Oleh: Abdul Wahid
Pengajar Universitas Islam Malang dan penulis buku
Sebelum mencuat ragam modus penyimpangan kekuasaan (abuse of power) yang dilakukan oknum pejabat negeri ini, jauh-jauh hari, budayawan Mochtar Mubis dalam Manusia Indonesia pernah mengingatkan, bahwa salah satu penyakit mentalitas yang sangat parah dimiliki oleh manusia Indonesia adalah mental hipokrisi atau tabiat kemunafikan yang dipertahankan dan bahkan diagungkan dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan bermaysrakat, bernegara, berbudaya, maupun berpolitik.
Pemujaan budaya ambiguitas itu paling menyolok dilakukan oleh komunitas politisi yang sibuk menggelar akrobat politik yang berambisi mendapatkan kekayaan dan kedudukan dengan cara instan dan melawan norma yuridis. Mereka bukan hanya menghalalkan penipuan dan pendustaan (pembohongan) publik, tetapi juga pintar menggunakan rumus "simbiosis mutualisme" dan rekayasa hukum secara sistemik.  Rumus ini tewujud dalam  pola uang salah alamat, salah dalam peruntukan anggaran, bagian dari fee proyek pembangunan, suap melicinkan jalan merebut jabatan strategis, dan sumber-sumber lain yang tidak sepantasnya diterima atau bertentangan dengan sumpah jabatannya.
Mereka berani menerima dana ilegal itu sebagai imbas dari mentalitas hipokrisi yang disembah-sembah. Tanpa keberdayaan dan keberjayaan mentalitas demagogisme ini, tidak akan mungkin mereka berani dan tega "menjarah" hak-hak masyarakat yang dipercayaan pengelolaan dan pertanggungjawabannya. Dan keberaniannya bisa merajalela, jika tetap ditoleransi atau diberi kelonggaran untuk memproduk kejahatan elitnya itu, khususnya oleh oknum pilar-pilar peradilan. Dukungan berbentuk sindikasi dari oknum ini menguatkan asumsi selama ini, bahwa mafia masihlah kekuatan tersendiri yang ikut mewarnai dan menentukan perjalanan bangsa.
Budaya hipokrisi yang digerakkan misalnya oleh mesin politik dengan dukungan oknum pilar peradilan akan bisa tetap terus menggelinding dari generasi ke generasi atau menjadi semacam parasit di tubuh institusi peradilan maupun politik, selama tidak ada keberanian dari elemen bangsa ini untuk mereformasi atau memerdekakan dengan benar-benar berkeberanian memerdekakannya dari cengkeraman virus kemunafikannya.
Parasit demagogisme (pemujaan ketidakjujuran) inipun dapat mengancam dan bahkan menghambat cita-cita terkonstruksinya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan bahkan bisa semakin kuat mengganjal upaya membangun "membebaskan" (memerdekakan} Â sehingga menjadi institusi peradilan yang bersih dan berwibawa, karena problem terbesar justru berasal dari pilar-pilar internal yang seringa tau beberapa oknumnya bermain dalam "mengolonialisasikan" dirinya, dan bukan dari ancaman penyakit eksternal.
Sangat sering ditemukan pilar-pilar institusi peradilan misalnya yang belum berkinerja maksimal untuk melawan segala bentuk penyakit yang bersumber dari sekumpulan elitisme      kriminal. Mereka malah lebih senang menjatuhkan opsi untuk menjadi "instrumen"  yang memilari berdirinya dan menguatnya sindikasi kriminalitas.Â
Mereka yang semestinya menjadi kekuatan strategis untuk melawan segala bentuk "penjarahan" kekayaan negara yang dilakukan sekelompok elit, tergelincir menjadi instrumen neokleptokratisme (maling gaya baru) atau bermodus operandi modern dalam melakukan dan memperbanyak pencurian kekayaan negara dan rakyat.
Kalau sudah seperti itu yang terjadi, maka institusi strategis yang mendapatkan peran mengawal negara hukum ini, menjadi semakin berat dan kompleks, karena kekuatan yang berdiri, mengelaborasi, atau mengagregasikan neokleptokratisme merupakan kekuatan intelek dan mapan.
Kita sudah lama diingatkan atau dinasehati oleh pemikir hukum Islam kontemporer Yusuf Qardawi, bahwa memegang teguh kebenaran (kejujuran) di zaman sekarang ini ibarat memegang bara api yang panas". Ajaran yang kita pegang membuat kita seperti terpanggang oleh panasnya api akibat banyaknya tawaran menghanyutkan yang membuat kita bisa terlena dan terbakar hangus.
