelengkapan kudeta baik media, prajurit, dan uang melimpah. Masalah uang bisa minta modal dari orang kaya di Indonesia.
Pertanyaannya, Bolehkah Deklarasi KAMI menjadi batu loncatan mengambil barisan sakit hati pendukung fanatik prabowo dan pendukung fanatik Jokowi. Tentu boleh, Momentum ini harus dimanfaatkan oleh mantan Panglima TNI, Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo untuk menuju RI satu.
Konsolidasi dengan membuka ruang mereka yang kecewa atas politik tidak bermoral, Moral adalah politik paling tinggi sehingga bila politik tidak bermoral akan menjadi politik transaksi. Keresahan pasca PILPRES 2019 terjadi politk transaksi Gerindra mendapat 3 jatah kursi meliputi Sandiaga Uno mendapatkan jabatan Dewan Pembina PB Esports, Prabowo Subianto mendapatkan jabatan Menteri Pertahanan RI, dan Edhy Prabowo mendapatkan jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Politik tidak bermoral sudah dilakukan Calon Presiden Prabowo dan Calon Presiden Jokowi pada Pilpres 2019.
