Dalam politik Indonesia, koalisi adalah panglima yang menentukan arah stabilitas pemerintahan. Wacana penghapusan presidential threshold memang tampaknya membuka jalan baru, tetapi realitanya, seorang presiden tetap harus berhadapan dengan dinamika koalisi.
Tanpa dukungan mayoritas di parlemen, seorang presiden bisa saja menang dalam pemilu, tetapi berisiko kalah dalam pemerintahan.
Pentingnya Koalisi dalam Stabilitas Pemerintahan
Apapun sistemnya, koalisi adalah panglima dalam politik Indonesia. Tidak peduli bagaimana cara seorang kandidat memenangkan pemilu, tanpa koalisi, keberlangsungan pemerintahan akan selalu dipertaruhkan.
Bayangkan seorang kandidat independen, sebut saja Bima, berhasil memenangkan pemilu karena visinya yang segar dan dekat dengan rakyat. Bima, tanpa dukungan partai besar, membawa optimisme baru ke Istana.
Namun, ketika mulai menjalankan pemerintahan, ia dihadapkan pada parlemen yang mayoritas diisi oleh partai-partai besar yang sebelumnya menjadi rivalnya. Ketika Bima mengajukan rancangan anggaran untuk program unggulannya, parlemen dengan mudah menolak.
Tanpa dukungan partai besar, ia terpaksa mengubah proposalnya berkali-kali, membuat programnya mandek. Ketidakharmonisan ini pun memicu pengajuan hak interpelasi terhadap kebijakannya.
Bahkan, ada desas-desus pemakzulan yang mulai berhembus karena Bima dianggap gagal menjalin komunikasi politik yang efektif. Dalam situasi ini, meskipun memiliki mandat dari rakyat, kekuatan legislatif yang berlawanan menjadi penghalang utama dalam menjalankan pemerintahan.
Belajar dari Sejarah, Gus Dur dan Dinamika Koalisi
Dinamika politik di era Gus Dur memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya koalisi dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Gus Dur, yang memiliki visi besar dan pendekatan progresif, awalnya mendapat dukungan besar saat pemilihan presiden.
Namun, dukungan itu perlahan memudar ketika parlemen yang didominasi oleh partai-partai besar mulai mempertanyakan berbagai kebijakannya. Sebagai presiden, Gus Dur berusaha menjalankan agenda reformasi, tetapi ketidakselarasan dengan parlemen membuat upaya tersebut sering kali terhambat.
