Skandal korupsi yang ditangani KPK 36 persen atau 397 perkara, Â terbukti melibatkan pejabat politik di pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Terdapat 257 anggota DPR/DPRD, 22 Gubernur dari 34 Provinsi, dan 124 Walikota/Bupati dari 415 Kabupaten/Kota di Indonesia. Mereka layak mendapatkan hadiah.
Pelaku skandal korupsi melibatkan dua pejabat politik di Kementerian melalui penetapan Juliari Peter Batubara sebagai tersangka korupsi bantuan sosial hanya berselang 10 hari setelah KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus suap terkait izin ekspor bibit lobster harus mendapatkan hadiah.
Bukti kasih dalam memberi hadiah pada orang lain dalam skandal pelaku korupsi antar sesama sudah menjadi kewajiban untuk memberikan hadiah hukuman mati dengan penuh suka cita pada hari raya natal dan tahun baru.
Kajian analitis dengan menggunakan ilmu patologi birokrasi, kenapa kasus tertangkapnya skandal pejabat korupsi masih terus berlanjut dan relevansi tindak pidana korupsi layak hadiah hukuman mati.
A. Patologi Birokrasi Terhadap Skandal Pejabat Korupsi
Kajian mengenai patologi secara sederhana kita pahami dari bahasa Yunani, "pathos"Â "penyakit" dan "logos" berarti "ilmu", patologi adalah studi tentang hubungan antara penyakit dan ilmu dasar.
Secara ilmu medis penyakit adalah gangguan fisik atau fungsional dari sistem tubuh yang menempatkan individu pada peningkatan risiko akibat yang merugikan. Begitu juga skandal pejabat korupsi.
Penyakit ditubuh manusia didiagnosis oleh dokter atau kesehatan lainnya penyedia perawatan melalui kombinasi alat.Â
Ketika suatu penyakit didiagnosis, pengobatan diberikan kepada mencegah atau memperbaiki komplikasi dan meningkatkan prognosa atau pengacuan kepada masa depan dari sebuah kondisi yang ada.
Secara sederhana istilah patologi ke dalam ilmu pemerintahan untuk memberikan analogi tubuh birokrasi pemerintahan terdapat berbagai penyakit persis kondisi tubuh manusia memiliki penyakit berdampak jangka pendek atau panjang sehingga patologi birokrasi perlu obat.
